Harian FLORES POS

Siswa SMA Karya Ruteng Tenggelam di Cepiwatu

2009-06-23T05:28:00.000-07:00

*Pencarian Siswa SMA Karya Ruteng Terus Dilakukan

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS) -- Siswa SMA Karya Ruteng, Nofrianto Turut (17) tenggelam di pantai Cepiwatu, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, Minggu (21/6). Hingga saat ini jenazah korban belum ditemukan. Senin (22/6) kemarin orang tua korban pergi ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian.

Anggota keluarga Nofrianto Turut, Yohakim Kelabur kepada wartawan di Ruteng, Senin (22/6) mengatakan, keluarga bersama aparat dan masyarakat lainnya mencari korban.

”Ayah dan ibunya baru turun, Senin (22/6) pagi. Mereka sudah turun bersama aparat dari kepolisian. Mereka akan lihat langsung apa yang terjadi. Tadi malam, keluarga sudah sepakat untuk membuat upacara adat di lokasi. Maksudnya, agar korban bisa ditemukan. Karena itu, kedua orang tuanya, sudah turun ke Cepiwatu untuk memimpin sendiri upacara adat itu,” kata Kelabur yang juga Lurah Pitak.

Di tempat rekreasi ini, kata Kelabur, sudah jatuh korban jiwa, sehingga dia minta kepada pemerintah Manggarai Timur untuk menempatkan penjaga khusus di sini. Sekaligus pemerintah memasang tanda-tanda khusus di tengah laut agar bisa diketahui lokasi mana saja yang berbahaya. “Ini penting untuk kenyamanan orang yang datang,” katanya.

Kapolres Manggarai, AKBP Hambali belum berhasil ditemui Flores Pos di Ruteng, Senin kemarin. Tetapi menurut Kasat Reskrim Okto Wadu Ere, laporan ada orang piknik yang tenggelam telah diterima polisi. Dilaporkan, katanya, siswa kelas 2 SMA Karya Ruteng itu disapu gelombang saat sedang mandi-mandi di pinggir pantai sekitar Pkl. 13.15. Mereka mandi jauh ke tengah laut. Padahal mereka tidak bisa berenang sama sekali.

”Ada 3 orang yang mandi. Korban dengan 2 rekannya. Saat asyik mandi, ombak besar menyabu. Dia langsung terseret ke tengah laut. Begitu dia terbawa arus, orang sekitar langsung meminta pertolongan nelayan sekitar. Perahu nelayan sempat cari. Tetapi, korban tidak bisa ditemukan. Hingga sekarang, korban belum ditemukan. Hari ini, tim gabungan akan kembali melakukan pencarian,” katanya.

Pihaknya sudah meminta tim gabungan untuk melakukan penyisiran di pinggir pantai. Mungkin ombak membawa kembali korban ke darat. Karena itu, tim SAR dari Ruteng dan tentu dari Matim dikerahkan untuk mencari korban pada hari kedua.*

50 PNS Digelandang ke Kantor Pol PP

2009-06-23T05:26:00.000-07:00

*Berkeliaran Saat Jam Kantor

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FLORES POS) -- Sedikitnya 50 PNS yang berkeliaran pada jam kantor/sekolah di beberasa lokasi di Kota Maumere, Senin (22/6) digelandang ke Kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Sikka, di Jalan Ahmad Yani. Usai diberikan pembinaan PNS diperbolehkan pulang.

Seperti disaksikan Flores Pos, belasan PNS berseragam hijau dijaring Pol PP di Pasar Tingkat, Pasar Ikan, dan Pasar Alok. Petugas memerintahkan para pegawai negeri itu naik ke mobil angkutan terbuka yang sudah disiapkan petugas.

Operasi penertiban PNS ini ditonton warga sekitar. “Saya dukung operasi penertiban ini. Karena kenyataan selama ini, banyak PNS tidak betah di kantor atau sekolah dan memilih berkeliaran di tempat-tempat umum,” kata Mama Rosa, di sela-sela operasi penjaringan di Pasar Tingkat.

Kepala Kantor Satuan Pol PP, Minggus Dominikus yang ditemui di ruang kerjanya, Senin siang menjelaskan operasi penertiban PNS ini dilakukan setelah sebelumnya ada pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi sekolah. “Pemerintah sudah keluarkan surat pemberitahun resmi sebelumnya. Dalam operasi hari ini, ada 50 PNS yang dijaring,” katanya.

Diakui, pihaknya telah memberikan pembinaan kepada PNS yang dijaring agar ke depan tidak melakukan perbuatan serupa. “Pol PP akan terus melakukan operasi penertiban PNS yang berkeliaran pada jam kerja,” katanya.

Kasat mengaku saat dilakukan pembinaan, sebagian besar PNS mengaku belum mendapat sosialisasi. “Masukan PNS yang dijaring ini, terutama para guru akan kami perhatikan,” katanya.

Bupati Sikka Sosimus Mitang yang dihubungi terpisah menegaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan surat terkait operasi penertiban yang ditujukan kepada setiap SKPD dan sekolah.

Bupati berjanji tetap komit mewujudkan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan memaksimalkan kinerja demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Saya minta agar PNS harus menunjukkan kinerja yang maksimal, dan tidak berkeliaran pada jam kantor/kerja,” kata Bupati.*

Keluarga Erni Manuk dan Kapitan Datangi Mapolres

2009-06-23T05:05:00.000-07:00

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Keluarga Theresia Abon Manuk (Erni Manuk) dan keluarga Muhamad Kapitan, Senin (22/6) mendatangi Mapolres Lembata untuk minta klarifikasi dan minta menghadirkan orang atau saksi-saksi yang menyebutkan nama mereka terkait kasus kematian Yoakim Langoday.

Beberapa orang keluarga Erni Manuk dan Muhamad Kapitan termasuk kuasa hukum mereka A. Rahman bertemu kasat Reskrim, AKP Gede Putra Yase. Sedangkan Erni Manuk dan Muhamad Kapitan bersama beberapa keluarganya menunggu di luar.

Erni Manuk dan Muhamad Kapitan mengatakan, mereka minta polisi menghadirkan saksi yang menyebutkan nama mereka terkait kasus kematian Yoakim Langoday. Erni Manuk mengatakan dirinya disebut-sebut dalam kasus kematian Yoakim Langoday.

“Kami datang ini untuk tanya siapa orang yang menyebut nama kami. Kami minta orang itu hadir supaya kami bisa klarifikasi,” katanya.

Dengan disebut-sebut dalam kasus ini, dia dan keluarganya merasa tidak tenang. Padahal dia tidak tahu menahu kasus kematian Langoday. Erni Manuk mengatakan, mereka akan datang lagi untuk bertemu dengan Kapolres Lembata, AKBP Marthen Johannis. Karena Kasat Reskrim, Gede Putra Yase menyarankan keluarga Erni Manuk dan Muhamad Kapitan langsung bertemu Kapolres.

Muhamad Kapitan menambahkan selain minta polisi hadirkan saksi yang menyebut nama mereka berdua, kedatangan mereka juga terkait dengan peristiwa Jumat (20/6) lalu di mana keluarga Langoday, Jumat (19/6) lalu menciduk beberapa orang untuk dibawa ke polres.

Sementara itu kuasa hukum keluarga Langoday Sebastianus Ola Domaking mengatakan polisi punya strategi dan teknik untuk melakukan penyelidikan. Polisi tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Domaking mengatakan dia tidak mencampuri atau mau mengomentari soal kedatangan keluarga Erni Manuk dan Muhamad Kapitan. Namun dia berharap kasus Langoday secepatnya terungkap. Para pelaku dan otak di balik kasus ini segera ditangkap tanpa pandangan bulu. “Siapapun dia harus diproses,” katanya.*

Penumpang TransNusa di Ruteng Terlantar

2009-06-23T05:00:00.001-07:00

*Menuntut Ganti Rugi

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS) -- Sebanyak 24 penumpang TransNusa rute Ruteng-Kupang, Minggu (21/6) terlantar di Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Pesawat tiba-tiba terbang kembali. Para penumpang marah dan kecewa karena tidak diberitahu sebelumnya.

Disaksikan Flores Pos di Bandara Frans Sales Lega, Minggu (21/6) para penumpang sangat kecewa. Mereka berkumpul di ruang tunggu sampai tuntutan mereka dipenuhi manajemen TransNusa. Di antara para penumpang ada 3 anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes Sehandi, Marten Darmonsi, Beny Randu dan Kepala UPT Dishub Provinsi NTT Ori Lomi serta Direktur RSUD Ruteng Dupe Nababan.

Ada penumpang yang harus melanjutkan perjalanan ke Bali dan Jawa. Marten Darmonsi mengatakan, penumpang bisa mengerti jika pesawat tidak datang sama sekali. Yang terjadi justru pesawat sudah mendarat di Bandara. Penumpang sudah siap jalan. Tiba-tiba pesawat terbang kembali tanpa informasi apapun.

"Kita betul sangat dirugikan. Kita memang sempat marah dengan orang-orang TransNusa di Ruteng. Kita sudah sepakat untuk menyampaikan tuntutan yang harus dipenuhi manajemen TransNusa," kata Marten Darmonsi.

Dikatakan, para penumpang sudah sepakat untuk menyampaikan 2 tuntutan kepada TransNusa. Pertama, tuntutan materil yakni Rp550 ribu untuk biaya transportasi, makan minuman, hotel, dan lain-lain. Kedua, immaterial Rp850 ribu senilai tiket Kupang-Ruteng. Tuntutan itu dilakukan karena para penumpang ditelantarkan secara sengaja pihak manajemen. Ketiga, penumpang harus diberangkatkan keesokannya. Namun, semua tuntutan itu harus dipenuhi dulu karena pembatalan ini merugikan para penumpang. Apalagi, ini bukan kejadian pertama.

Hal senada disampaikan Yan Sehandi. Menurut dia, manajemen TransNusa harus memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Kalau ada masalah disampaikan secara terbuka sehingga bisa diketahui. Dengan kejadian sekarang, manajemen telah melakukan perbuatan yang merugikan penumpang.

" Tolong perbaiki pelayanan. Tidak bisa begini terus. Jangan dirugikan para penumpang. Terus terang, kami semua merasa sangat kecewa dengan kejadian," katanya.
Staf TransNusa Ruteng, Mus Ngarut mengatakan, dirinya tak berwenang memberikan keterangan pers. Dia persilakan wartawan menghubungi Manajer TransNusa di Kupang.
"Hubungi mereka saja. Hanya saya mau katakan sesuai dengan aspirasi para penumpag sebaiknya tutup saja penerbangan TransNusa Ruteng-Kupang atau sebaliknya. Hal itu terjadi karena penumpang termasuk para pejabat dikecewakan dengan pelayanan yang ada," katanya.

Manajer PT TransNusa Kupang,Yosef Lumban Gaol per telepon mengatakan, kasus ini terjadi karena jumlah penumpang telah melampaui kapasitas pesawat. Total yang mesti dimuat adalah 1 ton, tetapi yang ada di Ruteng itu 24 penumpang dan bagasinya dengan total berat 1,6 ton.

"Jadi sudah lebih kapasitasnya. Dan, yang tahu baik ini adalah pilot. Sebagian penumpang sebenarnya bisa diterbangkan. Tetapi untuk menghindari kesan diskriminasi, maka penerbangan ditunda hari berikutnya," katanya.

Mengenai tuntuntan para penumpang, kata Lumban Gaol, tuntutan material tak ada masalah. Pihaknya akan memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan tuntutan imateril sulit dipenuhi karena tidak masuk akal. Perusahaan sulit menjawab tuntutan tersebut.*

Sekolah Pungut Uang Rp200 Ribu per Siswa

2009-06-23T04:58:00.000-07:00

*Saat Ambil Ijazah

Oleh Paul J Bataona

MBAY (FLORES POS) -- SMAK Setiawan Nangaroro memungut uang Rp200 ribu per siswa saat mereka mengambil ijazah. Pungutan ini dinilai sumbangan, tetapi orang tua siswa menilainya sangat memberatkan mereka.

Piter Seso, salah satu orang tua siswa kepada Flores Pos, Sabtu (20/6) mengatakan, orang tua murid sangat berkeberatan dengan pungutan tersebut karena tidak jelas alasannya. Ada yang bilang uang itu untuk kepentingan transportasi, ada yang bilang untuk uang pembangunan, dan alasan lainnya.

“Terlalu banyak alasan yang tidak jelas. Kami keberatan karena tidak mengetahui untuk kepentingan apa uang Rp200.000 yang dipungut tiap siswa itu,” katanya.

Kepala SMAK Setiawan Nangaroro, Siprianus Laki Tay ketika dikonfirmasi per telepon selulernya mengatakan, sekolah memang memungut dana Rp200 ribu per siswa saat mereka ambil ijazah. Namun pungutan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama sekolah dan komite.

Dikatakan Laki Tay, uang ini akan digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru sebagai bentuk kontribusi para siswa terhadap almamaternya dan juga sebagiannya dipakai untuk kepentingan administrasi pengurusan ijazah.

“Kalau ada yang tidak beres, sebaiknya orang tua datang ke sekolah dan kami bicarakan bersama di sana,” katanya.

SMAK Setiawan, kata dia, adaah sekolah swasta dan benar-benar menerapkan otonomi sekolah. Kesepakatan itu diambil saat rapat sebelum pembagian amplop dilakukan. Tetapi jika ada siswa yang tidam mampu membayar sebesar Rp200 ribu maka angka itu bukan harga mati. “Namanya juga sumbangan, berapa yang diberikan, itulah yang akan diterima sekolah,” katanya.

Pada tahun ini sekolah tersebut mendapatkan dana bantuan block grand senilai Rp110.000.000 tetapi ada juga kontribusi dari sekolah senilai 25 persen untuk kegiatan pembangunan ruang kelas. “Ini otonomi sekolah, bantuan pemerintah memang ada tetapi sering datang terlambat,” katanya.*

Keluarga Langoday Adang Menteri Pertanian

2009-06-23T04:55:00.000-07:00

*Mau Titipkan Pesan untuk Presiden dan Kapolri

Oleh Maxi gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Keluarga besar Langoday, Sabtu (20/6) mengadang Menteri Pertanian, Anton Aprianto dan rombonganya. Keluarga Langoday hanya mau menitipkan pesan untuk Presiden dan Kapolri melalui Menteri Pertanian agar pelaku dan otak pembunuhan Yoakim Langoday segera terungkap dan ditangkap.

Saat itu Menteri Pertanian dan rombongan baru kembali dari kunjungan kerja di Kecamatan Ile Ape. Mereka adang di jalan Trans Lembata, depan rumah almarhum Yoakim Langoday, Lamahora Keluarahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan. Kurang lebih ada 15 orang keluarga Langoday, termasuk istri almarhum Langoday.

Menteri Pertanian tidak keluar dari kendaraannya. Saat itu Menteri Pertanian duduk bersama dengan Wakil Bupati Lembata Andreas Nula Liliweri dalam mobil. Sementara Bupati Lembata, Andreas Duli Manuk tidak ada karena tugas luar daerah. Keluarga Langoday menyerahkan foto almarhum kepada Menteri Pertanian melalui ajudannya.

Kurang lebih 10 menit, keluarga Langoday berorasi di jalan. Sisilia Langoday kepada Menteri Pertanian mengatakan, Yoakim Langoday, Selasa (19/5) baru pulang ikut kegiata konservasi laut sedunia. Namun selang beberapa jam, Kepala BidangPengawasan dan Pemasaran pada Dinas Perikanan dan Kelautan ini dibunuh. Diduga, dia dibunuh terkait kasus korupsi.

Dia mengatakan, rakyat Lembata ini miskin tapi tingkat korupsinya besar. Karena itu keluarga Langoday menitipkan pesan kepada Menteri Pertanian agar Presiden dan Kapolri mendesak pihak kepolisian segera mengungkapkan dan menangkap para pelaku dan otak pembunuhan Yoakim Langoday. Setelah orasi keluarga Langoday mempersilakan Menteri Pertanian dan rombongan lewat.

Mega Prabowo
Tim koalisi partai politik pendukung calon presiden dan calon wakil presiden Mega-Prabowo Kabupaten Lembata mendesak DPRD Kabupaten Lembata segera menggelar rapat khusus bersama pemerintah untuk membahas penanganan kasus kematian Yoakim Langoday.

Tim Mega-Prabowo menyesalkan sikap pemerintah yang tidak proaktif dalam menyikapi kasus kematian Yoakim Langoday. Mendesak aparat penegak hukum (Polres lembata) untuk segera mengungkap tuntas kasus kematian Yoakim Langoday. Tim Mega-Prabowo juga memberikan dukungan moril kepada keluarga berduka untuk lebih sabar dalam menghadapi kematian Yoakim Langoday.

Pernyataan sikap Mega-Prabowo ini ditandatangan oleh ketua dan sekretaris tim Mega Parbowo, Lukas Onek Narek dan Felicianus Chorpus dan 9 partai koalisi Mega-Prabowo.*

Wabah Scabies Menyerang Waekokak

2009-06-23T04:52:00.000-07:00

*Juga Menyerang Ternak Kambing

Oleh Paul J Bataona

MBAY (FLORES POS) -- Penyakit kulit (scabies) menyerang manusia dan ternak kambing di Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dalam 3 tahun terakhir. Sampai sekarang masyarakat tidak mengetahui cara pengobatannya karena minimnya penyuluhan kesehatan masyarakat dan kesehatan ternak oleh pemerintah setempat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Desa Waekokak, Andreas Tay di kantor Desa Waekokak Kamis (18/6). “Di sini sejak 2007 lalu ada wabah kudis menyerang ternak kambing warga sampai berkandang-kandang mati. Juga menyerang manusia yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga,” katanya.

Penyuluh pernah datang mengambil sampel, tetapi seperti apa hasilnya tidak diketahui masyarakat. Belum ada petunjuk sama sekali dari petugas mengatasi masalah tersebut baik scabies yang menyerang manusia maupun yang menyerang ternak.
Dikatakan gejala yang muncul pada tubuh ternak kambing itu adalah kulit kambing menjadi tebal menyerupai kulit buaya serta menyebarkan bau menyengat hidung, buluh kambing menjadi gugur.

Warga lain Tarsisius Nong ketika ditemui di rumahnya RT 13, RW 03 juga mengeluh hal yang sama. Dia mengaku sebelumnya dia punya kambing puluhan ekor. Tapi semuanya sudah mati. Bau busuk dari kambing yang mati menyengat hidung dan menyebar ke perkampungan. Dia mengatakan, pernah seorang mantri hewan datang memberikan suntikan pada kambingnya, dalam hitungan menit usai suntik, kambing itu mati di hadapan mantri hewan itu.

Scabies juga menyerang manusia. Fransiskus Xaverius Leuwala (16) putra kedua pasangan Sabinus Wala dan Benedikta Numba sudah setahun lebih menderita penyakit kulit ini. Seluruh tubuhnya sudah terserang.Pada tangannya sudah muncul benjolan kecil-kecil bernanah, sementara kulitnya tampak kehitaman dan mulai mengering setelah digaruk.

Ayahnya Sabinus Wala mengatakan, dia pernah membawa anaknya untuk berobat pada dokter Regina Lamanepa. Sudah mulai mengering namun gatal-gatal masih berlanjut. Dari hasil pemeriksaan dokter, anaknya menderita kudis disertai gula. “Kita upayakan selain medis juga pengobatan tradisional. Penyakit ini juga menyerang anak-anak lainnya dalam desa ini,” katanya.*

Tidak Ada Tanah Milik TNI AD

2009-06-23T04:47:00.000-07:00

*Soal Klaim Tanah Desa Tonggurambang

Oleh Paul J Bataona

MBAY (FLORES POS) -- Dilihat dari sejarah dan kronologi penyerahan tanah dalam wilayah Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, klaim TNI AD bahwa tanah tersebut milik mereka itu tidak benar. Sebab status tanah yang diberikan itu hanya hak pakai sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan luas areal 236, 7455 ha atau sekitar 2.367.455 m². Ketika hak pakai itu tidak dimanfaatkan maka sepatutnya dikembalikan kepada negara dalam hal ini pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan praktisi hukum di Nagekeo, Lukas Mbulang saat dikonfirmasi, Kamis (18/6). “Saya sudah lama pelajari sejarah dan kronologi tanah di Desa Tonggurambang itu. Di situ jelas bahwa sebenarnya tanah milik TNI AD itu tidak ada seperti yang diklaim selama ini, apalagi sertifikatnya hak pakai bukan hak milik,” tandas Mbulang.

Dijelaskan, pada awalnya tua adat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Ngada waktu itu untuk membagi areal tanah tersebut yakni sebagian untuk pertanian irigasi masyarakat sekitar seluas 68,50 ha dan sebagian lagi diatur untuk transat. Pada tahun 1975 lahir Bendungan Sutami, status tanah itu jelas jadi tanah negara dengan kewenangan diatur oleh Bupati Ngada yang saat itu dijabat Bapak Johanes Samping Aoh yang sekarang menjadi bupati Nagekeo. “Bupati diberi kewenangan untuk membagi tanah itu kepada warga karena mereka juga ahli waris dan masyarakat adat dengan batas maksimal 2 ha,” katanya.

Mbulang melanjutkan pada tahun 1972-1975 masyarakat adat sudah ada termasuk sumber air panas, dan sekitarnya yang dulu hanya padang ternak dan lainnya. Memasuki tahun 2006 baru diketahui kalau ada tanah transat bagi purnawiran TNI AD.

Pada tahun 1990-an terjadi pemekaran Desa Mbay II menjadi Desa Tonggurambang dan peletakan batu pertama di kantor desa waktu itu oleh Bupati Nani Aoh. Dengan demikian penyerahan tanah dari para tua adat waktu itu kepada pemerintah untuk masyarakat setempat demi kepentingan irigasi pertanian.

Menurut Mbulang, pemerintah juga secara sepihak dan diam-diam menyerahkan tanah itu untuk transat purnawirawan TNI. Artinya sudah tidak sesuai dengan keinginan para tua adat lagi. Warga setempat yang juga ahli waris suku tidak pernah mengetahui kapan dan saat mana penyerahan tanah dari pemerintah daerah kepada TNI AD sebagaimana yang diklaim untuk hak pakai itu. Masyarakat sudah berbaik hati menyiapkan lahan kurang lebih 30 meter sebelah kali arah barat untuk TNI, lalu kenapa harus klaim yang lain lagi.

Kalau institusi TNI mengklaim sebagai miliknya kenapa saat membangun sejumlah fasilitas penting pemerintah termasuk rumah ibadat Katolik tidak pernah diklaim. Sebab di dalam lokasi itu berdiri pemukiman warga sebanyak 200 lebih keluarga dengan dua dusun yakni dusun Bandara dan dusun Puta, juga sejumlah fasilitas penting antara lain kantor Desa Tonggurambang, Polindes, kantor Induk Koperasi Garam Indonesia (IKGI), Gereja Katolik St.Yoseph Tonggurambang, SD Inpres, TK Harapan Tonggurambang, SMK Bintang Laut, Posyandu, Tambak Perikanan dan sawah serta tambak ikan, tambak udang dan tambak garam milik warga Tonggurambang juga lokasi pekuburan warga muslim dan Katolik serta sebagian tanah untuk persiapan bandara udara.

“Kalau TNI AD klaim di situ sebagai tanah miliknya dasar hukum apa yang dipakai. Masyarakat asli di situ mau dikemanakan. Sebab sesuai sertifikat No. 01 itu hanya
hak pakai bukan hak milik. Ketika hak pakai tidak dimanfaatkan maka harus dikembalikan kepada negara dan institusi militer itu dianggap sudah menelantarkan aset pemerintah,” tandasnya.

Mbulang mendesak pemerintah Nagekeo bersama lembaga DPRD setempat untuk segera membicarakan masalah ini sampai tuntas sebab masyarakat Desa Tonggurambang selama ini hidup selalu dibayangi rasa tidak aman. Pemerintah perlu memberikan kepada msyarakat Tonggurambang jaminan keamanan dan perlindungan serta kepastian hidup atas satus tanah yang sesungguhnya.

Senada dikemukakan Kepala Desa Tonggurambang, Mohamad Din Pi. Menurut dia, sejauh yang diketahui lokasi tanah yang diperuntukkan bagi pensiunan TNI AD ada di dusun Bandara, sebelah selatan jalan raya dengan batas-batas: bagian utara batas jalan raya Marapokot, selatan dengan bandara, timur dengan bagian barat dari bukit pertama dan sebelah barat dengan saluran pembuangan. Di lokasi ini berdiri rumah transat bagi pensiunan TNI AD sebanyak 10 buah, sawah yang sudah dikerjakan dengan menyisakan pematang yang sebagian besar sudah lepas, yang dikerjakan hanya oleh anak-anak para pensiunan TNI AD.

“Aktivitas selama ini berlangsung di atas lokasi tanah transat ini. Dengan demikian tidak ada tanah milik TNI AD,” katanya.*

Kasus Langoday, Saksi Melihat Bala Cs

2009-06-23T04:41:00.000-07:00

*Bala Cs Ada di Kos Kontrakan di Lamahora

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Saksi Paskalis Witak melihat Mathias Bala dan kawan-kawannya di kos kontrakan Bambang Trihantara, di Lamahora, Selasa (19/5) sekiatar pukul 13.00. Keterangan Paskalis Witak ini berbeda dengan keterangan saksi, Mathias Bala, Theresia Abon Manuk (Erni Manuk), Muhamad Kapitan dan Bambang Trihantara serta seorang anak buah dari Bambang.

Paskalis Witak sebelum dikonfrontasi dengan Mathias Bala di penydidik Polres Lembata, Rabu (17/6) kepada Flores Pos di Mapolres Lembata mengatakan pada Selasa (19/5) lalu sekitar pukul 13.00 ia tiba di kosnya, yang berdekatan dengan kos Bambang Trihantara. Saat itu ada beberapa orang di antaranya Bambang, Muhamad Kapitan, Erni Manuk dan seorang anak buahnya Bambang dan mobil Susuki Vitara EB 50 DI berwarna merah.

Paskalis mengatakan saat anak buahnya Bambang keluar, muncul Mathias Bala yang saat itu mengendari sepeda motor. Bala, seorang pegawai polisi pamong praja ini mengenakan baju kaus warna putih dan celana pendek berkotak. Paskalis mengatakan sekitar pukul 13.15, mereka keluar dan saat itu mobil dikendarai oleh Kapitan. Namun Paskalis sudah tidak tahu lagi ke rah mana mobil itu pergi ketika sampai di jalan Trans Lembata. ”Saya tidak perhatikan mereka lagi, ke arah mana mereka pergi.”

Ketika Bambang pulang dari bandara Wunopito sekitar pukul 09.00, Bambang menyampaikan kepada Paskalis bahwa Erni Manuk tidak jadi berangkat ke Denpasar. “Ibu Erni nggak jadi berangkat ke Denpasar” kata Paskalis mengutip pernyataan Bambang.

Paskalis mengatakan pada Rabu sore (20/5), ia sempat bertemu dengan Bambang. Saat itu dia sempat menanyakan Yogas (anaknya Erni Manuk). “Yogas Mana, dia bilang Yogas sudah sampai di rumah bapanya di Bali ”. Paskalis lalu menanyakan kapan Yogas dan mamanya jalan. “ Tadi pagi,” kata Paskalis mengutip jawaban Bambang. Paskalis tahu bahwa Selasa (19/5) Erni Manuk mau berangkat ke Denpasar via Kupang tapi tidak memiliki tiket. Tiket yang dimiliki Erni Manuk adalah tiketnya Fajar salah seorang pegawai negeri sipil. Fajar saat itu lewat Maumere.

Sementara itu Petrus Gali Au, teman kos Bamabang dan Paskalis Witak mengatakan ia tidak ingat lagi, apakah Selasa (19/6) ia berada di kos dan melihat Bala dan kawan-kawannya itu.

Namun ia hanya ingat pada Senin (18/9) ia bersama Bambang di kos. Namun kata Petrus yang tahu betul pada Selasa (19/5) adalah istrinya, Norma dan Evi yang saat itu duduk di teras.
Bala dan Paskalis Witak dan Petrus Gali Au baru dikonfrontasi keterangan mereka di depan penyidik, Rabu (17/6), pukul 16.00. Berbeda dengan keterangan Mathias Bala sebelumnya kepada Flores Pos yang mengatakan bahwa Senin (19/3) setelah minta nomor handphone (HP) Yoakim Langoday di Yakobus Muko di kantor Kalautan dan Perikanan, ia kembali ke kantor polisi Pamong Praja. Pada Selasa (19/5) lalu itu Bala ikut kerja gorong-gorong di kantor. Dari kantor ia ke rumahnya.

Keterangan Bala sebelumnya di penyidik Polres Lembata bahwa pada Selasa (19/6) sepulang dari kantor ia main kartu remi bersama teman-teman di depan rumahnya. Namun ketika penyidik Polres Lembata meminta keterangan dari teman-temannya, mereka membantah keterangan Bala. Mereka katakan bahwa Selasa (19/5) mereka tidak pernah main kartu di depan rumah Mathias Bala atau bermain kartu bersama Bala.

Pada tanggal (27/5), Bala mengklarifikasi kembali keterangannya dan menyatakan Selasa (19/5) ia kerja gorong-gorong di kantornya. Sementara itu Bambang Trihantara dan Muhamad Kapitan, sebelumnya mengatakan Selasa (19/5) lalu mereka antar Erni Manuk ke Bandara Wunopito. Muhamad Kapitan dari Bandara langsung ke rumahnya untuk kerja dokumen tender proyek. Sementara Bambang pulang dari Bandara pergi ke rumah jabatan bupati untuk mengantar dua ibu dari rumah jabatan. Dari rumah jabatan, Bambang dengan menggunakan mobil Susuki Vitara menuju Kantor Bupati Lembata. Setelah selesai urusan di kantor bupati, Bambang menuju kantornya yang juga sekaligus rumahnya di Waikomo Kelurahan Lewoleba Barat. Dan sampai malam, Bambang tidak pernah keluar dari rumah atau kantornya.

Permohonan PDK Ditolak Mahkamah Konstitusi

2009-06-23T04:39:00.000-07:00

Oleh Hubert Uman

BAJAWA (FLORES POS) -- Tuduhan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) bahwa ada penggelembungan suara yang dilakukan partai tertentu di Kecamatan Jerebuu Daerah Pemilihan (Dapil) Ngada II dan adanya manipulasi suara di Kecamatan Riung Dapil Ngada V, tidak terbukti. Oleh karena itu permohonan PDK ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya padasidang Selasa (16/6) di Jakarta.

Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Ngada Arnoldus Keli Nani dan anggota KPUD Ngada yang menangani divisi hukum KPUD Ngada Agustinus Bhara yang dalam kasus ini sebagai termohon principal di Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/6) di Kantor KPUD Ngada.

Bhara mengatakan, inti permohonan yang diajukan oleh PDK ke MK adalah bahwa di Kecamatan Jerebuu Dapil II ada penggelembungan suara. Tetapi dalam pengaduannya itu, PDK tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah suara yang digelembungkan. Juga tidak dijelaskan penggelembungannya terjadi di partai apa.

“Di Kecamatan Riung, PDK menuding PPRN melakukan manipulasi suara. Beda perolehan suara antara PPRN dan PDK hanya satu suara. PPRN unggul. Oleh PDK keunggulan PPRN ini dinilai hasil manipulasi,” kata Bhara.

Ketika dilakukan adu data di MK antara KPUD Ngada selaku termohon principal dengan PDK selaku pemohon, kata dia, yang terjadi ternyata sebaliknya. Ada rekayasa data yang dilakukan oleh pemohon. Di Desa Taenterong, suara PPRN yang seharusnya ada empat menjadi hanya tiga. Begitu juga di TPS 3 Desa Nangamese, perolehan suara PDK yang hanya 2 menjadi 3. Rekayasa dilakukan dengan cara mengubah angka 2 menjadi 3. Jumlah pemilih di Nangamese menjadi lebih satu dan di Taenterong sebaliknya kurang satu pemilih.

“Penyelesaian sengketa pemilu di MK ini klimaksnya pada waktu adu data versi KPUD dengan pemohon. Pada waktu adu data ini jelas kelihatan kalau ada rekayasa perolehan suara,” kata Arnoldus Keli Nani.

Keli Nani menegaskan, KPU bukan mempersoalkan siapa-siapa yang duduk di DPRD Ngada periode 2009-2014. KPU hanya mau mempertahankan fakta hasil pemilu yang sebenarnya.
Tetapi KPUpatut menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Ngada karena dalam menyelesaikan sengketa pemilu dilakukan melalui jalur hukum. Masyarakat menghormati proses hukum yang dilakukan. Baik politik maupun hukum berjalan baik.*

Polisi Periksa Istri Siflan Angi

2009-06-23T04:37:00.000-07:00

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FLORES POS) -- Penyidik Polres Sikka dalam dua hari terakhir memeriksa beberapa saksi kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap anggota DPRD Sikka Siflan Angi dengan tersangka mantan Ketua KPUD Sikka Robby Keupung. Salah satu saksi yang diperiksa istri Siflan Angi, Getrudis Moi.

Kapolres Sikka AKBP Agus Suryatno, Kamis (18/6) mengatakan, pemeriksaan terhadap istri Siflan Angi penting untuk mengkroscek soal pengaduan suaminya yang menyebutkan tersangka dua kali mendatangi kediaman mereka pada Senin pekan lalu.

Selain istri Siflan Angi, penyidik juga memeriksa saksi lainnya di antaranya anggota DPRD Blasius Seo, staf PNS di Kantor DPRD Feni Daga, saksi korban Siflan Angi.

Kasat Reskrim Polres Sikka Ajun Komisaris Polisi (AKP) Parasian Gultom yang dihubungi terpisah menjelaskan pihaknya telah menerima permohonan penangguhan penahahan yang diajukan istri tersangka Yustina Aline da Silva. Ia mengaku pihaknya masih memperlajari permohonan dimaksud dan hasil telaahan akan dilaporkan ke Kapolres. “Permohonan kuasa hukum dan istri tersangka sedang kami pelajari,” kata Gultom.

Kuasa Hukum tersangka San Fransisco Sondy yang dihubungi Flores Pos sebelumnya mengaku ada empat alasan mengapa istri kliennya dan pihaknya mengajukan permohonan penangguhan penahanan yakni karena kliennya memiliki seorang istri, yang bersangkutan memiliki reputasi baik dan belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum, ia menghormati prosedur hukum yang sedang berjalan, dan kliennya tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.*

Pemerintah Malaysia Deportase 12 TKI NTT

2009-06-23T04:35:00.000-07:00

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FLORES POS) -- Pemerintah Malaysia kembali mendeportse tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang selama ini bekerja di negara tersebut. Kali ini, sebanyak 12 TKI ilegal asal NTT telah dideportase dari Malaysia dan telah tiba di Kupang untuk selanjutnya dikembalikan ke daerah asal masing-masing.

Sekretaris Dinas Sosial NTT, Piter Manuk kepada wartawan di Kupang, Kamis (18/6) menyampaikan, 12 TKI ilegal yang dideportase itu telah tiba di Kupang, Kamis pagi sekitar pukul 05.00. Mereka diberangkatkan dari Jakarta oleh Departemen Sosial menggunakan KM Sirimau milik PT Pelni.

Ia menjelaskan, 12 TKI ilegal yang dideportase itu terdiri atas 10 orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan rata-rata berusia 18- 60 tahun. Mereka berasal dari empat kabupaten di NTT, yakni Belu, Manggarai, Ngada dan Ende. Dari 12 orang TKI ilegal tersebut, seorang diantaranya balita yang baru berusia 18 tahun bernama Ferdy Adrianus, anak dari Yasinta dan seorang kakek berusia 60 tahun Pake Bria yang juga berasal dari Kabupaten Manggarai.

”Kami sedang melakukan verifikasi terhadap 12 TKI ilegal tersebut berkaitan dengan daerah asal. Dari keterangan yang diperoleh tersebut, mereka selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman masing-masing,” papar Manuk.

Untuk sementara, lanjut Manuk, para TKI ilegal yang dideportase tersebut ditampung di Balai Penampungan Dinas Sosial NTT. Semua biaya konsumsi selama di tempat penampungan dan biaya pemulangan ke masing-masing daerah asal akan ditanggung oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Sosial NTT.

Manuk menuturkan, 12 TKI asal NTT yang dideportase tersebut karena ketika pemerintahan Diraja Malaysia melakukan razia, mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian. Karena itu mereka dianggap sebagai TKI ilegal dan harus dideportase dari negara Malaysia. Selama berada di Malaysia, mereka bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit.

Manuk menambahkan, mereka direkrut seorang calo/cukong secara ilegal. Mereka dijanjikan mendapat upah yang tinggi selama bekerja di Malaysia. Ternyata selama berada di sana, mereka tidak dilengkapi dengan dokumen resmi.

Eman Fahik, salah satu deportan yang ditemui di Dinas Sosial NTT menyampaikan, dirinya bersama rekan-rekan lainnya yang juga dideportase telah dua tahun bekerja di kebun kelapa sawit di Dipon, Malaysia Barat. Selama kurang lebih dua tahun bekerja di kebun kelapa sawi itu, mereka tak memiliki dokumen ketenagakerjaan.

TKI asal Kabupaten Belu ini menyampaikan, mereka ditangkap oleh pemerintahan Diraja Malaysia pada 8 April 2009 lalu karena tidak miliki dokumen atau pasport. Dianggap melanggar aturan, mereka harus menjalani hukuman penjara selama dua bulan di Malaysia. Mereka baru dideportasi ke Jakarta pada awal Juni 2009 lalu, dan Kamis dini hari tiba di Kupang menggunakan KM Sirimau.

Anggota DPRD NTT, Jonathan Kana meminta pemerintah provinsi dan aparat kepolisian meningkatkan pengawasan pada setiap titik pemberangkatan. Sehingga perekrutan tenaga kerja di bawah umur tak lagi terjadi sebagaimana dialami lima perempuan asal Sumba Barat Daya dimaksud. Apalagi, NTT merupakan salah satu daerah sasaran perekrutan tenaga kerja, baik yang hendak bekerja di luar negeri maupun dalam negeri.
Terhitung sejak Januari- Juni 2009, Dinas Sosial telah menangani 290 TKI ilegal yang dideportase dari beberapa negara termasuk Malaysia dan Australia. Semua mereka telah dikembalikan ke daerah asal masing-masing.*

Orang Tua Siswa Ancam Guru SMA Alvares Paga

2009-06-16T04:10:00.000-07:00

Karena Tidak Lulus UN

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FLORES POS) -- Salah satu orang tua siswa SMA Alvares Paga yang anaknya tidak lulus ujian nasional (UN) tahun ini, Senin (15/6) mengancam membakar dan melempar lembaga pendidikan itu. Aksi ini menimbulkan ketakutan di kalangan para guru sehingga mereka tidak bisa keluar dari lembaga selama empat jam.

Kapolsek Paga Brigadir Kepala (Bripka) Ola Sabon mengatakan, polisi siaga di lembaga pendidikan tersebut untuk mengantisipasi adanya kemungkinan yang paling buruk.
Kepala Sekolah SMA Alvares Paga, Romo Carolus Sola, O.Carm yang dihubungi Flores Pos, Senin siang menjelaskan ia bersama para guru lainnya belum bisa meninggalkan sekolah karena masih ada ancaman dari orang tua siswa yang anaknya tidak lulus ujian nasional.

“Saya dan sembilan guru lainnya tidak bisa keluar dari lembaga pendidikan ini. Salah satu orang tua melakukan ancaman serius kepada lembaga pendidikan dan kepada para guru,” kata Romo Carolus.

Dia mengatakan, persentase kelulusan sekolah tersebut pada tahun ini memang rendah. Dari 61 siswa pesetra UN, 21 orang di antaranya tidak lulus atau 36,40%. “Persentase kelulusan ini masih terbilang baik bila dibandingkan dengan beberapa SMA di Sikka,” kata Romo Carolus.

Kapolsek Paga Bripka Ola Sabon yang dihubungi terpisah menjelaskan pihaknya sedang berada di lokasi SMA Alvares Paga untuk mengamankan situasi. “Polisi telah bersiaga di sekolah. Kami berupaya agar para guru bisa keluar dari lembaga sekolah,” kata Kapolsek.

Ola Sabon mengaku ia bersama Romo Carolus telah meminta orang tua siswa untuk tidak melakukan ancaman dan perbuatan yang merugikan lembaga pendidikan itu. “Kita sedang memberikan pengertian kepada orang tua,” katanya.
Kapolsek berjanji akan tetap menugaskan anggotanya di lembaga pendidikan itu hingga malam. “Saya akan tetap siagakan anggota di sana ,” katanya.

Kelulusan Merosot
Persentase kelulusan SMA di Kabupaten Sikka tahun ini mengalami kemerosotan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 1.569 siswa peserta ujian nasional (UN) tahun ini yang dinyatakan lulus hanya 745 orang atau 44,87%. Persentase kelulusan tahun sebelumnya tercacat 58% dan tahun kelulusan tahun 2007 sebesar 62,31%.

Sementara untuk persentasi kelulusan siswa SMK mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 880 siswa SMK peserta UN, sebanyak 745 di antaranya lulus atau 84,65%. Persentasi kelulusan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun lalu 81,31%, atau tahun 2007 sebesar 75,02%.

Meskipun persentase kelulusan SMK tahun ini meningkat, namun persentase kelulusan SMKN I Maumere mengalami penurunan drastis.Dari 159 siswa peserta UN hanya 57 siswa saja yang lulus atau persentase kelulusan 35,85%. Persentase ini kemerosotan bila dibandingkan kelulusan tahun lalu 89,33%.

Persentase kelulusan SMK lainnya, Tawatawa kelulusan 100%, SMK Sint Gabriel lulus 98,99%, SMK Lela (98,68%), SMK Maritim (98,31%), SMK Santo Thomas (97,06%), SMK Yohanes XXIII (95,19%), SMK Talibura (92,31%), SMK Budi Luhur (91,89%), SMK Yapenrays (14,29%).

Demikian data yang diperoleh Flores Pos dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (PPO), Remigius Jaro melalui Kepada Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah, Maria Ance, Senin (15/6).

Ia menjelaskan untuk SMA, persentase kelulusan tertinggi diraih SMAN I Maumere 93,30%. Dari 224 peserta, sebanyak 209 di antaranya lulus. Persentase terendah diraih SMA PGRI 10,61%. Dari 66 peserta, hanya 7 orang yang lulus.

Sementara kelulusan tertinggi untuk SMK diraih SMK Tanatawa 100 dengan jumlah peserta 14 orang. Sedangkan kelulusan terendah diraih SMK Yapenrays 14,29%. Dari 14 peserta UN, hanya dua orang yang lulus.”Untuk SMK, dari 10 lembaga yang ikuti UN, hanya SMKN I Maumere dan SMK Yapenrays yang persentasi kelulusan rendah. SMKN I kelulusan hanya 35,85%, sedangkan Yapenrays 14,29%,” kata Maria Ance.

Akan Dievaluasi
Wakil Bupati Sikka Wera Damianus yang dihubungi terpisah menjelaskan pihaknya akan mengevaluasi hasil ujian nasional tahun ini, khususnya terhadap fakta kemerosotan persentasei kelulusan siswa SMA dan kemerosotan kelulusan siswa SMKN I Maumere.

Hal-hal yang dievaluasi, katanya Bupati menyangkut persiapan UN, proses belajar mengajar, keberadaan guru dan siswa, dan hal-hal teknis lainnya. “Pemerintah akan mengevaluasi hasil ujian nasional tahun ini, khususnya kemerosotan kelulusan SMA dan SMKN I Maumere,” kata Wabup.

Pantauan Flores Pos, pengumuman kelulusan di beberapa sekolah, di antaranya SMKN I Maumere, SMK Yapenrais, dan beberapa sekolah lainnya dikawal ketak oleh aparat kepolisian. Terlihat kelompok siswa merayakan kelulusan mereka dengan mencoret pakaian seragam sekolah dengan pilok atau pensil berwarna. Mereka juga berpawai di beberapa ruas jalan utama kota.

Sementara kelompok siswa yang tidak lulus terlihat shok. Ada beberapa siswa juga membuat onar dengan melakukan kebutan motor di jalanan. Ada pula siswa yang diangkut polisi karena mabuk. Hingga Senin siang puluhan aparat Polres Sikka melakukan patroli dan penertiban siswa-siswa yang berkeliaran di jalan.*

Bala Bantah Terlibat dalam Kasus Langoday

2009-06-16T04:08:00.000-07:00

Yohan Melihat Mathias Bala di TKP

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Mathias Bala membantah terlibat dalam pembunuhan Yoakim Langoday. Sementara Yohan Langoday (14 tahun) saksi kunci dalam kasus kematian Yoakim Langoday mengaku melihat Bala di tempat kejadian perkara.

Bala yang ditemui Flores Pos di halaman depan rumah kontraknya, Senin (15/6) mengatakan, sudah beberapa kali polisi meminta keterangannya terkait kasus kematian Yoakim Langoday. Dia heran mengapa keluarga Langoday mendesak polisi untuk menahannya.

Pada Selasa pagi 19 Mei 2009, Bala pergi ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Lembata minta nomor handphone Yoakim Langoday. Dia mendapatkannya dari Thomas Muko. Namun tidak tahu, untuk apa Bala minta nomor HP almarhum.

Bala mengatakan ia minta nomor HP Yoakim Langoday untuk kepentingan tugas koordinasi dalam pengamanan laut.

Kepada penyidik Bala mengatakan bahwa pada Selasa (19/5) dia sedang bermain kartu remi dengan teman-temannya di depan rumah kontrakannya. Namun keterangannya ini dibantah teman-temannya.

Bala kemudian mengaku keliru memberikan keterangan kepada penyidik Polres Lembata, sehingga pada tanggal 27 Mei, dia memberikan klarifikasi ke penyidik Polres Lembata.
Dia mengatakan Selasa (19/5) ia buat gorong-gorong dengan temannya di kantor Polisi pamong Praja. Ketika ditanya lebih lanjut soal keberadaanya sepulang kantor, Bala tidak menjawab dengan tegas. Ia minta Flores Pos untuk tanya ke penyidik Polres Lembata. Alasannya, dia sudah memberikan keterangan ke polisi.

Yohan Langoday mengatakan dari lima orang yang dilihatnya di tempat kejadian perkara, Selasa (19/5) lalu ia melihat Bala berada diatas posisi kepala almarhum yang saat itu dalam keadaan sekarat. Yohan hanya mengenal Bala, karena jauh sebelum kejadian, Yohan dan almarhum pernah bertemu dan bicara dengan Bala di tengah jalan. Yohan mengatakan saat di TKP, Bala menggunakan baju kaos berwarna putih.

Saat Bala pergi ke kubur almarhum, Yohan sempat melihatnya. Bala pun mengancamnya. Namun Bala membantah. Bala mengatakan ia tidak pernah tahu Yohan. Dia baru mengenal Yohan saat periksa di polisi. Dia pergi ke rumah almarhum hanya untuk menguru acara penguburan almarhum.

Menurut keluarga Langoday, mereka mendengar Bala pernah berucap di Polres Lembata bahwa dia siap menjadi korban bagi mereka semua. ”Siapa yang dimaksudkan mereka semua itu” kata Simon Paulus Langoday, keluarga almarhum. Ketika dikonfrontasi dengan Bala, pegawai polisi Pamong Praja ini membantah dia pernah mengeluarkan statement seperti itu di Polres Lembata.

Polisi Harus Profesional
Sementara itu pengacara Petrus Bala Pattyona di Jakarta minta penyidik Polres Lembata bersikap profesional untuk mengungkapkan siapa eksekutor lapangan, aktor intelektual, dan motif pembunuhan.

“Jangan sampai kasus-kasus pembunuhan yang terjadi sebelumnya di Lembata seperti kematian Lazarus Laba Alior dan lain-lain tidak terungkap siapa pelaku pembunuhan. Polisi harus bekerja profesional dan jangan didiamkan karena akan membuat masyarakat bermain hakim sendiri,” kata Petrus Bala Pattyonapraktisi hukum nasional asal Lembata di Jakarta, Minggu (14/6) kepada kontributor Flores Pos, Ansel Deri.

Namun, Pattyona minta masyarakat menyerahkan kasus itu kepada pihak kepolisian agar mereka dapat bekerja keras hingga mengungkap siapa pelaku dan motif pembunuhan. Tantu dengan harapan agar siapapun dia, entah anak pejabat atau siapapun diproses sesuai hukum jika terbukti.

“Sekarang tinggal menunggu kerja polisi dan masyarakat harus mengawasi terus. Jangan sampai kasus ini tak terungkap tuntas dan menimbulkan tanda tanya besar sebagaimana kasus yang dialami Lazarus Laba Alior beberapa tahun lalu,” tandas advokat dan pengacara kelahiran dusun Kluang, Desa Belabaja, Nagawutun ini.

“Anak pejabat di Lembata harus diperiksa jika ada indikasi kuat berada di balik kasus pembunuhan Langoday. Hal ini penting agar dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Lembata. Aparat harus melakukan penyidikan secara benar tanpa intervensi pihak manapun karena kasus seperti ini sudah sering terjadi di wilayah Polres Lembata,” ujar praktisi hukum NTT Gabriel Suku Kotan kepada Flores Pos melalui telepon genggam (handphone), Minggu (14/6).

Dikatakan Suku Kotan, dugaan adanya aktor intelektual di balik kematian Langoday beralasan. Pasalnya, sebuah mobil Zuzuki Eskudo No. EB 50 DI ditahan pihak keluarga almahrum kemudian diparkir di samping makam almarhum, di Lamahora, Lewoleba.

“Pihak penyidik harus mendalami informasi keluarga dan masyarakat kemudian mengungkapkannya tuntas. Misalnya, mengapa ada mobil Zuzuki Eskudo berada di tempat kejadian perkara dan siapa pemilik mobil itu. Informasi ini bisa menjadi pintu masuk lain bagi penyidik mengungkap kasus ini dan menyampaikan kepada masyarakat Lembata,” lanjut Suku Kotan.*

Anggota Geram Sering Diteror

2009-06-16T04:06:00.000-07:00

Hamsi: Jangan Takut

Oleh Andre Durung

LABUAN BAJO (FLORES POS) -- Sejumlah pihak yang tergabung dalam gerakan masyarakat anti tambang (Geram) yang belakangan getol menolak usaha pertambangan sering diteror via handphone (HP). Polisi telah berhasil melacak para pelaku.

Demikian salah seorang anggota Geram, Pater Marsel Agot SVD saat berdialog dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) di ruang rapat utama Dewan di Labuan Bajo, Sabtu (13/6). Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Mateus Hamsi, didampingi Wakil Ketua Yohanes Suherman.

Menurut Pastor Marsel, oknum-oknum pelaku terror tersebut diduga preman. Akan tetapi pihak Geram tidak pernah takut dan gentar karena Geram berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Apalagi pihak Geram selalu minta perlindungan dari pihak keamanan.

“Selama perjuangan ini kita sering diteror oknum-oknum preman, termasuk saya sendiri mengalaminya. Kita berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Tetapi untunglah beberapa pelaku teror itu berhasil dilacak dan diketahui berkat kesigapan dan profesionalisme bapak-bapak keamanan,” katanya.

Jangan Takut
Ketua DPRD Mabar, Mateus Hamsi mengatakan, Geram jangan takut dengan teror dari oknum-oknum preman karena ada pihak keamanan, ada kepolisian. “Yang namanya preman saya tahu, itu soe besar. Tetapi paling-paling dia juga hanya sebatas terror saja, dia juga takut mati. Karenanya tidak perlu takut, kan ada keamanan, ada polisi. Saya sendiri yang namanya preman, teror, tidak takut,” kata Hamsi.*

Tolak Tambang: Bukan Phobia atau Obsesi

2009-06-16T04:03:00.000-07:00

Tanggapan untuk Bapak Aloysius Basri

Oleh P. Alex Jebadu SVD
Dosen STFK Ledalero

Flores Pos edisi Selasa (26/5/2009) menurunkan opini dengan judul “Tambang Mabar Perlu Kajian Rasional” oleh Bapak Aloysius Basri. Entah sadar atau tidak, dengan judul ini, ia mengkleim bahwa semua diskursus menyangkut pertambangan terbuka (catatan: kita tolak tambang terbuka, dan bukan tambang tertutup seperti minyak dan gas bumi) di Flores-Lembata yang pada dasarnya destruktif, lebih banyak merugikan masyarakat setempat ketimbang keuntungan, merupakan diskursus irasional. Semua aspirasi masyarakat Flores yang menolak tambang dianggap Bapak A. Basri sebagai aspirasi yang tidak masuk akal dan tanpa kajian rasional.

Dengan kata lain, semua diskursus selama ini yang menyatakan bahwa tambang terbuka di Pulau Flores yang kecil, berpenduduk padat, bertopografi bergunung-gunung, berada pada zona vulkanik (gunung api) dan berpotensi tinggi untuk terjadinya gempa bumi, beresiko amat tinggi bagi masyarakat Flores-Lembata, menurut Bapak Alo Basri semuanya itu hanya merupakan ketakutan-ketakutan semu, ketakutan yang tidak riil, ketakutan terhadap sebuah obyek yang sebenarnya tidak ada. Dan secara psikologis, biasanya orang yang takut tanpa alasan yang cukup dianggap sakit. Menurut Bapak Alo Basri, entah disadarinya atau tidak, semua orang yang tolak tambang adalah orang sakit jiwa atau psikis.

Terhadap hal ini, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa kesimpulan yang dibuat ini terlalu berlebihan. Jawabannya adalah tidak! Tetap tidak percaya? Mari kita lihat. Kesimpulan di atas dibuat berdasarkan premis Bapak Alo Basri sendiri. Dalam opininya Bapak Alo secara cukup repetitif menggunakan kata obsessif dan phobia. Kedua kata ini secara langsung dikenakannya kepada saya. Tapi mungkin dia tidak sadar bahwa saya hanya merupakan representan dari semua orang Flores dan pelbagai elemen masyarakat lain di Flores-Lembata yang menolak tambang terbuka di seluruh daratan Flores-Lembata. Karena itu, dengan ini Bapak Alo Basri telah menganggap semua masyarakat Flores-Lembata yang tolak tambang terbuka (seperti semua umat Kristen Katolik yang aspirasinya diusung JPIC Keuskupan Ruteng, romo-romo projo, pastor-pastor SVD dan OFM, suster SSpS, LSM-LSM, KPM – Kelompok Peduli Manggarai Indonesia, WALHI-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dll) sebagai orang-orang yang tidak rasional, obsesif dan phobik (phobic). Menurut Bapak Alo Basri, semua mereka ini sedang meneriakkan ketakutan-ketakutan semu dan tidak riil. Untuk melihat apakah anggapan Bapak Alo Basri ini benar atau tidak, kita perlu menelusuri makna kata obsesif dan phobia yang telah digunakannya.

Kata obsessif merupakan kata sifat dari kata benda obsesi. American Peoples Enciclopedia menjelaskan kata obsessi demikian. Obsession (Latin obsessio) is an idea or thought that recurs continuously and uncontrollably and that is abnormal in content or degree or both. Most people experience a normal type of repetitive thinking, the most common of which is the constant recurrence of melody. The duration is relatively short. The content of repetitive thinking that is obsessive varies from absurdities to thoughts of doing bodily harm to their loved ones (The American Peoples Encyclopedia: A Modern Reference Work, New York: Grolier Incorporated, 1967, Vol. 14, hlm.94). Versi Indonesianya kurang lebih demikian.

Obsessi adalah pikiran, bayangan atau dorongan yang terjadi berulang-ulang, tak terkontrol dan isinya atau tingkatannya atau keduanya abnormal. Kebanyakan orang mengalami dorongan repetitif yang normal, dan contoh yang paling umum adalah pengulangan melodi sebuah lagu (misalnya dengan bersiul atau mendengung) yang sering tanpa sadar. Isi dari pikiran repetitif yang obsessif bervariasi mulai dari yang mustahil atau tak masuk akal sampai dengan dorongan untuk melukai kekasih sendiri secara fisik.

Sedangkan kata benda phobia berasal dari kata sifat Yunani phobos yang artinya takut. American Peoples Encyclopedia menjelaskannya demikian. Phobia (Latin phobos: fear, afraid) is any persistent, excessive fear of certain objects, places or situations. The variety of phobia is seemingly endless. Some of the more common ones are claustrophobia, acrophobia and nyctophobia. Although the individual possessed by a phobia may realize that this fear is irrational and that no actual danger exists, he is unable to control his feelings. Phobic reactions often are accompanied by physical disturbances such as headache, dizziness and digestive upsets (The American Peoples Encyclopedia: A Modern Refference Work , New York : Grolier Incorporated, 1967, Vol. 14, hlm. 497). Versi Indonesianya kurang lebih demikian. Phobia adalah perasaan takut yang menetap dan yang berlebihan atau irasional terhadap obyek-obyek, tempat atau situasi tertentu. Jenis phobia sangat banyak. Contoh yang paling umum adalah ketakutan untuk tinggal di dalam ruangan tertutup (claustrophobia), takut akan tempat yang tinggi (acrophobia) dan takut akan tempat yang gelap (nyctophobia).

Walaupun individu yang sedang takut itu tahu bahwa ketakutannya tidak rasional dan tak ada bahaya riil yang perlu ditakuti, tapi ia tetap tidak sanggup mengontrol perasaan takutnya. Reaksi takut irasional ini kerapkali disertai dengan gangguan fisik seperti sakit kepala, pusing dan gangguan pencernaan.

Jadi berdasarkan penjelasan ensiklopedi ini, obsesi adalah dorongan-dorongan tidak normal yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan phobia adalah ketakutan semu yang bisa diidentikkan dengan ketakutan irasional. Kesimpulan selanjutnya jelas.
Kalau dalam opini Flores Pos (26/05/09) Bapak Alo Basri mencap saya sebagai pribadi yang obsessif dan phobik terhadap tambang, maka itu artinya semua organisasi kemasyarakatan yang menolak kehadiran tambang terbuka di seluruh Flores-Lembata termasuk di Mabar juga merupakan orang-orang obsesif dan phobik. Karena menurut Bapak Alo, apa yang mereka risaukan itu absurd, abnormal atau obsesif. Semua orang mulai dari Kedang di Lembata sampai Labuan Bajo di Mabar yang berseru menolak tambang adalah orang-orang yang sedang mengalami ketakutan irasional, ketakutan semu, ketakutan tidak riil. Dan secara psikologis, mereka adalah orang yang sedang mengalami gangguaan jiwa, karena mereka takut dan menganggap bahaya terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya atau takut terhadap sesuatu yang dalam kenyataannya tidak ada. Singkatnya, semuanya itu adalah ketakutan semu.

Kesimplulan lebih lanjut adalah bahwa menurut Bapak Alo Basri semua kajian-kajian berikut juga irasional, absurd, tidak riil atau tidak benar atau semu. Pertama, lokasi kegiatan usaha pertambangan di Manggarai dan di Mabar kalau jadi digali sebagian besar terjadi di dalam lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, dan sejumlah kawasan hutan desa dan hutan lindung serta daerah pesisir pantai. Hal ini telah berdampak pada berkurang atau hilangnya lahan produksi petani/nelayan dan berkurangnya produksi petani/nelayan, hilangnya daerah tangkapan hujan dan daerah resapan air yang menyebabkan kemarau berkepanjangan di daerah lingkar tambang, terutama di wilayah Reok dan sekitarnya (bdk. Simon Suban Tukan, “Industri Pertambangan Mesin Penghancur Yang Masif,” Makalah Seminar Setengah Hari di Ledalero 14 Februari 2009, hlm. 9).

Kedua, hasil Kajian Tim Komisi JPIC OFM Indonesia dan SVD Ruteng bersama jaringan yang lain seperti JATAM (Jaringan Advokasi Tambang Indonesia) menunjukkan bahwa proses masuknya investor pertambangan ke lokasi sasaran, terutama di lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat. Karena itu masuknya investasi pertambangan ke lokasi sasaran telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat, baik itu dengan sesama warga, warga dengan perusahaan maupun warga dengan pemerintah. Sejumlah komunitas warga telah meminta secara resmi pendampingan dari Tim Komisi JPIC dan Jaringan Advokasi tambang, seperti komunitas masyarakat adat Tumbak, masyarakat adat Bajak, masyarakat adat Repu, Masyarakat adat Gincu-Robek, sekadar untuk menyebut beberapa saja (bdk. ibid, hlm. 10).

Ketiga, hasil kajian lapangan juga menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, hampir tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai industri pertambangan dan seluruh dampaknya, bahkan pengalaman advokasi menunjukkan kecenderungan pemerintah setempat berpihak kepada pihak perusahaan. Eksplorasi mangan di Bajak, desa Watu Tango Kec. Reok, adalah salah satu contoh. Warga menolak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sana, tetapi karena berbagai cara bujukan, tiga warga kemudian menyerahkan lokasinya untuk dibor dengan ganti rugi lahan Rp 500.000,- per lubang, tekanan meningkat sampai warga bersama pemuka adat setempat mengijinkan pengeboran sampai dengan 11 titik dengan janji ganti rugi Rp.1.000.000,- per lubang. Tekanan terburuk dialami oleh bapak Philipus Ndaek. Tanah perkebunannya hampir saja menjadi milik umum dan dieksplorasi. Sikapnya yang konsisten dengan kesepakatan warga seluruhnya pada 21 Agustus 2008 (tidak mengijinkan adanya kegiatan pertambangan di wilayah kampung Bajak) dan bantuan dari Tim JPIC dan Jaringan telah berhasil mendesak PT Nusa Energi Raya (PT NER) keluar dari kampung Bajak (bdk. ibid.).

Keempat, Penambangan Mangan oleh PT Sumber Jaya Asia, dengan ijin KP Nomor HK/168/2005 yang berkerja sama dengan PT Prima Mining Manganese, sebuah perusahaan dari Cina, dilakukan dalam kawasan Hutan Lindung RTK 103, hutan Kedindi, tanpa Ijin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan RI. Selain itu, aktivitas penambangan dilakukan dengan metode penambangan terbuka (open pit mining), yang pada saat laporan ini dibuat telah mencapai kedalaman 60-an meter, sehingga menimbulkan lubang menganga yang sangat dalam dan luas (bdk. ibid. hlm. 11).

Kelima, Industri Pertambangan di Manggarai telah melanggar Hak-Hak Asasi Manusia: Investasi pertambangan di Manggarai telah melanggar hak-hak masyarakat lokal atas tanahnya, karena tanah-tanah masyarakat lokal dicaplok oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan telah memiliki ijin kuasa pertambangan dari pemerintah. Dengan demikian hak-hak budaya masyarakat pun dilanggar karena sebagian dari kawasan investasi pertambangan adalah tanah-tanah adat atau suku (bdk. ibid. hlm. 12).

Keenam, investasi pertambangan di Manggarai menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup secara keseluruhan. Sistem pertambangan terbuka (open pit) telah menghilangkan ribuan hektar lahan pertanian dan perkebunan warga, hutan lindung dan hutan produksi Manggarai. Akibatnya terjadi pengurangan yang signifikan atas lahan dan produksi masyarakat lingkar tambang, hilangnya daerah tangkapan hujan dan daerah resapan air, sehingga kekeringan mulai melanda daerah lingkar tambang. Di Luwuk dan Satar Teu, misalnya, sumber-sumber air mengering yang berakibat pada tidak berproduksinya lahan-lahan sawah penduduk dan masyarakat kekurangan air minum. Sistem penambangan terbuka dengan metode ledak telah merusak bentang alam Manggarai secara permanen dan pada waktunya mengancam kehidupan di pulau yang tidak seberapa besarnya ini (bdk. Ibid. hlm. 14) dan masih ada banyak ketimpangan lainnya.

Jadi menurut Bapak Alo Basri, semua temuan di atas termasuk kontroversi penggalian tambang di Batu Gosok di Labuan Bajo belum lama ini adalah ketakutan irasional, ketakutan yang tidak riil atau absurd, semu, obsessif dan phobik melulu. Yang menjadi pertanyaan besar adalah apa yang menghalangi Bapak Alo Basri untuk tidak bisa melihat semua ini sebagai hal-hal nyata dan sebaliknya menganggap semuanya absurd? Saya tidak tahu. Hanya Bapak Alo Basri sendiri yang tahu.*

Geram Kembali Demo Tolak Tambang di Mabar

2009-06-16T04:01:00.000-07:00

Hamsi: Dewan Segera Panggil Pemerintah

Oleh Andre Durung

LABUAN BAJO (FLORES POS) -- Sejumlah elemen yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Geram) kembali menggelar demontrasi di Labuan Bajo kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Sabtu (13/6). Mereka mendesak Pemkab Mabar segera menghentikan kegiatan tambang di daerah itu, termasuk di Tebedo, Batu Gosok dan Loh Mbongi karena akan merusak lingkungan, masyarakat dan pariwisata.

Aksi ini dikawal ketat aparat Polres Mabar disamping satuan Polisi Pamong Praja setempat. Sebelumnya Geram pernah menggelar demonstrasi menentang investasi tambang di Mabar.

Unjuk rasa Geram dipusatkan di Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kantor Bupati dan DPRD. Para demonstran tiba di jalan depan Kantor BTNK sekitar pukul 9.30. Mereka berada dalam lingkaran tali rafia, namun gagal menemui Kepala BTNK Tamen Sitorus maupun pegawai lain di kantor itu. Dikabarkan lembaga itu menerapkan 5 hari kerja, Sabtu fakultatif. Pintu gerbang kantor dijaga ketat aparat kepolisian Mabar.

Usai orasi sejenak di depan kantor BTNK, demonstran yang mengusung banyak poster dan spanduk yang antara lain berbunyi “ Tambang No” tersebut long march ke Kantor Badan Lingkungan Hidup. Dari situ mereka long march menuju Kantor Bupati.

Di halaman kantor bupati para pengunjuk rasa berorasi lebih kurang satu jam. Intinya juga menolak tambang karena diduga akan merusak lingkungan, masyarakat dan pariwisata. Para pendomo gagal menemui Bupati Mabar, Wilfridus Fidelis Pranda dan Wakil Bupati Agustinus Ch Dula. Kedua pimpinan ini sedang berada di luar Labuan Bajo. Tampil sebagai orator antara lain Florianus Suryon, Rm Robert Pelita Pr, perwakilan JPIC Keuskupan Ruteng.

Suryon menegaskan antara lain gerakan Geram penuh damai, tak ada hubungan dengan politik untuk mencari kekuasaan apalagi menjatuhkan rezim. Geram sangat mendukung pemerintah, akan tetapi kebijakan untuk tambang sangat ditolak Geram. Geram tidak akan mundur dan terus melakukan gerakan serupa untuk hari-hari ke depan dan akan menghadirkan kekuatan lebih besar lagi dari yang sekarang sampai Pemkab Mabar mencabut kebijakan berkaitan dengan tambang, karena tambang bakal merusak lingkungan, masyarakat dan pariwisata, termasuk di Batu Gosok, Loh Mbongi dan Tebedo. Jika Pemkab Mabar mencabut kebijakan tambang, Geram otomatis tidak lagi melakukan gerakan, tegasnya.

Sedangkan pastor Rober menambahkan, lingkungan ibu dari bumi. Lingkungan jangan dirusaki. Pihak Gereja lokal Keuskupan Ruteng sudah mengirim surat kepada tiga bupati di Manggarai yaitu Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat beberapa waktu lalu. Inti surat itu menolak kehadiran tambang, karena akan merusak lingkungan, masyarakat dan pariwisata, dan ini bagian dari hasil Konsili Vatikan II, katanya.

Usai berorasi di halaman kantor Bupati, para demonstran long march menuju Kantor DPRD Mabar dan tiba di gedung wakil rakyat itu sekitar pukul 13.30. Di halaman gedung wakil rakyat setempat mereka kembali berorasi tolak tambang di Mabar karena akan merusak lingkungan, masyarakat dan pariwisata setempat.

Sebelum masuk ruang rapat utama dewan, pendemo, penonton, sejumlah wakil rakyat setempat mendengarkan puisi Anton Deona, kelahiran Lembata. Intinya, nasib rakyat Lembata dan Mabar sama oleh kehadiran tambang. Diminta kepada masyarakat Lembata dan Flores termasuk Mabar untuk bersatu padu terus menolak kehadiran tambang, karena akan merusak lingkungan, masyarakat dan pariwisata. Ini pun butuh waktu dan menguras banyak energi.

Ketua Geram Bernadus Barat Daya mengatakan, peserta demo damai kali ini berkekuatan sekitar 1.600 lebih, lebih banyak dari peserta unjuk rasa damai serupa dari Geram akhir Mei lalu.

Semua pendemo dipersilakan masuk ruang utama Dewan Mabar. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Mabar Mateus Mateus Hamsi, didampingi Wakil Ketua Yohanes Suherman. Hadir sejumlah anggota wakil rakyat setempat, diantaranya Blasius Jeramun, Thobias Wanus, Silverius Sukur, Edistasius Endi, dan Paulina Jenia.

Dalam pertemuan itu, pendemo lagi-lagi menyampaikan aspirasi mereka. Intinya juga menolak kehadiran tambang di Mabar karena akan merusak lingkungan, masyarakat dan pariwisata.

“Kami mohon melalu bapak ibu dewan yang ada di lembaga terhormat ini, agar Pemkab Mabar segera menghentikan kegiatan tambang,” kata Ketua Geram Bernadus Barat Daya.
Tampil pembicara Geram saat itu antara lain Pater Simon Suban Tukan SVD, Pater Marsel Agot SVD, Rm Robert Pelita Pr, Ketua ASITA Mabar Theodorus Hamun, Ketua Asosiasi Hotel Mabar Sil Wangge, dan Sekjen PMKRI St Agustinus Cabang Ruteng Marsel Gunas, disampaing Barat Daya.

Menanggapi para pengunjuk rasa, Ketua DPRD Mabar Mateus Hamsi saat itu berjanji akan segera memanggil Pemkab Mabar untuk mendengar kebijakan Pemkab Mabar terkait tambang. Apalagi ini kali kedua Geram mendatangi gedung DPRD Mabar untuk menyampaikan aspirasi serupa.

“ Saya kira secara perorangan banyak anggota DPRD Mabar selama ini sependapat dengan bapak ibu Geram. Tetapi secara lembaga itu belum karena belum diberitahu resmi dari Pemkab Mabar. Tetapi dalam waktu dekat ini kita akan segera panggil pemerintah. Setelah itu baru kita ambil sikap, saya mohon Geram bersabar,” katanya.
Senada juga disampaikan Endi, Jenia, Jeramun, Sukur dan Wanus.

Sukur menambahkan, selama ini DPRD Mabar belum memanggil Pemkab Mabar karena anggota dewan Mabar hingga kini sedang melakukan kunjungan kerja ke masyarakat.

“Hari ini batas kita kungker berkaitan sosialisasi Ranperda (rancangan peraturan daerah) Mabar 2009,” kata Hamsi. Pertemuan Geram dan pihak DPRD Mabar tersebut berakhir sekitar pukul 16.30.*

Polisi Tahan Mantan Ketua KPUD Sikka

2009-06-16T03:59:00.000-07:00

Dugaan Ancaman terhadap Anggota DPRD Siflan Angi

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FLORES POS) -- Polisi menahan mantan Ketua KPUD Sikka periode 2004-2009, Robby Keupung di tahanan Polres Sikka, Sabtu (13/6). Ia ditetapkan jadi tersangka kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap anggota DPRD Sikka Silverius Florentinus Angi atau yang biasa disapa Siflan Angi.

Robby Keupung ditahan setelah diperiksa selama satu setengah jam sejak pukul 11.00 yang dipimpin Kepala Unit (Kanit) II Reskrim Aipda Valentinus Tani.

Siflan Angi melaporkan Robby Keupung ke polisi Rabu (10/6) dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap dirinya berupa ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan itu terkait sikap fraksi Gabungan Pembaharuan DPRD Sikka, Sabtu (6/6) di mana salah satu poinnya menyebutkan bahwa tanah aset Pemda di Jalan Litbang Maumere diminta oleh AM Keupung (ayah Robby Keupung) untuk kepentingan pribadi.

Robby Keupung yang didampingi kuasa hukumnya San Fransisko Sondy sebelum ditahan diperiksa penyidik di Ruang Kanit II Reksrim.

Penyidik mencecarnya dengan puluhan pertanyaan di antaranya seputar adanya dugaan ancaman yang dilakukannya terhadap anggota DPRD Sikka Siflan Angi, upaya tersangka mendatangi Kantor DPRD dan mencari Siflan Angi, dan pertanyaan teknis lainnya.

Robby Keupung di hadapan penyidik menjelaskan pihaknya mendatangi Kantor DPRD Sikka dan hendak menemui Siflan Angi, Rabu lalu, guna meminta klarifikasi terkait sikap Fraks Gabungan Pembaharuan yang menyebutkan tanah aset Pemba diminta oleh ayahnya.
“Saya hanya mau minta klarifikasi dari Pak Siflan Angi. Saya tidak melakukan ancaman terhadap dirinya,” kata Robby Keupung.

Kuasa Hukum Robby Keupung kepada wartawan usai pemeriksaan menjelaskan kliennya sangat kooperatif dan menceritakan apa adanya terkait upaya mendatangi Kantor DPRD dan menemui Siflan Angi kepada penyidik.

“Klien saya tidak pernah melakukan ancaman. Ia hanya berniat menemui Pak Siflan Angi untuk meminta klarifikasi terkait kata akhir FGP yang menyebutkan aset tanah Pemda diminta AM Keupung, ayah klien saya,” katanya.

Sondy mengaku saat meminta klarifikasi, kliennya hanya mengacungkan tangan saat menyampaikan pendapatnya. “Gaya Pak Robby Keupung kalau berbicara memang seperti itu. Ia mengacungkan jari telunjuk. Ini kebiasaan Pak Robby. Jadi, ia bukan melakukan ancaman sebagaimana yang dilaporkan Pak Siflan,” kata Sondy.

Menurut Sondy, kliennya berupaya meminta klarifikasi karena dua alasan yakni sebagai anak kandung AM Keupung (Ketua DPRD Sikka) dan sebagai warga masyarakat Sikka. “Upaya klarifikasi ini, belum direspon oleh Pak Siflan, karena saat itu Pak Siflan langsung tinggalkan klien saya, dan melaporkan apa yang terjadi ke polisi,” katanya.

Ajukan Penangguhan
San Fransisco Sondy kepada wartawan pada kesempatan yang sama menjelaskan pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan karena kliennya memiliki seorang istri, yang bersangkutan memiliki reputasi baik dan belum pernah melakukan perbuatan melawan hukum, ia menghormati prosedur hukum yang sedang berjalan, dan kliennya tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. “Saya sudah ajukan permohonan penangguhan penahanan,” kata Sondy.

Kapolres Sikka AKBP Agus Suryatno yang dihubungi terpisah menjelaskan penetapan Robby Keupung sebagai tersangka karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap anggota DPRD Sikka Siflan Angi. Sedangkan upaya penahanan untuk mengantipasi agar ia tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

“Pasal yang dijerat dalam kasus ini 335 KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 1 tahun penjara. Meskipun ancaman hukuman satu tahun, namun pasal ini masuk kategori pengecualian sehingga tersangka ditahan.”

Dalam menindaklanjuti kasus ini, kata Kapolres, pihak penyidik telah memeriksa saksi korban Siflan Angi, dan dua saksi lainnya: anggota DPRD Sikka Blasius Seo, dan Feni Daga. “Ketiga saksi ini telah dimintai keteranggannya,” kata Kapolres.*

KPUD Belum Setor Rp2,3 Miliar ke Kas Daerah

2009-06-16T03:56:00.000-07:00

KPUD: Itu Urusan Penegak Hukum

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS) -- Dewan tidak hanya mempersoalkan penetapan kursi DPRD Manggarai hasil pemilu legislatif 2009, tetapi juga dalam surat mereka ke presiden melaporkan juga dugaan penyimpangan keuangan sebesar Rp2,3 miliar oleh KPUD baik saat Pilkada 2005 maupun untuk pilgub NTT tahun lalu. Uang tersebut hingga kini belum disetor kembali ke kas daerah oleh KPUD.

Laporan tersebut tertuang dalam surat berkop DPRD Manggarai No.171/DPRD/201/VI/2009 tertanggal 12 Juni 2009 yang ditandatangani Wakil Ketua DPRD Jack Mut Naur dan Lodovikus Bagus bersama panitia khusus perumus seperti Blasius Mempong, Robert Kary Funay, Rafael Nanggur, Frans Abu, Bambar Stanislaus, Ansel Odi, dan Eduardus Jehadut. Kopiannya diterima Flores Pos di Ruteng, Sabtu (13/6) dari tangan Sekwan Primus Parman.

Soal penetapan kursi DPRD Manggarai periode 2009-2014, surat Dewan bertolak dari aspirasi para pendemo dan aturan yang berlaku dan telah membahasnya dalam rapat paripurna khusus untuk menentukan pendapatnya dengan hasil, pertama, terdapat penyimpangan keuangan pada pilkada 2005 senilai Rp900 juta sesuai dengan hasil temuan Bawasda Manggarai. Uangnya kini belum disetor kembali ke kas daerah.

Kedua, bon kas daerah yang dibayar ke KPUD pada kegiatan Pilgub sebesar Rp1,4 miliar belum disetor ke kas daerah. Karena beban biaya Pilgub sesuai dengan aturan menjadi urusan provinsi. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dana di KPUD Manggarai. Uang ini diharapkan dibayar kembali ke kas daerah. Ketiga, penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih 40 kursi di Manggarai, 19 Juni 2009, melanggar UU No.10/2008. Karena jumlah penduduk Manggarai hanya 266.157 jiwa. Karena itu, kuota kursinya hanya 30 saja.

Dengan itu, DPRD menyatakan pendapatnya, pertama, Dewan tak bertanggung jawab atas risiko keuangan di kemudian hari akibat penetapan 40 kursi. Kedua, mendesak KPUD Manggarai merubah keputusan agar sesuai UU No.10/2008, yakni 30 kursi Dewan. Ketiga, mendesak Bupati sebagai pemegang otoritas keuangan daerah agar menyerahkan masalah keuangan Rp2,3 miliar kepada Kejaksaan. Keempat, mendesak KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk memberhentikan Ketua KPUD dan anggotanya.

Ketua KPUD Manggarai, Frans Aci yang ditemui Flores Pos di Ruteng, Sabtu (13/6) mengatakan, surat Dewan itu merupakan urusan DPRD, pemerintah, dan aparat penegak hukum. KPUD sekarang sedang memfokuskan diri pada persiapan pelaksanaan kegiatan agenda nasional, yakni Pilpres.

“Kalau ada temuan seperti disampaikan mereka, itu jadi urusan aparat penegak hukum. Kita terbuka saja soal itu. Kita tak mau terpengaruh dengan masalah itu. Karena kita sedang dalam persiapan pelaksanaan Pilpres Juni nanti. Kita tak ingin pelaksanaannya tidak sukses nantinya,”ujar Aci.

”Khususuntuk uang daerah untuk Pilgub. Silakan cek ke Bagian Keuangan daerah.
Apakah ada nota dari KPUD untuk meminta uang tersebut. Karena kita tahu, dana pilgub sudah ada dalam DIPA Provinsi. Kita laksanakan itu saja,” katanya.

Untuk mengklarifikasi hal itu, Flores Pos sempat mendatangi Kantor Dispenda, guna bertemu Sekretaris Dispenda dan Setda Daerah, Feliks Kasman. Tetapi, yang bersangkutan sedang dinas luar sehingga tak bisa diketahui soal itu.

Ketua KPUD Frans Aci saat itu sempat menjelaskan beberapa persoalan yang diangkat DPRD dan para pendemo selama ini. Pertama, tentang ditolaknya hasil Pileg 2009.

Menurut Aci, apa yang terjadi agak aneh. Karena mestinya kalau hasil ditolak, maka seluruh proses tahapan pelaksanaan Pileg 2009 sebelumnya ditolak. Yang terjadi ini, tahapan terakhir saja yakni penetapan kursi dan Caleg terpilih. ”Ini ada apa? Seluruh proses lain mereka terima. Mestinya kalau mereka tolak, seluruh tahapan ditolak,”katanya.

”Soal tidak transparan oleh KPUD. Apa yang tidak transparan? Kalau tak transparan, mengapa Dewan tahu penetapan kuota 40 kursi itu. Aturan juga jelas. Penetapan kuota 40 kursi Dewan sudah final. Hasil Pileg 2009 juga sudah ada, termasuk caleg terpilih.”

Kedua, masalah logo Burung Garuda Pancasila. Kata dia, selama ini dalam surat-surat dinas KPU selalu menggunakan logo Burung Garuda. Pertanyaannya, apakah ada UU yang melarang penggunaan logo Burung Garuda tersebut oleh sebuah lembaga seperti KPU. Kalau ada itu, tolong ditunjukkan sehingga klir masalahnya. Ketiga, Aci juga mempertanyakan mengenai surat DPRD Manggarai, dalam perihalnya tentang indikasi penyimpangan penetapan kuota 40 kursi DPRD Manggarai, tetapi di dalamnya tentang dugaan penyimpangan keuangan daerah.

”Saya nilai surat itu tak betul. Perihalnya penyimpangan penetapan kuota kursi, tetapi isinya tentang dugaan penyimpangan keuangan daerah. Logikannya tidak
jalan di sini,” katanya.

Keempat, penetapan itu memiskinkan rakyat Manggarai, kata Aci, tidak masuk akal juga hal itu. Selama ini, DPRD Manggarai 40 orang, tetapi tidak dibilang memiskinkan rakyat. Tetapi, hasil Pileg 2009 dengan 40 kursi Dewan, tuduhannya tiba-tiba memiskinkan rakyat. ”Yang benar saja. Apalagi, DPRD hasil Pileg 2009, belum mulai bekerja. Bagaimana KPUD dinilai telah memiskinkan rakyat. Ini ada apa?” katanya.*

Enam Tahun, Alat Uji Kendaraan Roda Dua Mubazir

2009-06-16T03:53:00.000-07:00

Alat Uji Kendaraan Roda Empat Sudah Rusak

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE (FLORES POS) -- Alat uji kendaraan roda empat yang dibeli pemerintah Kabupaten Ende pada tahun 2003 dengan nilai anggaran mencapai Rp1 miliar lebih selama kurang lebih enam tahun tidak pernah dimanfaatkan alias mubazir. Alat uji roda dua ini semenjak dibeli pada tahun 2003 hingga saat ini tidak pernah diujicoba penggunaannya sehingga tidak diketahui apakah dalam keadaan baik atau tidak. Saat ini kondisinya sudah rusak baik alat uji maupun perangkat pendikung pengujian seperti komputer dan peralatan lainnya.

Tidak saja alat uji kendaraan roda dua. Nasib yang hampir sama juga dialami alat uji kendaraan roda empat. Barang yang diduga bukan asli namun merupakan barang rakitan itu kini juga sudah rusak. Pengujian kendaraan terpaksa menggunakan cara manual.
Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, Lodofikus Robiyanto She di ruang kerjanya, Sabtu (13/6) mengatakan, alat uji kendaraan roda dua yang dibeli pada tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah dimanfaatkan. Itu berarti, katanya, sejak dibeli sampai saat ini alat itu tidak memberikan kontribusi apapun bagi daerah.

Sejak pembelian awal dan dipasangnya alat uji roda dua itu, tidak pernah sekalipun dilakukan ujicoba pemanfaatan. Alat uji kendaraan roda dua ini hingga saat ini tidak dapat digunakan karena tidak ada dasar hukum atau aturan yang mengatur tentang pengujian kendaraan roda dua yang diikuti dengan peraturan daerah yang bisa menunjang pemanfaatan alat tersebut.

Diadakan Bagian Umum
Robiyanto She mengatakan, pengadaan alat tersebut sejak awal tidak direkam secara jelas di Dinas Perhubungan. Hal itu karena nomenklatur pengadaannya masuk di dalam daftar penggunaan anggaran Dinas Perhubungan namun dalam proses pengadaannya dilakukan oleh Bagian Umum. Alat itu tidak pernah diujicobakan dan dioperasikan karena sejak selesai dipasang belum ada serahterima dari Bagian Umum kepada Dinas Perhubungan.

Dikatakan, selain alat uji kendaraan roda dua yang mubazir, alat uji kendaraan roda empat juga tidak bedah jauh. Alat uji kendaraan roda empat yang dibeli pemerintah pada tahun 2002 diduga merupakan barang bekas yang dibeli bukan langsung dari perusahaan pembuat namun hanya dibeli ditempat perakitan.

“Diduga alat uji kendaraan roda empat ini juga barang bekas.” Akibatnya, setelah dipasang dan dimanfaatkan, daya tahannya tidak lama. “Sekarang sudah rusak. Pengujian terpaksa pakai cara manual.”

Dikatakan, dari paket pengadaan yang dilakukan bersama alat uji kendaraan, saat ii yang masih baik hanya generator set (genset) sedangkan mekanik alat uji kendaraan dan komputerisasinya sudah tidak lagi berfungsi. “Sejak beli kualitasnya sangat rendah.”

Robiyanto She mendesak dilakukan audit oleh pihak berwenang baik KPK, BPK maupun BPKP untuk mengungkapkan semua kejanggalan yang ada. Sebagai pejabat yang baru dia tidak mau menerima semua barang inventaris dalam kondisi yang tidak diketahui kualitasnya. Dia khawatir, ketika nanti terjadi persoalan, justru dia yang dipersalahkan.

Besi Jembatan Timbang Terlantar
Hal senada juga diakui Kepala Seksi Pengujian pada Bidang Perhubungan Darat, Irwan Jafar. Dia mengatakan, pengadaan alat uji kendaraan roda dua itu tidak ada dasar hukumnya sehingga akhirnya tidak dapat dimanfaatkan. Sudah berulang kali didesak agar DPRD Ende membuat perda tentang pengujian kendaraan roda dua namun karena tidak ada acuan aturan yang lebih tinggi maka hal itu menjadi sulit diwujudkan. Nasib sama juga dialami alat uji kendaraan roda empat yang diduga barang bekas sehingga sekarang juga sudah rusak.

Selain kejanggalan itu, kata Irwan, ada juga kejanggalan lainnya yakni pengadaan 12 unit komputer yang semuanya dalam kondisi memprihatinkan. Hingga saat ini, tinggal dua unit komputer yang masih dapat digunakan selebihnya sudah tidak lagi digunakan.
Dia juga menyoroti pengadaan material jembatan timbang oleh Bagian Umum pada tahun 2003. Padahal, kata dia, kewenangan jembatan timbang ada di provinsi sehingga seharusnya kalau mau diadakan perlu ada koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi. Karena tidak ada koordinasi bagus maka besi untuk jembatan timbang itu akhirnya tertumpuk begitu saja di ruangan pengujian dinas. “Ini karena masukan dari staf ke pimpinan yang tidak benar akhirnya menjerumuskan pimpinan waktu itu.”

Perlu Dilakukan Evaluasi
Anggota DPRD Ende dari Fraksi Gabungan, Heribertus Gani mengatakan, terkait pengadaan alat uji kendaraan roda empat disinyalir bukan barang asli tapi barang rakitan bahkan mungkin barang bekas. Akibatnya, tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya bahkan ker pakai cara manual. Padahal alat tersebut dibeli dengan dana yang begitu besar mencapai Rp1,424 miliar. Sedangkan alat uji kendaraan roda dua, kata Gani, sejak awal pengadaan sudah bermasalah.

“Ini inisiatif sepihak pejabat saat itu yang secara nyata telah merugikan daerah karena tidak bernilai ekonomis dan tidak berdampak pada penerimaan daerah.”
Gani minta pemerintah saat ini perlu melakukan evaluasi untuk bisa mengetahui apakah proses pengadaan alat uji kendaraan tersebut sudah berjalan sesuai prosedur ataukah bermasalah. Jika ternyata hasil evaluasinya pengadaannya tidak melalui perencanaan yang matang dan dasar aturan tidak ada bukan tidak mungkin dikatakan telah melanggar aturan dan mekanisme hukum.

“Tapi proses evaluasi ini bukan untuk cari kambing hitam tetapi untuk jernihkan persoalan agar tidak membingungkan masyarakat.”

Kalau memang ada masalah, kata dia, maka aparat penegak hukum bisa mengambil langkah.*

Kebijakan yang Lebih Ramah dan Lembut

2009-06-16T03:51:00.000-07:00

Oleh Daniel Luban
Sindikasi Pantau

HUBUNGAN antara AS dan Rusia, yang mencapai titik nadir Agustus lalu selama perang di Georgia, tampaknya mulai melunak pada bulan pertama pemerintahan Barack Obama.
Meski ada sedikit gesekan –khususnya penutupan pangkalan udara AS di Kyrgyztan atas tekanan Rusia–beberapa minggu terakhir ini kedua pihak mulai menggunakan nada damai dalam retorika mereka. Di pihak AS, dinamika ini telah dimulai oleh tujuan pemerintahan yang baru untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara di seluruh dunia, dan keinginan pragmatis untuk bekerja sama dengan Rusia dalam persoalan Afghanistan dan Iran.

Masih ditunggu apakah perubahan retorika ini akan membuahkan kesepakatan penting mengenai pendirian di antara kedua negara. Janji Obama mengenai kebijakan Rusia sejauh ini mengindikasikan adanya berbagai kendala yang akan menghadang di depan: timnya masih diisi sejumlah tokoh yang punya pandangan garis keras dan moralis mengenai hubungan Washington-Moskow.

Hubungan Obama dan Kremlin dimulai dengan awal yang keras. Beberapa jam setelah pemilihannya November lalu, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyampaikan pidato agresifnya. Dia mengancam akan memasang sistem rudal Iskander di kota Kaliningrad kecuali Obama mengurungkan rencana pemasangan perisai antirudal di Polandia dan Republik Czech.

Sejak itu, nada hubungan keduanya membaik. Pada awal Februari, Wakil Presiden AS Joe Bidden menyampaikan pidato yang disiarkan secara luas pada Konferensi Keamanan Munich. Dia berniat "memencet ulang tombol" terkait hubungan AS-Rusia.

Pidato Biden menuai pujian dari Wakil Perdana Menteri Rusia Sergei Ivanov. Moskow memberi sinyal bahwa pihaknya bisa dibujuk untuk tidak menyebarkan misil di Kaliningrad. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri AS William Burns menyatakan dua pekan lalu, saat kunjungannya ke Moskow, bahwa AS akan mempertimbangkan kembali rencana pemasangan perisai antirudal di Eropa Timur.

Tapi sejumlah pengamat mempertanyakan apakan nada hangat ini mengindikasikan perubahan kebijakan yang sebenarnya. Strobe Talbott, yang mengarahkan kebijakan Rusia di Departemen Dalam Negeri selama pemerintahan Clinton dan kini mengepalai Brookings Institution, mencatat bahwa pernyataan Kremlin mengenai Kaliningrad baru-baru ini sudah menjadi tuntutan kongkret yang sama seperti pernyataan awal mereka; mereka selalu mengutarakannya dalam bentuk janji-janji ketimbang ancaman.

"Tensinya sudah agak menurun, tapi saya tak yakin substansi dari sikap Rusia benar-benar berubah," ujar Talbott, 19 Februari lalu, dalam sebuah panel mengenai kebijakan Rusia di Brookings.

Sebagian masalah mendasar dan tantangan yang Obama hadapi sama dengan apa yang dihadapi pemerintahan Bush. Sebagai imbalan kerja sama mengenai masalah Afghanistan dan Iran, Medvedev dan Perdana Menteri Vladimir Putin diduga menuntut AS menangguhkan rencana Ukraina dan Georgia bergabung dengan NATO, sejalan dengan rencana pemasangan perisai antirudal di Eropa Timur.

Secara lebih luas, Rusia melihat tanda berakhirnya apa yang disebutnya sebagai campur tangan Barat di negara-negara bekas Uni Soviet, dan akhir dari tuntutan perbaikan sistem pemerintahan dan HAM di Rusia sendiri.

Situasi yang memburuk di Afghanistan memaksa pemerintahan baru bekerja sama dengan Moskow yang hampir berganti pemerintahan.

Beberapa bulan terakhir, jalur suplai utama NATO melalui Pakistan kian tak aman, membuat AS terpaksa mencari rute lain melalui Asia Tengah.

Pada 20 Februari lalu, militer AS mengumumkan pihaknya akan mengangkut suplai melalui Uzbekistan dan Tajikistan. Tapi rute ini membutuhkan kerja sama dengan Rusia. Moskow beberapa kali menyatakan akan mengizinkan suplai NATO non-lethal (senjata yang tidak memetikan) melewati wilayahnya.

Kesediaan kerja sama ini, bagaimanapun, diingkari oleh pernyataan Kyrgyztan awal bulan lalu bahwa mereka berencana mengusir AS dari pangkalan udara Manas, pusat logistik penting mereka di Afghanistan. Presiden Kyrgyztan Kurkmanbek Bakiyev kali pertama mengumumkan keputusan itu di Moskow hanya beberapa jam setelah Rusia setuju memberikan paket pinjaman dan bantuan sebesar dua milyar dolar kepada negara tersebut. Para pengamat pun berkesimpulan, tekanan Rusia-lah yang menjadi pemicu penutupan pangkalan tersebut.

AS juga membutuhkan bantuan Rusia untuk menghentikan program nuklir Iran, dan menyatakan bahwa missile defence system semata-mata untuk mencegah serangan Iran. Tapi sejauh ini, Rusia menunjukkan sedikit kemauan untuk bersikap lebih keras terhadap Tehran.

Dengan menjadikan Afghanistan dan Iran sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri pemerintahan baru ini, para pengamat berharap Obama lebih serius ketimbang Bush dalam membuat konsesi guna mempererat kerjasama dengan Rusia.

Tapi beberapa pejabat yang ditunjuk Obama bisa saja menahan segala upaya untuk mencapai penyesuaian pragmatis. Timnya, termasuk sejumlah tokoh utama yang condong menggunakan kekuatan AS secara agresif untuk mendukung demokratisasi, bersikap skeptis terhadap pengaruh Rusia atas negara-negara bekas Uni Soviet, dan mengkritik keras sistem pemerintahan dan HAM di Rusia.

“Sayangnya, kebijakan luar negeri yang benar-benar multilateral bertentangan dengan gaya diplomasi Clinton/Albright –asal mengambil penasehat-penasehat puncaknya,” tulis analis kebijakan luar negeri Anatol Lieven dalam harian the Nation, Januari lalu. “Hillary Clinton… juga beberapa kolega penting Hillary dan Obama dalam kebijakan mengenai Rusia, punya catatan buruk terkait hubungan AS dengan Rusia.”
Salah satu “penyerang” Rusia dalam pemerintahan Obama adalah Michael McFaul, yang akan memimpin kebijakan mengenai Rusia dan Eurasia di Dewan Keamanan Nasional. McFaul cenderung memandang hubungan ionternasional sebagai perjuangan Manichean antara kebebasan dan tirani. Dalam keyakinannya –yang dinyatakan dalam esainya yang berpengaruh pada 2002 berjudul “Doktrin Kebebasan”– AS harus bertindak lebih agresif untuk menghapus rezim tirani.

Beberapa tahun terakhir, dia melontarkan kritik blak-blakan atas apa yang disebutnya sebagai model pemerintahan otoritarian Putin.

Sejumlah tokoh dalam pemerintahan Obama, termasuk Direktur Perencana Kebijakan Anne-Marie Slaughter dan duta besar untuk NATO Ivo Daalder, adalah pendukung utama Concert of Democracies sebagai alternatif bagi PBB dan NATO. Ide ini mengemuka saat kandidat presiden dari Republik Senator John McCain mengadopsinya, atas pengaruh penasehat neokonservatifnya, Robert Kagan.

Kagan berpendapat bahwa abad ke-21 akan didominasi oleh perjuangan antara kekuatan demokrasi (dipimpin AS) dan otoritarianisme (dipimpin Rusia dan China). Liga Demokrasi-nya disusun secara eksplisit sebagai salah satu cara melawan kekuatan Rusia. Banyak realis kebijakan luar negeri menolak ide itu karena terpaku pada pendekatan yang sangat moralis dan konfrontatif untuk berhubungan dengan Rusia.
Panel di Brookings mengindikasikan, perbedaan pandangan gaya neokonservatif Bush dengan liberal Obama tak begitu lebar.

Pidato Kagan dalam pertemuan itu sangat tajam seperti yang diduga. Dia mengingatkan “konsekuensi serius” jika AS gagal menghukum Rusia atas aksinya selama perang Georgia. Dia juga menuduh pemerintahan Obama “terlalu mencemaskan pandangan Rusia” dalam berhadapan dengan Moskow.

Para pengamat mengharapkan sikap lebih moderat dari Talbott. Dia telah lama jadi orang kepercayaan Clinton, dan diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Hillary Clinton mengenai Rusia, ya atau tidaknya dia akhirnya kembali ke Departemen Luar Negeri.

Tapi Talbott segera menekankan bahwa dia “tak begitu setuju” terhadap pidato Kagan yang keras.

Jika mungkin, dia ingin memprotes Kagan, dengan memperingatkan bahwa UU “kompatriot” yang diusulkan Rusia justru akan mengingatkan pada justifikasi yang dipakai ekspansionisme Nazi pada 1930-an dan mengatakan bahwa Rusia yang otoriter mungkin menjadi Rusia yang agresif.*

Bambang dan Kapitan Diperiksa Sebagai Saksi

2009-06-14T06:00:00.001-07:00

Terkait Kasus Kematian Yoakim Langoday

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Bambang Trihantara dan Muhamad Kapitan, Jumat (12/6) diperiksa penyidik Polres Lembata terkait dengan kematian Yoakim Langoday. Dua kontraktor ini didampingi kuasa hukum mereka, A. Rahman.

Bambang Trihantara tiba di Mapolres Lembata bersama kuasa hukumnya, A. Rahman sekitar pukul 13.00. Ia mulai diperiksa penyidik Polres Lembata Briptu Amon Jala mulai pukul 13.37 hingga pukul 14.49. Bambang yang mengenakan baju kemeja kotak biru dan jeans biru diperiksa selama satu jam 12 menit. Sementara rekan kerjanya, Anastasis Abon Manuk alias Erni Manuk yang diperiksa Kamis (11/6) memakan waktu 1 jam 13 menit.

Usai diperiksa penyidik Polres Lembata kepada Flores Pos, Bambang mengataka ada 14 pertanyaan yang diajukan penyidik. Pertanyaan yang dilontarkan terkait dengan mobil Susuki Vitara EB 50 DI dan keberadaannya Selasa (19/5) lalu.

Bambang menjelaskan, Selasa (19/5) pagi sekitar pukul 7.30 ia mengantar Erni Manuk ke Bandara Wunopito. Saat itu Erni Manuk mau ke Denpasar via Kupang. Yang mengantar Erni Manuk saat ituadalah Bambang dan dua pembantu dari rumah jabatan bupati. Mereka menggunakan mobil merah Susuki Vitara EB 50 DI milik Erni Manuk. Sementara Muhamad Kapitan menggunakan sepeda motor.

Bambang mengatakan setelah Erni Manuk ada dalam pesawat dan pesawat terbang menuju Kupang, mereka pulang. Dari bandara ia mengantar dua pembantu ke rumah jabatan, lalu ke kantor bupati. Dari kantor bupati, Bambang pulang ke kantornya di Waikomo Kelurahan Lewoleba. Kantor ini juga sekaligus rumah tinggal. Setelah itu dia tidak keluar lagi.

Dia mempersilakan wartawan bertanya ke agen Merpati dan orang yang menjemput Erni Manuk di Bandara El Tari Kupang. “ Bisa tanya agen Merpati, atau orang yang menjemput Erni di Kupang. Erni pada hari itu betul berangkat ke Denpasar lewat Kupang,” katanya.

Sampai Erni Manuk kembali dari Denpasar, dia menyewa kendaraan Erni Manuk ini seharga Rp500 ribu per hari. Namun sebelum Erni Manuk tiba dari Denpasar, mobil tersebut diambil oleh keluarga almarhum Yoakim Langoday di kantor bupati. Kasus ini dia laporkan ke polisi dan mobil itu kini telah dibawa ke rumah Erni Manuk.
Hubungan dia dengan Erni Manuk sebatas hubungan kera. Dia sering membantu Erni kalau Erni kerjakan proyek.

Bambang mengatakan ia sempat melihat almarhum Yoakim Langoday turun dari dari pesawat. Penumpang yang keluar pertama dari pesawat saat itu adalah almarhum Yoakim Langoday.

Saat menuju ruang tunggu, dia tidak menyapa almarhum karena dia tidak terlalu mengenalnya. Dia mengenal Yoakim Langoday saat dia ikut tender di Dinas Perikanan, kantor di mana Yoakim bekerja. Bambang mengaku hanya akrab dengan adik almarhum Beny Langoday. Dia baru tahu Yaokim Langoday meninggal, Rabu (20/6) malam setelah beberapa jam almarhum ditemukan tewas di hutan bakau, dekat Bandara Wunopito.

Sementara itu Muhamd Kapitan baru diperiksa pukul sekitar pukul 15.07. Ia tiba di Mapolres Lembata, pukul 13.54. Kapitan diperiksa oleh penyidik Polres Lembata Briptu Andri Dethan. Hingga pukul 15.30, kapitan masih diperiksa di Mapolres Lembata.

Sebelum diperiksa, Muhamad Kapitan kepada Flores Pos mengatakan, ia dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Namun ia tidak tahu apakah kesaksiannya itu terkait dengan mobil milik Erni Manuk atau terkait dengan kematian Yoakim Langoday.

Kapitan mengjelaskan, Selasa (19/5) pagi ia sedang tidur. Saat itu Erni Manuk meneleponnya. Kapitan mengatakan dirinya meluncur ke bandara dengan sepeda motor dan membawa barang untuk dititipkan kepada Erni Manuk. Barang yang dtitipnya itu berupa spec peralatan laboratorium tambang.

Setelah Erni di atas pesawat, dirinya bersama Bambang dan dua ibu pulang. Kapitan pulang duluan, menyusl Bambang dan dua perempuan dalam mobil tersebut. Bambang dari bandara, langsung ke rumah dan urus administrasi proyek

JPU Dana Purnabakti Siap Hadirkan Saksi Ahli

2009-06-14T05:58:00.000-07:00

Kasus Korupsi Dana Purnabakti

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FLORES POS) -- Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi dana purnabakti DPRD Sikka periode 1999-2004 siap menghadirkan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Maumere, Senin pekan depan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Maumere, Ina Malo, yang juga salah seorang JPU kasus dimaksud mengatakan hal itu menjawab permintaan Majelis Hakim PN Maumere dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi Sekretaris Dewan (Sekwan) Konstaninus Tupen dan Mantan Bendahara Gaji DPRD Sikka, Abdulah, di Ruang Sidang Utama PN Maumere, Kamis (11/6).

Sidang dipimpin Majelis Hakim PM Silalahi (Ketua), Dalmanik dan Tampubolon (hakim anggota).Turut hadir dalam persidangan ini tersangka kasus dana purnabakti Alexander Longginus, yang didampingi dua penasihat hukumnya Marianus Moa dan Marianus Reinaldi Laka. Hadir pula tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ina Malo, Takdir, dan Hardoyo.
Kasi Pidsus Ina Malo yang dihubungi Jumat (12/6) menjelaskan saksi ahli dari BPKP Kupang yang dihadirkan dalam sidang Senin pekan depan Lisnu Dewanto. “Saksi ahli siap berikan keterangan dalam sidang lanjutan Senin pekan depan,” kata Ina Malo.

Sekwan Dicecar Ratusan Pertanyaan
Majelis Hakim PM Silalahi (Ketua), Dalmanik dan Tampubolon (hakim anggota) dalam sidang pemeriksaan saksi, Kamis, mencecar ratusan pertanyaan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sikka Konstantinus Tupen, dan Mantan Bendahara Gaji DPRD, Abdulah.
Pertanyaan majelis hakim seputar pengajuan dana, nota dinas pengajuan dana, pencairan dana, pembayaran/pembagian dana, upaya pengembalian dana, dan terkait surat yang dikeluarkan BPK Wilayah V Denpasar terkait permintaan agar DPRD mengembalikan dana dimaksud, dan realisasi penerimaan dana yang telah dikembalikan Dewan.

Tupen mengatakan pihaknya telah menerima pengembalian dana purnabakti dari 9 dari 30 anggota DPRD Sikka periode 1999-2004 sebesar Rp73 juta ke kas Daerah.

Tujuh dari sembilan anggota Dewan itu masing-masing mengembalikan uang sebesar Rp10 juta, yakni O. L. Gudipung (Ketua), AM Keupung (Wakil Ketua), Donde Conterius, Eustakhius Eusabius, Maria Konsili,Gabriela P. Mako, dan Antonius Stefanus. Sedangkan anggota DPRD Petrus da Silva mengembalikan Rp2 juta, dan Condibus Stelamaris Rp1 juta.*

Proyek Pengadaan Sapi Berujung Masalah

2009-06-14T05:57:00.000-07:00

Oleh Maxi gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Proyek pengadaan ternak sapi bali bibit bermasalah antara Willybertus Wuwur pelaksana CV Himalayah dan direktur CV Efrata Karya, Palmasius Gokok. Pasalnya Palmasius Gokok belum membayar seluruhnya sapi milik CV Himalayah.

Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilanan Negeri Lewoleba yang dipimpin ketua majelis hakim Dedy Heriyanto, Selasa (9/6) dengan agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi. Palmasius Gokok dan Willybertus Wuwur masih punya hubungan keluarga. Tiga saksi yang diajukan Willybertus Wuwur sebagai penggugat yakni Tarsisus Laga, Maria Theresia Kewa dan Vinsen Sapa. Kuasa hukum Palmasius Gokok, Stanis Kapo Lelangwayan keberatan dengan saksi Maria Theresia Kewa karena dia adalah saudari kandung penggugat. Namun penggugat tetap mengajukannya sebagai saksi.

Tarsisius Laga yang masih punyah hubungan dengan penggugat dan tergugat mengatakan ia prihatin dengan masalah tersebut karena keduanya masih punya hubungan keluarga. Menurut dia, penggugat minta bantuannya untuk memediasi dan meminta agar tergugat melunasi utang sebesar Rp92 juta yang belum dibayar kepada penggugat. Menjawab ketua mejalis hakim Dedy Heryanto, Tarisisius Laga mengatakan tergugat tidak mau membayar karena uang sudah tidak ada lagi.

Vinsensius Sapa, buruh pelabuhan Lewoleba mengatakan saat sapi sebanyak 71 ekor didatangkan dari Sumbawa Besar NTT oleh penggugat dia ikut menarik sapi dari kapal. Sapi yang tarik dari kapal itu kondisinya baik.

Proyek pengadaan ternak sapi bali bibit di Dinas Peternakan Kabupaten Lembata tahun 2008, antara penggugat dan tergugat sudah sepakat agar penggugat menyediakan 74 ekor sapi bali bibit dan tergugat membayar kepada penggugat sebanyak Rp295 juta. Namun dalam perjalanan, penggugat hanya menyediakan 71 ekor sapi sehingga total dana yang disediakan oleh tergugat berkurang menjadi Rp284,5 juta.

Tergugat membayar pertama Rp59 juta. Sisanya belum dibayar oleh tergugat. Karena menggunakan pendekatan keluarga, tergugat membayar lagi Rp133,5 juta. Sisanya Rp92 juta belum dibayar oleh tergugat. Penggugat melakukan pendekatan baik lewat keluarga maupun lapor ke polisi, namun tergugat tidak membayar. Tergugat hanya mampu membayar setengah dari sisa utang yang belum dilunasinya. Tergugat tidak mau bayar karena alasan sapi yang dibawanya itu banyak yang mati sebelum sapi itu diserakan kepada pemerintah/masyarakat.

Penggugat Ditahan
Karena tergugat tidak melunasi utang, maka pada tanggal 3 Febuari 2009 penggugat menahan dumtruk milik tergugat. Tergugat melaporkan kasus penahanan mobil ini ke polisi.

Kasus ini diproses di polisi, dan tanggal 28 Mei 2009 Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba Gabriel Mbulu mengeluarkan surat perintah penahanan/pengalihan jenis penahanan nomor print-128/P/3/23/Ep.1/05/2009. Willybertus Wuwur ditahan dengan jenis tahanan kota di Lewoleba selama 20 hari terhitung 28 Mei hingga 15 Juni 2009. Sidang kasus penahanan kendaraan,Kamis (11/6).

Jaksa Tahan Satu Tersangka Kasus PLTU Ropa

2009-06-14T05:55:00.000-07:00

Oleh Yusvina Nona

ENDE (FLORES POS) -- Kejaksaan menahan Karel Djami, salah satu tersangka dalam kasus pengadaan tanah pembangunan PLTU Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Karyawan PT PLN Cabang Flores Bagian Barat (FBB) ini, Rabu (10/6) sore ditahan.

Sebelum ditahan, Djami pada pkl. 11.00 diperiksa kejaksaan. Saat pengadaan tanah untuk proyek PLTU itu, dia menjabat Asisten Manajer (Asmen) SDM dan Keuangan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ende, Marihot Silalahi di ruang kerjanya, Kamis (11/6) mengatakan, kejaksaan memiliki dasar yang cukup untuk menahan tersangka.

“Pada pemeriksaan sebelumnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Kita pertajam lagi pada pemeriksaan kemarin (Rabu) sampai sore. Karena sudah cukup bukti, kita tahan. Peran KD dalam kasus ini sebagai pelaku yang bersama-sama atau turut serta,” katanya menambahkan lama penahanan selama 20 hari dan jika perlu diperpanjang maka ditambah 40 hari lagi.

Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Kajari menyebutkan bahwa ada dua tersangka dalam kasus proyek pembangunan PLTU Ropa yakni KD dan AD. Rabu sore, kejaksaan telah menahan Karel Djami (KD).

Menurut Marihot, alasan obyektif penahanan ini adalah Undang-Undang Tipikor, yang menyebutkan bahwa ancaman hukuman pidana 5 tahun ke atas dilakukan penahanan. Sedangkan alasan subyektif, dikhawatirkan tersangka melarikan diri atau pun menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang disita kejaksaan berupa surat-surat dan uang honor tim 9 sebesar Rp281 juta.

Mengenai AD, satu tersangka yang telah disebutkan kejaksaan dalam konferensi pers, Kajari mengatakan, pihak kejaksaan akan memanggilnya pada bulan Juni ini. Apakah kejaksaan akan melakukan penahanan? “Kemungkinan juga ada,” katanya.

Kajari Marihot juga mengatakan, sampai dengan Kamis (11/6) kejaksaan telah memanggil kurang lebih 30 saksi. Pemilik tanah, pihak PT PLN (Persero) Cabang FBB dan tim 9, termasuk Ketua Tim 9, Iskandar Moh. Mberu yang dimintai keterangan 2 hari lalu, Selasa (9/6).

“Kita panggil waktu itu sebagai saksi. Soal kemungkinan terlibat, sejauh ini belum ada. Malah yang banyak terlibat dalam proses ini adalah wakil ketuanya, Pak Hendrikus Seni. Saksi dari tim 9 yang kita panggil terakhir hari ini adalah Kades Keliwumbu, Gregorius Kari,” katanya.

Kajari mengatakan tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka dalam kasus ini. Namun dia berjanji akan menangani kasus ini hingga tuntas.

Penasihat hukum Karel Djami, Petrus Wada di Kejaksaan, Kamis (11/6) mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan pengalihan status penahanan kliennya ke tahanan kota.
“Kita ajukan ini karena alasan sakit. Beliau ini pernah dirawat di Denpasar-Bali karena diabetes dan gula. Beliau juga pernah diamputasi kakinya. Dalam permohonan ini, kita juga sertakan surat keterangan dokter, baik dokter di sini maupun keterangan dari dokter di Bali, tempat beliau pernah dirawat,” katanya.

Menanggapi hal ini, Kajari mengatakan, adalah hak penasihat hukum untuk mengajukan penangguhan penahanan. Setuju atau tidak, kembali kepada kejaksaan.

“Kalau alasan sakit, boleh tapi sakit apa dulu. Kalau hanya sakit kepala, kan bisa sembuh satu atau dua hari,” katanya.

Manajer PT PLN (Persero) Cabang FBB, Marijon Sinaga dikonfirmasi terpisah tentang menyediakan seorang penasihat hukum bagi Karel Djami oleh pihak PLN, dia mengatakan, itu hanya berlaku di Kantor Pusat. Sedangkan Kantor Cabang tidak menyiapkan lawyer (penasihat hukum.

“Pak Karel masih karyawan PLN. Kita tetap punya tanggung jawab untuk melaporkan hal-hal yang perlu ke wilayah dan pusat, termasuk dengan lawyer. Jawaban seperti apa, kita tunggu dari sana,” katanya.*

Erni Manuk Diperiksa Satu Jam Lebih

2009-06-14T05:53:00.000-07:00

Terkait Kasus Kematian Yoakim Langoday

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Theresia Abon Manuk alias Erni Manuk diperiksa penyidik Polres Lembata selama 1 jam 13 menit. Erni Manuk didampingi kuasa hukumnya, A. Rahman diperiksa sebagai saksi dalam kasus kematian Yoakim Langoday.

Erni Manuk yang pada Pemilu Legilastif 9 April lalu mendapat perolehan suara terbanyak di PDI Perjuangan dan duduk di lembaga legislatif nanti tiba di Mapolres Lembata dengan menggunakan mobil Nisan Terano (mobil bekas EB I Lembata yang sudah disewabelikan), Kamis (11/6) pukul 12.20.

Erni Manuk diperiksa oleh Briptu Hasym Rasyd, mulai dari pukul 12.26 hingga berakhir pukul 13.39. Erni Manuk tinggalkan Mapolres Lembata pukul 14.10. Kuasa hukum Erni Manuk, A. Rahman mengatakan kliennya diperiksa sebagai saksi terkait kepemilikan mobil merah susuki vitara (bukan escudo) EB 50 DI. Rahman mengatakan ada 15 belas pertanyaan yang dilontarkan kepada kliennya.

Rahman mengatakan 15 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik hanya berkisar soal kepemilikan mobil tersebut. Tidak ada kaitnya dengan kasus kematian Yoakim Langoday.
“Tidak ada pertanyaan yang sensasional yang berkaitan dengan kasus kematian Yoakim Langoday. Pertanyaan hanya berkaitan dengan kepemilikan mobil,” katanya.

Pada Selasa (19/5) kliennya pergi ke Denpasar via Kupang. Saat itu katanya, Bambang dan Kapitan mengantar Erni ke Bandara dengan menggunakan mobil milik Erni. Mobil itu disewa oleh Bambang. Menjawab pertanyaan wartawan, berkaitan hubungan Erni Manuk dan Bambang, Rahman mengatakan hubungan mereka relasi kerja. Selama ini mobil tersebut dikendarai sendiri oleh Erni Manuk. Dan kadang-kadang oleh Bambang.
Terkait dengan sewa pakai mobil, Rahman mengatakan Selasa (19/5) tidak ada surat perjanjian sewa pakai mobil tersebut . “Tidak surat sewa pakai, hanya biasanya selama ini mereka sewa pakai mobil itu”.

Hal yang sama disampaikan Erni Manuk. Salah satu putri Andreas Duli Manuk (Bupati Lembata saat ini) mengatakan pertanyaan yang diajukan kepadanya hanya berkaitan dengan kepemilikan mobil. Mobilnya itu yang sempat ditahan oleh pihak keluarga korban sebenarnya sudah bisa diambil di Polres tapi saat mau diambil ada kerusakan.

Sementara itu Kapolres Lembata, AKBP Marthen Johannis di ruang kerjanyanya, mengatakan Erni Manuk dipanggil untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kepemilikan mobil tersebut. Mobil ini dicurigai sebagai sarana yang digunakan pelaku karena mobil tersebut pada Selasa (19/5) ada di dekat TKP. Kapolres Marthen juga mengatakan polisi meminta keterangan dari orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut pada Selasa (19/5).

Meski mobil ini dikembalikan kepada pemiliknya, namun polisi sudah memberikan catatan sewaktu-waktu mobil bisa diambil untuk kepentingan publik. “Kalau ada kaitannya dengan mobil tersebut nanti kita bisa ambil kembali,” katanya.

Tidak Konsisten
Kapolres mengatakan, polisi punya kesulitan dalam kasus ini terkait dengan saksi kunci. Yohan Langoday (14 tahun) dalam memberikan keterangan selalu berubah-ubah atau tidak konsisten. Polisi bisa maklum karena Yohan masih di bawah umur. Sudah tiga kali polisi memanggilnya untuk menenangkan dirinya. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dia bisa tenang sehingga bisa memberikan keterangan”.

Banyak saksi yang sudah dimintai keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut ada orang yang membunuh korban. Saat ini polisi sedang berupaya mengungkapkan kasus ini dari sisi teknologi. Karena itu katanya ia sudah minta bantuan Polda NTT khususnya berkaitan dengan teknologi tersebut.

Polisi, kata Kapolres, akan berupaya semaksimal mungkin mengungkapkan kasus kematian Yoakim Langoday. Siapun yang terlibat, katanya, di harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Saya imbau kepada masyarakat untuk tidak takut, risau dan terprovokasi. Kami bekerja maksimal untuk mengungkapkan kasus ini,” katanya.

Ia juga minta kepada wartawan untuk tidak takut menulis dan mengungkapkan kasus ini. Kalau ada yang teror atau ancam karena pemberitaan segera lapor atau telepon polisi.*

Massa Komunitas Adat Baipito Demo di Polres

2009-06-14T05:51:00.000-07:00

Desak Tuntaskan Kasus Kematian Ola Tukan

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA (FLORES POS) -- Massa dari Komunitas Adat Kebo Baipito di Kecamatan Ile Mandiri, Flores Timur yang didampingi Tim PADMA Indonesia-Flotim, dan Forum Penegak Demokrasi Indonesia-Flotim, Kamis (11/6) sekitar pkl. 11.20 melakukan demonstrasi di Kantor Kepolisian Resor (Polres) Flotim.

Massa dengan kekuatan sekitar 100 orang itu dalam tuntutan mereka mendesak pihak penegak hukum Polres Flotim untuk tidak main-main dan segera menuntaskan proses hukum kasus kematian Aloysius Ola Tukan yang dianiaya oleh sejumlah tersangka pelaku pada pertengahan Mei 2009.

Massa Baipito yang dipimpin koordinator lapangan yang juga Ketua Penegak Demokrasi Indonesia Flotim, Andreas Gamalusi menumpangi dua truk, pick up, dan puluhan sepeda motor datang dari Desa Mudakeputu, tanah kelahiran almarhum Ola Tukan. Mereka tiba di Kantor Polres Flotim tepat pkl. 11.20. Konsentrasi massa terpusat di lapangan Polres. Koordinator dan sejumlah tokoh pendamping setelah tiba di Polres langsung melakukan lobi dengan Kasat Reskrim Polres Flotim, Iptu K. Panti Daus.

Sejumlah wakil massa diantaranya, Kepala Desa Wiwatobi (Watowiti), Nikolaus Lado Wain, Mateus M. D. Kedang, dan beberapa tokoh masyarakat Desa Mudakeputu didampingi Kasat Reskrim Panti Daus bertemu Kapolres Flotim, AKBP Muh. Syamsul Huda di ruang kerjanya. Kapolres Flotim menerima wakil dari kemlompok massa itu untuk menjelaskan sejauh mana proses penanganan kasus kematian Ola Tukan.

Kapolres Syamsul Huda menjelaskan bahwa proses hukum kasus kematian Ola Tukan sudah dilimpahkan penyidik Polres kepada Kejaksaan Negeri Larantuka, Selasa (9/6). Tiga tersangka pelaku penganiayaan sudah ditahan.

“Proses hukum kasus kematian Ola Tukan sudah dilakukan Polres Flotim. BAP para tersangka pelaku sudah dilimpahkan ke Kejari Larantuka,” kata Kapolres di hadapan wakil massa itu.

Sebagaimana disaksikan Flores Pos Kamis siang kemarin, massa Komunitas Adat Baipito “berteriak” di halaman Kantor Polres Flotim untuk meminta polisi secepatnya menangani kasus kematian Ola Tukan. Keempat orator yakni, Andreas Gamalusi, Anselmus Atasoge, Sil Leton, dan Benedikus Baon tampil dengan suara keras mengkritik kinerja polisi yang lamban menangani sejumlah kasus kematian di Flotim. Mereka menyoroti kinerja polisi yang tidak berpihak pada rakyat kecil yang mencari keadilan dan kebenaran.

“Diamnya aparat penegak hukum ibarat seberkas tima panas yang melukai hati kami orang-orang kecil. Kami datang untuk tanyakan sudah sejauh mana penanganan kasus kematian Ola Tukan. Kami minta polisi bongkar kasus kematian ini. Jangan berlarut-larut, kami jenuh. Kami masyarakat Baipito mengutuk keras perbuatan pelaku yang menghilangkan nyawa Ola Tukan. Darah Ola Tukan menetes sia-sia, kami minta polisi proses hukum para pelaku,” teriak Sil Leton dan Gamalusi.

Massa di siang bolong itu menyanyikan lagu arwah “Tuhan Berikan Jiwa Ini”. Mereka bernyanyi dengan merunduk tenang serta sedih dan penghayatan yang dalam akan kepergian Ola Tukan sebagai akibat dari tindakan brutal para pelaku.

Tiga Tersangka
Kasat Reskrim, Panti Daus yang dikonfirmasi Flores Pos di ruang Kanit II Reskrim Polres Flotim mengatakan, tiga tersangka pelaku sudah ditahan sejak 27 Mei 2009 yakni Ignasius BernansiWutun alias Bernad (39), Fransiskus Agustinus da Silva alias Frengki (22), dan Adrianus Hengki Maring alias Bimbo (22). Ketiganya adalah warga Kampung Tengah, Kelurahan Puken Tobi Wangibao, Kecamatan Larantuka.

Panti Daus yang didampingi Kanit II Reskrim, Bripka Eman Tokan, dan penyidik Briptu Dewa Putu Cipta, Briptu Adrian, Briptu Stef Laki, dan Briptu Wayan Adi itu lebih lenjut menjelaskan, korban Alo Tukan dianiaya oleh para pelaku di rumah sakit umum daerah (RSUD) Larantuka pada Senin,18 Mei 2009 dini hari sekitar pkl. 01.00. Korban dianiaya secara bersama-sama. Para pelaku dijerat pasal 170 ayat (1) sub pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun 6 bulan.

Kanit II Reskrim, Eman Tokan menambahkan, motif penganiayaan adalah para pelaku tidak menerima kata-kata kotor yang disampaikan korban kepada ibu kandung dari pelaku Frenki, mama mantu pelaku Bimbo, dan kakak sepupu dari pelaku Bernad.
“Dalam penanganan kasus ini 14 orang saksi sudah diperiksa polisi. Ketiga pelaku saat ini dalam tahanan di sel Polres Flotim. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan BAP oleh Kejaksaan apakah lengkap atau masih harus dilengkapi lagi,” kata Eman.*

Sejumlah Toko dan Hotel Tertipu oleh Penelepon Gelap

2009-06-14T05:49:00.000-07:00

Membawa Nama Kapolres Manggarai

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS) -- Sejumlah pemilik toko dan hotel di Kota Ruteng tertipu oleh penelepon gelap dengan membawa-bawa nama Kapolres Manggarai. Pemilik Hotel Rima sudah kehilangan uang sebesar Rp5 juta.

Kapolres Manggarai Hambali, Kamis (11/6) mengatakan, namanya dibawa-bawa orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk meminta uang. Kemarin, pemilik Hotel Rima mendatanginya guna mengecek kebenaran tentang adanya permintaan uang senilai Rp10 juta. Setengah dari uang yang diminta lewat telepon telah ditransfer. Masalahnya, penelepon tak saja meminta uang, juga meminta dikirim pulsa.

”Saya kaget juga begitu pemilik Hotel Rima datang ke Mapolres. Dia mau klarifikasi soal permintaan uang dan pulsa tersebut. Malah, kemarin, saya sempat berkomunikasi dengan penelepon itu. Tetapi, begitu mengetahui yang berbicara itu Kapolres, orang itu langsung matikan handyphone-nya. Kita sulit sekali lacak ini. Karena nomor ini ganti-ganti. Rekening juga kita sudah cek. Itu nomor rekening di Jakarta sana,” ujar Kapolres Hambali.

Dikatakan, pengaduan tidak saja dari Hotel Rima, juga dari toko Utama, dan Toko Orion, serta beberapa yang lainnya. Modusnya sama, sasaran ditelepon dengan memberitahukan dirinya Kapolres. Dia meminta sejumlah uang karena Kapolres ada tugas dinas keluar mendadak. Toko Orion sudah mengeluarkan uang Rp1,5 juta dari permintaan Rp10 juta. Toko Utama belum diketahui, tetapi yang pasti toko itu telah menjadi korban penipuan.

Kapolres telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh Polsek dengan perintah untuk melaporkan jika terjadi hal-hal seperti itu. Di situ dicantumkan nomor telepon Kapolres Hambali. Telah disiarkan melalui RPD Suara Manggarai. Hasilnya sudah ada. Ada orang mengontak langsung Kapolres guna mengecek apakah benar itu nomor handphone-nya Kapolres. Edaran yang sama juga telah diberikan pelbagai pengusaha baik toko, kontraktor, dan para pejabat di Manggarai. Jika ada yang menelpon seperti itu langsung dicek ke Kapolres.

Disentil apakah ada indikasi orang dalam yang bermain, Kapolres Hambali mengatakan, sulit sekali memastikannya. Penelepon pasti menggunakan nomor yang berbeda-beda. Tetapi, nomor yang menelepon Hotel Rima, Toko Utama, dan Toko Orion, sama. Tetapi, begitu dicek kembali, tak ada respons lagi. Jadi, memang sulit sekali untuk mengetahui pelakunya.

Pemilik Hotel Rima belum berhasil dikonfirmasi, Kamis (11/6). Tetapi, menurut seorang stafnya, Ardy, masalah permintaan uang melalui telepon itu terjadi, Rabu (10/6). Masalah itu menjadi bahan pembicaraan di hotel begitu pemilik hotel pulang dari Polres Manggarai. Karena ternyata yang meminta uang itu bukan Kapolres.
”Kemarin kejadiannya. Kita ramai bicarakan di sini. Tetapi, kita tidak tahu berapa banyak uang yang diberikan,” katanya.*

Muspida Bahas Tanah Eks Sekolah China

2009-06-14T05:47:00.000-07:00

Pemkab Akan Panggil Para Pihak

Oleh Anton Harus

ENDE (FLORES POS) -- Rapat Muspida, Senin (8/6) membahas soal tanah eks sekolah China. Rencananya, Bupati Ende Don Bosco M. Wangge akan memanggil semua pihak yang terkait dengan tanah eks sekolah China untuk memberikan data kepemilikan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya salah tindak dalam pengembalian tanah eks sekolah China.

Demikian Bupati Don Wangge ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/6). Bupati Don Wangge mengatakan, persoalan tanah eks sekolah China mencuat dalam rapat Muspida Senin (8/6) diangkat oleh Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi.

Bupati Don Wangge mengatakan, dalam proses pengembalian eks sekolah China pemerintah akan hati-hati. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan untuk kedua kalinya.
“Dalam rapat Muspida tadi (Senin 8/6) ikut dibahas persoalan pengembalian tanah eks sekolah China. Hal ini diangkat oleh Pak Ruben Resi. Meski Kodim yang ambil alih dari yayasan, kalau dikembalikan ke yayasan mesti ada bukti kepemilikan yang sah. Saya tidak mau salah kembalikan. Ada keluarga yang klaim sebagai tanah milik keluarga. Saya akan panggil kedua pihak untuk bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Hal itu akan kita lakukan dalam rapat Muspida pula. Saya akan minta pak Ketua Pengadilan dan Kajari untuk melihat dokumen atau bukti-bukti yang diajukan para pihak. Bagi kita bukti kepemilikan yang sah sangat dibutuhkan. Kita tetap waspada terhadap persoalan tanah yang cukup sensitif. Dalam rencana kita akan panggil para pihak dalam rapat Muspida bulan depan,” kata Don Wangge.

Tidak Terdaftar di Dephukham
Sementara itu Alex Joan Sine Cs sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik sah atas tanah eks sekolah China telah meminta bantuan PADMA Indonesia untuk melakukan pendampingan. Alex Joan Sine Cs juga telah meminta PADMA Indonesia untuk mengecek keberadaan yayasan sekolah China (hua Chiao) ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta. Dari hasil pengecekan ke Dephukham ternyata Yayasan ini sudah tidak terdaftar lagi.

Ketua Divisi Advokasi PADMA Indonesia Gabriel Goa mengirim faks ke Redaksi Flores Pos 25 Mei 2009. Surat Departemen Hukum dan HAM nomor AHU.03.04-71, menyatakan bahwa setelah diteliti pada arsip yayasan Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM ternyata Yayasan Hua Chiao belum terdaftar. Surat ini ditandatangani Plh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Abdul Bari Azed. Berdasarkan surat Dephukham ini, Alex Joan Sine cs meminta pemerintah untuk tidak mengembalikan tanah eks sekoah china kepada yayasan. Sebab yaysan sekolah China sudah tidak ada lagi.

Tentang Surat Dephukham ini, Bupati Don Wangge mengatakan, bisa saja tidak terdaftar lagi. Menurut Bupati Don Wangge keberadaan yayasan ini sudah lama tidak lagi diurus. Bisa saja tidak terdaftar lagi pada data yayasan di Departemen Hukum dan HAM.

Wakil Ketua DPRD Ende Ruben Resi beberapa waktu lalu meminta pemerintah untuk segera mengembalikan tanah eks sekolah china. Menurut Ruben Resi tanah eks sekolah China ini dikembalikan ke yayasan sesuai dengan proses pengambil alihannya tahun 1965.

Ketua Yayasan Thiong Hoa di Ende, Yansen Budiman yang dihubungi pertelpon di kediamannya, Rabu (10/6) pukul 19.20 tidak berhasil dihubungi. Sementara Alex Joan Sine yang dihubungi per telepon menyatakn siap menyerahkan bukti-bukti sah kepemilikan tanah eks sekolah China. Alex menyambut baik keinginan bupati. “Kami siap antarkan bukti-bukti seperti yang diminta Pak Bupati,” kata Alex Joan Sine. *

Kapolres Ngada Siap Bantu Penyidik Polda

2009-06-14T05:45:00.000-07:00

Tangani Kasus Kematian Romo Faustin Sega Pr

Oleh Hubert Uman

BAJAWA (FLORES POS) -- Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Suhendar mengatakan, sesuai dengan kebijakan pimpinan (Kapolda), penanganan kasus kematian Romo Faustinus Sega Pr dilakukan oleh Direktorat Reskrim (Direskrim) Polda NTT. Karenanya dia siap membantu tim Polda menangani kasus ini.

“Kemarin kami (Polres) sudah mendapat informasi dari Polda. Berkas untuk empat tersangka yang sudah ditahan di Polda NTT sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum,” kata Kapolres Dadang, Selasa (9/6) di ruang kerjanya.

Dadang adalah seorang magister hukum. Saat ditanya Flores Pos, dia didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Ngada AKP Doni Pramanto dan Kaur Ops Reskrim Egy Taa.
Doni dan Egy Taa mengatakan, penyerahan kali ini baru berkas dan belum penyerahan tahap kedua. Kalau penyerahan tahap kedua berarti ada penyerahan tersangka dan barang bukti (P21).

Menurut Kapolres Dadang, berkas perkara kasus ini diserahkan penyidik Polda NTT ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bajawa. Karena kasus ini terjadi di wilayah hukum Kejari Bajawa.

Kapolres yang baru bertugas empat hari ini di Ngada minta masyarakat mendukung kinerja polisi. Sebab ketertiban dan keamanan di Ngada tergantung pada dukungan masyarakat.

“Harus ada kerja sama antara pemerintah, Polri dan masyarakat. Polres Ngada siap membantu masyarakat. Satu kali 24 jam kami siap melayani masyarakat. Masyarakat juga kalau ada masalah antar warga harus diselesaikan dengan baik. Pakai hati dan kepala dingin. Jangan mudah dipengaruhi provokatur,” kata Dadang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bajawa Semuel Say belum bisa dimintakan konfirmasinya berkaitan dengan penyerahan berkas kasus Romo Faustin Sega dari penyidik Polda NTT ke Kejari Bajawa. Pada waktu mau dihubungi, Selasa (9/6), Kajari Semuel sedang bertugas ke Kejati (Kupang).

Pendemo Tuntut SK Tenaga Honorer

2009-06-14T05:43:00.000-07:00

DPRD Pertemukan Para Pendemo dengan Pemkab Manggarai

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS) -- Berbagai penjelasan diberikan pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemerintah Manggarai. Namun demonstran menuntut agar pemerintah menunjukkan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai penerimaan tenaga honorer.

Rencananya, pertemuan Selasa (9/6) berlangsung pagi hari, sehingga massa dari Lembaga Pengkaji dan Penelitian Demokrasi Masyarakat (LPPDM) yang dipimpin Marsel Ahang bersama rekan-rekannya Wilhelmina Plustandgeris dan Jery Parera sudah berada di gedung Dewan sejak pagi.

Mereka membawa spanduk berukuran besar, “Usut Tuntas Pelanggaran PP No. 48/2005 Tentang Penerimaan Tenaga Kontrak” . Sepanduk itu dibentangkan di depan gedung DPRD sejak pagi hari.

Namun, pertemuan baru dilakukan setelah Pkl. 12.00 setelah datang tim dari pemerintah yang terdiri dari Plt. Sekab Frans Hani, Kepala BKD Yan Mat Ngare, dan Sekretarisnya, Frans Kakang. Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Dewan Jack Mut Naur didamping Wakil lKetua Lodovikus Bagus, sejumlah anggota Dewan, dan Sekwan Primus Parman.

Pertemuan berjalan cukup alot dan panas. Massa menuntut pemerintah menunjukkan SK Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai wujud transparansi.

Pemerintah beralasan mereka tidak bisa memberinya karena masuk kategori dokumen negara. Hingga pertemuan berakhir, tidak ada titik temu.

Marsel Ahang mengatakan, massa telah mendengar berbagai penjelasan pemerintah. Tetapi untuk menghindari adanya kecurigaan, pemerintah perlu menunjukkan SK-SK Pengangkatan Tenaga Honorer itu.

“Kami minta tolong berikan SK itu. Ini suatu bentuk transparansi. Kami sekarang tuntut itu,” katanya.

Hal senada disampaikan Jery Parera. Menurutnya, SK-SK itu perlu diketahui publik sebagai bentuk transparansi. Hal itu penting agar publik tahu apakah tenaga honor itu tanggung jawab daerah atau tidak. Karena apa yang disampaikan itu belum tentu benar dalam pelaksanaannya.

”Tolong berikan SK-SK itu. Kalau tidak, sama saja bohong. Biar bagus penjelasan, tetapi tak dibarengi dengan bukti, tetap saja ada hal-hal yang disembunyikan. Bagi kami pengangkatan tenaga honor pasca berlakunya PP. 48/2005 itu jelas pelanggaran. Kalau ada itu, berarti ada konspirasi antara Pemkab dan Dewan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jack Mut Naur mengatakan, penjelasan pemeritnah sudah sangat terbuka. Tidak ada penerimaan yang baru sama sekali pasca pemberlakukan PP itu. “Jadi, jelas apa yang mereka sampaikan bisa menjawabi masalah yang diangkat adik-adik semua. Jadi, sudah ada titik temu sebenarnya,” katanya.

Plt. Sekab Frans Hani menolak memperlihatkan SK Pengangkatan dengan alasan sebagai dokumen negara. Dari aturan itu, jelas kalau SK diberikan kepada siapa dan untuk apa. Ada aturan tata administrasinya. “Jadi, kita tak berbohong. Kita jelaskan itu apa adanya. Tetapi, untuk SK itu, jelas tak bisa diberikan bebas begitu saja,” katanya.
Kepala BKD, Yan Mat Ngare hanya membacakan Pasal 8 PP No. 48/2005 soal dilarangnya pengangkatan tenaga honor , kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
“Tetapi, teknisnya, saya minta Pak Sekretaris jelaskan tentang kondisi riil di Manggarai,” katanya.

Sekretaris BKD Frans Kakang mengatakan, tidak ada pengangkatan tenaga honorer baru dalam kaitan dengan CPNSD sejak 2005. Kalau diangkat jelas melanggar. Faktanya di Manggarai, masih ada 570 tenaga honor lama yang tidak diakomodasi dalam data base. Mereka ini kemudian tak bisa dilepas begitu saja sehingga diakomodasi sebagai tenaga lepas.

“Mereka dikontrak daerah setiap tahun. SK-nya diperpanjang tiap tahun sesuai kebutuhan daerah. Jadi, pasca berlakunya PP itu tak ada angkat yang baru,” katanya.
“Apa benar melanggar atau tidak soal ini, kita saat ini sedang diperiksa BPK.
Pemeriksaan sudah berjalan. Tetapi, seperti apa temuan dan rekomendasinya, kita belum tahu. Kita terbuka soal ini,” katanya.

Rincian tenaga honor di Manggarai, kata Frans Kakang, yang masuk data base 1.569 orang. Dari jumlah itu yang sudah diangkat menjadi PNS tahun 2005 sebanyak 390 orang, tahun 2006 sebanyak 537 orang, tahun 2007 437 orang, dan tahun 2008 sebanyak 116 orang. Yang belum diangkat jadi PNS tinggal 89 orang. Tenaga honor tahun 2009, sebanyak 570 orang yang terdiri dari yang diangkat sebelum tahun 2005, 266 orang, yang diangkat tahun 2005, 277 orang, dan pengangkatan setelah 2005, 27 orang. Ada juga tenaga honor provinsi tahun 2009, 64 orang dan dari Kabupaten Matim 202 orang.

42 Balita di Palue Menderita Gizi Buruk

2009-06-14T05:41:00.000-07:00

39 Balita Masuk Zona Merah

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FLORES POS) -- Sebanyak 42 anak usia di bawah lima tahun (balita) dari 888 balita di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka sedang menderita gizi buruk. Sementara 39 anak balita lainnya masuk zona di bawah garis merah karena kekurangan gizi.

Demikian dikemukakan Camat Palue, Fernandes Woda, Selasa (9/6). Menurut dia, data ini diperoleh setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh tim Puskesmas Palue bersama tim terpadu lainnya.

Dirincikan, dari 888 balita yang ditimbang diketahui 215 balita menderita gizi kurang, 42 balita menderita gizi buruk, 39 balita masuk zona di bawah garis merah, dan 592 balita masuk kategori gizi baik.

Pihak Puskesmas, lanjutnya, telah melakukan penanganan terhadap para penderita kekurangan gizi melalui pemberian makanan tambahan berupa bubur kacang, dan makanan lokal bergizi lainnya.

“Pemberian makanan tambahan ini sedang berlangsung. Kita berharap kiranya dengan adanya upaya seperti ini, maka kondisi balita yang menderita gizi buruk dan yang masuk zona merah dapat berangsur membaik,” kata Camat.

Ditanya soal stok makanan warga Palue saat ini, Camat Fernandes mengaku dalam kondisi cukup karena barusan selesai musim panen. Diakuinya, makanan yang dominan dimiliki warga Palue berupa jagung, ubi-ubian, dan makanan lokal lainnya.

Frede salah seorang Mahasiswa Program DIII Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Nusa Nipa (Unipa) yang dihubungi terpisah menjelaskan pihaknya bersama 37 temannya mengadakan praktik kerja lapangan (PKL) di Desa Ladolaka, Palue, sejak April hingga Mei lalu.

Selama PKL ini, katanya, para mahasiswa di antaranya melayani para balita yang menderita gizi buruk. “Saya dan beberapa teman yang bertugas di salah satu Dusun di Desa Ladolaka melayani 4 balita yang menderita gizi buruk,” kata Frede. *

Kasus PDAM, Petunjuk Jaksa Dinilai Mengada-ada

2009-06-14T05:37:00.000-07:00

Kajari: Peran Tersangka Tampak

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE (FLORES POS) -- Dikembalikannya lagi berkas dugaan korupsi dalam kasus pembelian mesin pompa air di PDAM Ende oleh pihak kejaksaan dengan petunjuk untuk dilengkapi penyidik dinilai mengada-ada. Sejumlah petunjuk jaksa telah dipenuhi penyidik. Namun berkasnya tetap saja dikembalikan. Selain itu ada petunjuk yang dinilai janggal yang tidak perlu dipenuhi. Itu berarti jaksa tidak siap meneliti berkas perkara untuk dilimpahkan.

Hal itu dikatakan Kepala Kepolisian Resor Ende, AKBP Bambang Sugiarto di ruang kerjanya, Senin (8/6). Kapolres Sugiarto mengatakan, pengembalian berkas oleh jaksa tepat pada hari ke-13 dengan sejumlah petunjuk yang sebenarnya sudah pernah diberikan dan telah pula dipenuhi oleh penyidik Polres Ende.

Dari sejumlah petunjuk yang diberikan itu, katanya, banyak petunjuk yang dinilai mengada-ada dan diberikan petunjuk karena batas waktu tinggal satu hari sehingga harus diberikan petunjuk untuk dikembalikan ke penyidik.

Dia mencontohkan, ada petunjuk dari jaksa agar melampirkan surat keputusan pengangkatan Kasim Djou sebagai direktur PDAM, surat penunjukan Yasintha Asa sebagai pelaksana tugas di PDAM yang semuanya sudah dilampirkan di dalam BAP. Bahkan jaksa dalam petunjuknya meminta kronologi kejadian padahal kronologi itu sejak awal sudah termuat di dalam BAP.

“Jaksa bilang tidak ada dan beri petunjuk dilengkapi itu bukti jaksa tidak teliti berkas atau mengada-ada,” kata Kapolres.

Bukti Kwitansi Pengeluaran
Selain petunjuk di atas, lanjut Kapolres Sugiarto, jaksa juga meminta penyidik melampirkan bukti kwitansi pengeluaran dana. Padahal pengeluaran dana tidak menggunakan kwitansi ehingga hal itu jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan tersangka namun masih pula diminta oleh jaksa. Bahkan, agak aneh jika dalam petunjuk jaksa malah mengatakan bahwa polisi jangan terlalu mengacu pada petunjuk jaksa. “Ini ngawur.”

Jaksa dalam petunjuknya saat mengembalikan berkas juga meminta penyidik untuk melengkapi berkas dengan menambah peran dari masing-masing tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Tetapi, dalam berkas yang dilimpahkan terdahulu, peran masing-masing tersangka sudah dirinci bahkan dalam keterangan saksi ahli sudah secara jelas menjelaskan peran dari masing-masing tersangka yakni Mohamad Kasim Djou, Yasintha Assa dan Samuel Matutina.

“Petunjuk jaksa juga minta kita untuk tanya ke tersangka apakah perbuatan korupsi dilakukan dengan sadar dan merugikan keuangan negara. Inikan aneh.”
Selain itu, jaksa dalam petunjuknya juga meminta penyidik untuk mencabut kembali keterangan saksi ahli dari BPKP yang pertama dan cukup memasukkan keterangan saksi ahli dari BPKP yang kedua. Namun Kapolres katakan keterangan pertama tidak bisa dihilangkan begitu saja karena keterangan pertama ada keterkaitannya dengan keterangan saksi ahli yang kedua.

Sangat Prematur
Kapolres Sugiarto menilai petunjuk jaksa prematur dan mengambang. Semua petunjuk sudah pernah diberikan sebelumnya dan setelah dilimpahkan tidak lagi dipersoalkan. Terakhir jaksa hanya meminta saksi ahli dari BPKP untuk menjelaskan kerugian negara yang sudah pula dilengkapi. Namun kemudian, setelah dilengkapi beserta saksi ahli dari perpajakan, jaksa malah kembali memberikan petunjuk yang sebelumnya sudah dilengkapi untuk dilengkapi lagi.

“Supaya jelas nanti kita jawab dan katakan bahwa petunjuk itu sudah dijawab pada halaman sekian yang ada di dalam BAP.” Jika sudah kembali dilimpahkan ke kejaksaan, Kapolres Sugiarto berharap, pelimpahan itu merupakan pelimpahan yang terakhir dan bisa dinyatakan lengkap oleh jaksa. “Padahal sudah memenuhi unsur semua. Apa susahnya P-21.” Namun, jika setelah pelimpahan ini masih juga ada petunjuk dari jaksa, pihaknya akan meminta jaksa untuk melakukan gelar perkara.

Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Marihot Silalahi di ruang kerjanya, Selasa (9/6) mengatakan, setelah meneliti berkas perkara kasus dugaan korupsi pembelian mesin pompa air di PDAM, jaksa melihat berkas yang dilimpahkan belum lengkap sehingga diberikan petunjuk untuk dilengkapi.

Dari semua petunjuk yang pernah diberikan, penyidik polisi baru memenuhi unsur kerugian negara. Sedangkan peran masing-masing tersangka yang menunjukan perbuatan korupsi yang mereka lakukan belum dirinci secara jelas dalam BAP. Untuk itu, jaksa memberikan petunjuk agar ketiga tersangka itu dijelaskan cara mereka dalam melakukan korupsi. “Masih terpotong-potong keterlibatan para tersangka jadi belum terlihat peran mereka.”

Sulit Buat Dakwaan
Karena keterlibatan masing-masing tersangka dan peran mereka belum jelas dalam BAP maka jaksa mengalami kesulitan dalam membuat dakwaan. Sulit it menggambarkan kerja sama ketiganya dalam kasus dugaan korupsi itu. Padahal, kata Silalahi, petunjuk yang sama sudah pernah diberikan saat berkas dikembalikan sebelumnya namun petunjuk itu belum dipenuhi penyidik. Terkait permintaan untuk mencabut keterangan saksi ahli dari BPKP yang pertama, kata Silalahi, itu perlu dilakukan karena jika tidak akan ada dua pendapat yang saling bertolak belakang. “Mana ada dua pendapat. Ndak jelas maksudnya.”

Dikatakan, dalam memberikan petunjuk saat mengembalikan berkas, sebenarnya petunjuknya sama saja. Hanya saja jaksa membuat petunjuk itu semakin jelas dan sederhana agar mudah dipahami oleh penyidik.

Dia mengakui, pada masa kepemimpinannya, baru dua kali dia mengembalikan berkas perkara itu ke penyidik. Jika nanti penyidik meminta untuk dilakukan gelar perkara pihak kejaksaan siap melakukan gelar perkara. “Kan dulu kita yang minta gelar perkara tapi tidak disetujui. Kalau kami siap saja,” katanya.*

Pengangkatan Tenaga Kontrak Diprotes

2009-06-14T05:21:00.000-07:00

Karena Dewan Terbitkan Rekomendasi

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS) -- Belasan warga yang dikoordinasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) berdemonstrasi ke DPRD Manggarai, Senin (8/6).
Mereka mempersoalkan dikeluarkannya rekomendasi Dewan atas penerimaan tenaga kontrak daerah yang terjadi pasca pelarangan pengangkatannya berdasarkan PP No.48/2005. Penerimaan tenaga honor tersebut dinilai melanggar aturan. Apalagi proses perekrutannya tidak terbuka dan syarat dengan nepotisme.

Di gedung DPRD Manggarai, Senin (8/6), belasan warga yang dikoordinasi Penanggungjawab aksi Marsel Ahang dan Sekretaris Wilhelmina Plustandgeris membawa spanduk besar berwarna hitam. Tulisanya mencolok mata “Usut Tuntas Pelanggaran PP No.48/2005”.

Begitu tiba mereka langsung masuk ruangan Dewan, dikawal ketat oleh polisi. Mereka diterima anggota DPRD Sintus Kolor, Marsel Mborong, Donatus Pan, dan Gaspar Natal.
Menurut Marsel Ahang, aksi ini bukan yang pertama kali. Sekarang ini fokus ke Dewan karena ada pernyataan dari eksekutif bahwa penerimaan tenaga honor karena direkomendasi DPRD. Mengapa masih ada penerimaan tenaga kontrak, padahal perintah PP No.48/2009, Pasal 8 yang melarang penngangkatan tenaga honorer, kecuali ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tetapi, di Manggarai penerimaan tenaga kontrak berlangsung sampai sekarang.

“Sudah begitu tak transparan lagi. Hasil penelusuran kami, jumlah tenaga honor saat ini sebanyak 572 orang. Mana acuan penerimaan. Tolong dari eksekutif dihadirkan agar kita berdiskusi,” ujar Ahang.

Hal senada disampaikan Jery Parera. Menurutnya, rekomendasi DPRD membuktikan ada konspirasi. Sebab penerimaan tenaga kontrak telah dilarang.

“Tolong tunjukkan kami rekomendasi itu supaya diketahui. Karena dari jawaban eksekutif, beberapa waktu lalu, jelas penerimaan dilakukan setelah ada rekomendasi Dewan. Hadirkan pimpinan dan anggota DPRD yang lama karena mereka yang tahu
itu,”k atanya.

Pertemuan berjalan alot. Para pendemo menuntut kehadiran pimpinan Dewan saat pertemuan itu. Pelbagai penjelasan dari 4 anggota Dewan muka baru (hasil PAW) tidak diterima para pendemo. Dua kali anggota DPRD Sintus Kolor berkonsultasi dengan pimpinan Dewan. Karena itu, pertemuan diskor. Karena terus didesak, akhirnya pimpinan Dewan Jack Mut Naur, dan Lodovikus Bagus bersama Sekwan Primus Parman menemui pendemo.

Menurut Wakil Ketua Dewan, Mut Naur, sejauh pengetahuannya dan selama menjadi pimpinan, Dewan belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi atau persetujuan untuk pengangkatan tenaga honor. Hal itu terjadi karena Dewan tidak memiliki kewenangan untuk itu.

“Yang saya tahu, tidak ada rekomendasi apapun dari Dewan. Itu kewenangan
eksekutif. Saya juga sudah cek surt-surat keluar dan dokumentasi di Dewan, tak ada rekomendasi itu,” katanya.

Pertemuan berakhir setelah Jack Mut Naur berjanji akan diadakan pertemuan lanjutan yang akan dihadiri para pendemo, DPRD dan pihak eksekutif.

Surat pernyataan para pendemo memuat lima tuntutan. Pertama, DPRD dan Bupati harus bertanggung jawab atas pelanggaran PP No. 48/2009, Pasal 8 tentang Larang Mengangkat Tenaga Honor. Kedua, Dewan dan Bupati harus bertanggung jawab atas para tenaga honor yang jumlahnya 572 sekarang ini. Ketiga, Dewan dan Bupati harus bertanggung jawab atas kerugian daerah akibat pengangkatan tenaga honor baru.

Keempat, kepolisian dan kejaksaan perlu memberitahukan hasil penyelidikan atas pelanggaran PP tersebut. Kelima, DPRD harus harus jalankan fungsi kontrolnya atas tindak penerimaan tenaga honor yang melanggar aturan tersebut.*

Mobil Merah Dikembalikan ke Polisi

2009-06-14T05:19:00.000-07:00

Karena Polisi Telah Panggil Beberapa Orang

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA (FLORES POS) -- Mobil Escudo berwarna merah yang beberapa hari lalu ditahan oleh keluarga almarhum Yoakim Langoday, Minggu (7/6) telah dikembalikan ke polisi. Keluarga korban mengembalikan mobil tersebut kepada polisi karena mereka menilai polisi telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus tewasnya korban di hutan bakau dekat Bandara Wunopito.

“Kami sudah kembalikan mobil itu ke polisi dan saya yang tandatangani,” kata keluarga korban, Lusi L Langoday kepada Flores Pos, Senin (8/6). Mobil Escudo tersebut sekarang diparkir di Mapolres Lembata, dekat ruangan Serse.

Lori – panggilan akrab Lusi Langoday -- mengatakan polisi sudah mulai melakukan penyelidikan dan telah memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangan. Keluarga mendukung polisi untuk mengungkapkan kasus kematian ini.

Kuasa hukum keluarga korban, Sebas Ola Making berterima kasih kepada Kapolres Martin Johanes yang telah mulai menanganai kasus kematian Yoakim Langoday.

Ola Making mengatakan motif pembunuhan Yoakim baru diketahui setelah polisi menangkap para pelaku. Preman atau body guard atau apapun namanya, tidak ada hubungan dengan korban. Dia menduga ada aktor di balik pembunuhan ini. Sehingga dia berharap polisi bisa menangkap pelaku dan mengungkapkan otak di balik itu. “Siapapun orangnya harus ditangkap,” katanya.

Sebagaiman diberitakan sebelumnya, Yohan saksi yang melihat lima pelaku pembunuhan Yoakim Langoday mengatakan dia takut melihat mobil berwarna merah. Karena itu Yohan sampaikan kepada adik-adiknya agar kalau melihat mobil berwarna merah, anak Langoday harus lari, takut ditabrak atau diculik.

Mobil Escudo berwarna merah yang dikendari oleh Bambang, Rabu (3/6) pukul 13.10 ditahan atau “disandera” Lusi L. Langoday. Adik kandung almarhum menahan mobil berwarna merah ini di halaman samping barat Kantor Bupati Lembata.. Saat itu Bambang bersama temannya. Saat mau parkir, Lusi langsung perintahkan Bambang untuk menyerahkan kunci mobilnya.

Bambang serahkan kunci mobil itu tanpa perlawanan. Bahkan ketika Bambang mau ambil tas, Lusi Langoday tidak mengijinkannya.*

Pedagang Pisang Terima Mobil Untung Beliung Britama

2009-06-14T05:17:00.000-07:00

Seharga Rp300 Juta

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FLORES POS) -- Elisabeth Hemu, nasabah BritAma BRI Cabang Maumere menerima hadiah mobil All New Nissan X-Trail senilai Rp300 juta pada saat undian Untung Beliung BritAma periode Undian Minggu X di Jakarta, 5 Maret 2009 lalu.

Senin (8/6) pedagang pisang dan kelapa asal Koliadu, Kota Uneng, Kecamatan Alok ini menerima kunci mobil dari Pimpinan Cabang PT BRI Maumere, SM Linton Hutapea.

Hadir dalam acara penyerahan mobil ini, Asisten Manajer Operasional BRI, Thress M. Tara, Asisten Manajer Bisnis J. I. Bisinglasi, karyawan BRI, dan keluarga Elisabeth Hemu.

Linton Hutapea dalam sambutannya mengatakan hadiah mobil Nissan X Trail ini merupakan hadiah regular nasional yang diundi 5 Maret lalu. Selain Elisabeth Hemu, pada tahun ini ada dua nasabah BRI Cabang Maumere lainnya, Lidya Kuntani dan Suyono Asaleo juga mendapatkan hadiah regional berupa uang tunai masing-masing Rp20 juta.
Hutapea mengatakan, hadiah mobil yang diraih Elisabeth Hemu ini membuktikan bahwa semua nasabah memiliki kesempatan yang sama saat undian tanpa memandang besarnya tabungan tiap nasabah.

“Untuk itu saya mengajak seluruh nasabah BritAma, marilah kita meningkatkan saldo tabungan BritAma dengan demikian peluang untuk mendapatkan hadiah pada undian periode berikutnya semakin lebih besar. Mari, kita tingkatkan saldo tabungan BritAma,” katanya.

Hutapea menjelaskan, hadiah mobil ini merupakan kali ketiga untuk BRI Cabang Maumere. Sebelumnya, dua nasabah Britama: Robert Tunggal dan Stef Lengkong meraih hadiah mobil tahun-tahun sebelumnya.

Elisabeth Hemu kepada wartawan usai menerima mobil mengaku bangga dengan rejeki yang diterimanya itu. Hadiah ini, katanya, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan dan ketekunannya menyisihkan hasil jualannya untuk menabung pada BRI sejak 1993.
“Saya mulai gemar menabung pascagempa tahun 1992. Setelah jual kelapa dan pisang, saya selalu sisihkan uang untuk tabung,” katanya.

Dia berterima kasih kepada Manajemen BRI yang menciptakan berbagai produk seperti BritAma, Simpedes, dan pproduk-produk lainnya.

“Saya mengajak penjual sayur, ikan, dan pedagang kaki lima selalu gemar menabung,” katanya.

Usai menerima kunci mobil dari Pinca SM Linton Hutapea, Elisabeth Hemu diberi kesempatan untuk menempati kursi depan mobil. Salah seorang sopir Kantor BRI mencoba mengoperasikan mobil. Dia terlihat ceria sambil melambaikan tangan kepada para karyawan BRI dan para nasabah yang hadir.

Informasi yang diterima Flores Pos menyebutkan jenis dan jumlah hadiah BritAma yang diundi dalam setiap periode berupa hadiah Grand Prize berupa 2 unit mobil Range Rover Sport. Ketentuan saldo untuk jenis ini minimal Rp50 juta, dan setiap kelipatan Rp25 juta dari saldo rata-rata mendapatkan satu poin undian.

Hadiah regular nasional berupa 240 unit mobil Nissan X Trail. Ketentuannya saldo minimal nasabah Rp5 juta, dan setiap kelipatan Rp2 juta dari saldo rata-rata mendapatkan satu poin undian.

Hadiah regional berupa uang tunai sebesar Rp20 juta untuk 1.332 pemenang. Ketentuannya saldo minimal nasabah Rp1 juta, dan setiap kelipatan Rp1 juta dari saldo rata-rata mendapatkan satu poin undian.*

Warga Paupire Dianiaya Polisi

2009-05-28T20:57:00.000-07:00

Lapor Minta Pemulihan Nama Baik

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE (FP) - Agustinus “Antris” Muda Makin, warga Kelurahan Paupire di kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende tidak menyangka akan jadi korban penganiayaan Bripda Hasbullah.

Awalnya dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa dia merasa difitnah karena dituduh masuk ke rumah orang. Namun, di kantor polisi Bripda Hasbullah memaksanya dengan kekerasan untuk mengakui bahwa dia telah masuk ke rumah orang.

Rabu (27/5) Antris Muda Makin mendatangi Kantor Redaksi Flores Pos di Jalan El Tari. Dia mengatakan, dia dituduh bahwa pada Senin dinihari sekitar pukul 03.00 dia masuk ke rumah Ina Tha di Jalan Garuda. Padahal pada waktu itu, dia tidak ada di sana tetapi berada di rumahnya di Paupire.

Dia dan keluarganya tidak menerima tuduhan tersebut. Dia melaporkan masalah ini ke kantor polisi. Di kantor polisi Bripda Hasbullah memaksanya mengaku telah masuk ke rumah Ina Tha. Bahkan pipi kiri dan pipi kanannya ditampar dan perutnya ditinju sehingga dia muntah-muntah. Dia juga disuruh berlutut dengan tangan ke belakang.

Polisi Mabuk
”Saya sempat protes. Saya bilang kae jangan gitu ko. Tapi dia malah bilang kau mau ancam saya,” kata Antris. Antris yang menghadirkan istrinya untuk menjadi saksi bahwa pada malam kejadian dia ada di rumah bersama istrinya malah disuruh keluar dari ruang pemeriksaan. Antris mengakui, pada saat dipukul Bripda Hasbullah dalam keadaan mabuk. Hasbullah sendiri mengatakan dia mabuk dan baru habis minum di sel dengan anak-anak.

"Ini yang buat kami keluarga marah. Kemarin keluarga sempat turun mau mengamuk"

Polisi yang menangani masalah ini lalu minta diselesaikan secara damai. Berita acara sudah dibuat namun belum ditandatangani oleh Hasbullah. Dia menyesal kenapa Hasbullah yang menganiayanya tidak juga meminta maaf. “Ini yang buat kami keluarga marah. Kemarin keluarga sempat turun mau mengamuk.”

Tidak Diperkenankan Masuk
Kakak korban, An Muda Makin yang mendampingi korban ke Flores Pos mengatakan, saat adiknya diinterogasi mereka semua tidak diperkenankan masuk ke ruang interogasi. Namun saat mendengar suara tamparan, mereka langsung tidak terima dan mencoba mengamuk di kantor polisi. Melihat keluarga korban marah, Bripda Hasbullah langsung lari. Saat menginterogasi dan menganiaya korban, kata An, Bripda Hasbullah hanya mengenakan bajun kaus. Saat dia melihat keluarga mulai marah, dia lari. “Dia sempat tunjuk nama di bajunya dan bilang hafal saya punya nama,” kata An.

“Adik kami ini mau minta pulihkan nama baik karena sudah difitnah. Eh sampai di polisi malah dianiaya dan dipaksa mengaku.” Pihak keluarga meminta agar Kapolres menindak tegas yang bersangkutan. Tindakan tegas itu perlu agar menjadi pelajaran dan tidak lagi terjadi di kemudian hari terhadap orang lain.

Akan Ditindak
Kepala Kepolisian Resor Ende, AKBP Bambang Sugiarto di ruang kerjanya, Rabu mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, persoalan itu sudah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak. Kendati sudah diselesaikan, kata Kapolres Sugiarto, masalah ini akan ditelusuri. Pihaknya telah memerintahkan Kanit P3D untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jika nantinya Bripda Hasbullah ternyata terbukti telah melakukan penganiayaan, maka dia akan ditindak apalagi jika benar informasi yang menyatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu karena mabuk. “Yang langgar disiplin ya kita tindak. Apalagi dalam keadaan mabuk.” *

Dua Fraksi DPRD Mabar Menolak Tambang

2009-05-28T20:53:00.001-07:00

Golkar dan PDIP

Oleh Andre Durung

LABUAN BAJO (FP) - Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, dua dari tiga Fraksi di DPRD Manggarai Barat (Mabar) menolak segala bentuk rencana pertambangan di daerah itu. Karena tambang destruktif terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk pariwisata.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Golkar Plus Blasius Jeramun dan Ketua Fraksi PDIP Ambrosius Janggat di Labuan Bajo, Rabu (27/5). Penegasan ini bersifat pengulangan karena sikap serupa sebelumnya pernah disuarakan kedua fraksi tersebut. “ Ini menegaskan kembali penolakan kami atas rencana kehadiran industri pertambangan di Mabar,” tandas Jeramun diiakan Janggat.

Menurut Jeramun, berdasarkan informasi beredar selama ini bahwa di Mabar ada 3 tempat yang direncanakan bakal jadi lokasi pertambangan emas yaitu Tebedo, Kecamatan Boleng dan di Dalong serta Batu Gosok, Kecamatan Komodo. Bahkan di Tebedo dan di Batu Gosok dikabarkan sudah masuk tahap eksplorasi.

Menurut Jeramun, hingga kini DPRD Mabar secara kelembagaan belum ambil sikap karena belum ada aspirasi dari masyarakat ke lembaga dewan. Namun tidak berarti DPRD Mabar tutup mata-telinga. Belakangan sejumlah anggota Dewan secara perorangan pun per partai politik mulai menolak rencana tambang di Mabar.

“Sekarang saya dan Pak Ambros mau menegaskan kembali bahwa Fraksi Golkar Plus dan Fraksi PDIP DPRD Mabar menolak segala rencana bentuk pertambangan di Mabar, entah tambang emas dan lain-lian,” tegas Jeramun.

Janggat menambahkan, khusus eksplorasi tambang di Batu Gosok, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar Plus DPRD Mabar menolaknya. Antara lain karena Batu Gosok masuk jalur hijau untuk pengembangan pariwisata.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Mabar, Rafael Arhat ketika ditemui Flores Pos secara terpisah di Labuan Bajo, Rabu (27/5) enggan bicara soal rencana tambang di daerah itu. “ Maaf, saya sangat hati-hati memberi komentar soal rencana tambang di Mabar termasuk di Batu Gosok yang hari-hari terakhir diceritakan sudah masuk tahap ekplorasi. Entah itu terkait lingkungan hidup maupun dari sudut pandang pariwisata,” katanya.

Arhat yang juga Ketua Forum Pariwisata Mabar dimintai tanggapannya terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) di Kabupaten Flores barat, termasuk di bidang pertambangan.*

Soal PAW, Paripurna Khusus DPRD Manggarai Ricuh

2009-05-28T20:50:00.000-07:00

Anggota DPRD Baku Dorong Depan Meja Pimpinan Sidang

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FP) - Peristiwa tak terduga terjadi di ruang sidang utama DPRD Manggarai, Rabu (27/5) saat sidang paripurna khusus beragendakan setuju atau tidak DPRD melantik anggota DPRD PAW (pergantiam antar waktu). Hujan interupsi bertubi-tubi dan puncaknya terjadi kericuhan di depan meja pimpinan Dewan, berbuntut saling dorong karena ada anggota DPRD mau adu fisik.

Disaksikan Flores Pos yang mengikuti sidang paripurna khusus di gedung Dewan, Rabu (27/5), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jack Mut Naur didampingi Wakil Ketua Lodovikus Bagus, suasana tegang sudah mulai terasa begitu sidang paripurna khusus dibuka pimpinan sidang.

Hujan interupsi terjadi. Ada anggota DPRD yang menginginkan pelantikan 5 anggota DPRD PAW dilakukan karena telah mengantongi surat keputusan Gubernur NTT. Sebagian meminta tak boleh dilakukan pergantian karena melanggar aturan karena sisa tugas DPRD sekarang ini sudah kurang dari 4 bulan.

Seorang anggota DPRD Ajutor Langgam, satu di antara anggota Dewan yang di-PAW dengan tegas meminta pimpinan sidang jangan cepat-cepat mengetuk palu sidang tanda berakhirnya paripurna khusus tersebut. Karena persoalan tidak bisa disamaratakan untuk semua parpol. Dia minta PPDI tidak diperlakukan sama dengan parpol lain.

”Saya minta pimpinan sidang jangan cepat dulu ketuk palu. Kita cermati dulu masalahnya. Kondisi partai kami tak sama dengan yang lainnya. Tolong, kita bicarakan dulu,”ujar Ajutor Langgam.

Anggota Dewan lain, Blasius Mempong mengatakan, tidak adanya pendapat pasti saat rapat Muspida terbatas mengindikasikan seriusnya masalah ini. Sebetulnya tak perlu ada polemik. Karena jelas aturan tidak membolehkan adanya pergantian pada saat-saat sekarang ini.

”SK Gubernur itu tak bisa dilanjutkan dengan pelantikan. Karena SK itu langgar aturan itu,” katanya.

Saat itu, rata-rata para anggota DPRD menginginkan agar masalah pelantikan anggota Dewan PAW itu menjadi kewenangan pimpinan Dewan. ”Kita serahkan hal ini ke pimpinan Dewan. Karena yang tentukan dilantik atau tidak, itu kewenangannya. Saya tak berpendapat soal setuju atau tidak. Kami tak mau terjebak dengan masalah ini.

Karena dasar dari pelantikan itu jelas, SK Gubernur. Kita tak bisa diminta pendapat. Ini menyangkut wibawa SK Gubernur. Masalah ini kita kembalikan ke pimpinan Dewan untuk menentukan jadi atau tidak pelantikannya,” kata anggota DPRD Robertus Kary Funay.

Pimpinan sidang Jack Mut Naur mengatakan, para anggota Dewan menginginkan keputusan jadi atau tidaknya pelantikan DPRD PAW diserahkan ke pimpinan Dewan. Mut Naur lalu mengetuk palu.

Beberapa anggota Dewan, di antaranyaBlasius Mempong, Eligius Doni, dan lain-lain langsung berdiri mendekati meja pimpinan DPRD. Para anggota Dewan lain dan staf Sekretariat Dewan ramai-ramai datang ke ruang sidang. Suasana ruang sidang pun menjadi tak terkendali. Di tengah suasana seperti itu, anggota Dewan Yosef Bom dan Blasius Mempong saling tunjuk untuk berkelahi. Keduanya sempat adu mulut hingga mau adu fisik. Keduanya sempat mau maju dari dua sudut berbeda untuk beradu otot. Keduanya dilerai sejumlah anggota Dewan dan staf Sekretariat Dewan.

Dalam suasana kian tak terkendali, suara keras juga datang dari anggota Dewan Ajutor Langgam. Dia berbicara keras sambil berdiri di meja. Tak puas sambil bersuara keras, dia berdiri dan maju hingga air minumannya tumpah di atas meja. Dia tak henti berteriak saat berada di depan meja pimpinan sidang yang sudah dipadati rekan-rekannya yang lain. Langgam tidak puas dengan sikap pimpinan Dewan yang langsung mengetuk palu sehingga paripurna ditutup.

”Saya tak puas dengan pimpinan. Saya sudah ingatkan jangan dulu ketuk palu. Partai kita masih bermasalah. Karena itu, tak bisa dilakukan PAW,” katanya.

Dalam suasana seperti itu pimpinan sidang langsung meninggalkan ruang rapat. Sidang bubar begitu saja. Para anggota Dewan sebagian langsung pulang dan lainnya tetap berada di gedung Dewan karena masih ada sidang Dewan untuk membahas LKPj Bupati 2008. Dalam hitungan menit kemudian, aparat Satpol PP dan polisi datang, namun suasana sudah bisa dikendalikan.

Dalam sidang paripurna khusus ini, pimpinan sidang Mut Naur dalam sapaan awal mengatakan, materi sidang adalah meminta pendapat para anggota Dewan terkait pelantikan anggota DPRD antar waktu karena sudah mengantongi SK Gubernur. Rapat ini harus bisa menghasilkan jalan keluar.

”Kita tak perlu lagi beri inteprestasi atas UU dan aturan yang ada. Kita harus hasilkan solusi,” katanya. ”Dua hari lalu, ada rapat muspida terbatas untuk bicarakan ini. Ada pro dan kotra saat itu. Tetapi, akhirnya rapat Muspida itu menyerahkan masalah ke pimpinan Dewan untuk diselesaikan. Selanjutnya, kita adakan rapat paripurna khusus sehingga ada jalan keluarnya.”

Data Flores Pos di gedung Dewan, Rabu (27/5), pergantian 5 anggota Dewan mestinya dilakukan karena sudah mengantongi SK Gubernur NTT tertanggal 27 April 2009. Para anggota Dewan yang diganti itu adalah Vinsen Ngapu diganti Marsel Mborong dari Partai Patriot, Ajutor Langgam oleh Maria Rumat dari PPDI, dan 3 dari Partai Golkar, yakni Eligius Doni oleh Yakob Nakung, Titus Jenarut oleh Yan Reot, dan Benyamin Harsel oleh Donatus Pan.*

Blog Jalan Pintas untuk Tenar?

2009-05-28T20:48:00.000-07:00

Oleh Marcela Valente
Sindikasi Pantau

SEMENTARA banyak orang masih memperingatkan bahwa internet akan menghapus bacaan, para penulis tak dikenal di Argentina yang ikut trend global akan blogging, meraih penghargaan di seluruh dunia. Tulisan-tulisan online mereka jadi buku, drama, dan film televisi.

Yang pertama adalah Hernan Casciari, wartawan-cum-penulis Argentina yang tinggal di Barcelona, Spanyol. Setelah menerbitkan sejumlah novel, cerita pendek, dan esai yang tak begitu laku, dia bikin blog tentang sebuah keluarga khayalan, Bertotti, yang memenangi 2005 Best of the Blogs –lebih dikenal sebagai BOBs, penghargaan weblog internasional yang diberikan radio internasional Deutsche Welle.

Hadiah itu menjadikan Casciati tenar dalam semalam.

Tokoh dalam blog itu adalah ”la mujer gorda” (perempuan tambun) Mirta Bertotti, seorang ibu rumah tangga Argentina berusia 52 tahun, yang hidup dengan suami pengangguran, tiga remaja belasan tahun, dan ayah mertua yang renta dan kecanduan obat.

Terkejut dengan penghargaan ini, Casciari mengatakan dengan hangat, “Mirta Bertotti” yang jenaka adalah ibunya. Dia menulis tentangnya hanya untuk menghibur beberapa temannya.

Blog ini lalu jadi novel berjudul A Little Respect, I'm Your Mother, dan drama yang merupakan pertunjukan sangat populer di Avenida Corrientes, jalan utama di kota Buenos Aires yang terkenal dengan kehidupan malamnya. Peran utama dimainkan oleh Antonio Gasalla, aktor lawak yang terkemuka di Argentina.

Casciari masih tetap meneruskan blognya. Tapi dia kini juga menulis untuk pertunjukan dan layar lebar.

Salah satu kawan blogernya juga mulai muncul. Carolina Aguirre adalah finalis Penghargaan Weblog in Amerika Serikat tahun 2006 dan 2007. Dia akhirnya memenanginya pada 2008 lewat blog Bestiaria. Dia juga meraih penghargaan sebagai penulis skenario untuk film.
Bestiaria, semacam daftar stereotip perempuan, dipilih oleh publik sebagai blog berbahasa Spanyol terbaik dalam BOBs 2008. Ia juga memenangi penghargaan Intel Cono Sur sebagai blog terbaik kategori seni dan budaya dari Amerika Latin. Di tahun yang sama, penerbit Alfaquara di Argentina menerbitkannya sebagai buku.

Aguirre membikin blog lain, La Peleadora atau Pejuang, yang muncul di edisi online Crítica, harian di Buenos Aires, dan dianggap sebagai “katalog pertarungan antara seorang perempuan mesum dan berbagai tokoh yang ingin menyengsarakan hidupnya.”

“Enam bulan lalu saya mencoba sebuah baju di sebuah toko. Tapi karena terlalu pendek, saya urung membelinya. Ketika saya mengembalikannya ke pelayan, dia memberi saran menggelikan yang saya ambil sebagai lelucon: ‘Ambil ini dan tambahkan sedikit bahan di bawahnya,’ kata si orang bodoh itu,” dan blog itu pun dimulai.

Hampir pada saat bersamaan, Aguirre menulis “Ciega a citas” (Kencan Buta), yang dalam setahun jadi buku keduanya, juga diterbitkan Alfaquara. Tokohnya, Lucía González, bercerita soal kenapa dia musti mencari pacar untuk acara pernikahan saudarinya.

“Kemarin saya hendak membunuh ibu dan saudari saya. Tapi alih-alih menikam mereka, saya memakan separuh lemon pie dan menangis. Saudari saya, Iriana, mengundang kami makan malam di rumahnya dan memberi kejutan: dia akan menikah dalam tujuh setengah bulan,” tulis Lucía.

“Segalanya berjalan lancar sampai waktunya minum kopi usai makan malam. Saat ke kamar mandi, saya mendapat kejutan dalam hidup saya. Ketika saya membasuh tangan, saya mendengar percakapan yang saya tak yakin ini nyata. Ibu bilang kepada saudari saya bahwa pernikahan ini akan sangat berat bagi saya karena saya lebih tua (saya berusia 30 tahun dan dia 27 tahun) dan mestinya menikah duluan.

”Bahwa saya punya pekerjaan buruk (saya reporter dan bergaji menyedihkan, ini benar), saya tak punya pacar (bagaimana dia tahu?), saya gemuk (saya kelebihan berat badan 12 kilo), dan hidup saya takkan ke mana-mana (juga benar).”

Sebagai reaksinya, dengan membuat tanda salib Lucía berjanji mencari seorang pacar sebelum pernikahan saudarinya.

Blog harian Aguirre diakses 2 juta pengunjung hanya dalam delapan bulan. Rumah produksi Fox International bekerja sama dengan produser Argentina, Rosstoc, akan menyadurnya sebagai serial TV yang akan mulai siar tahun ini.

“Ketika Anda menulis blog, Anda menulis dengan pembaca di dalam diri Anda,” ujar Aguirre kepada IPS. “Tapi hingga ia selesai, sebuah novel tak punya pembaca, yang bagaimana pun juga akan selalu tak tampak dan bisu. Dalam blog, dua hal itu paralel. Setiap hari orang membaca apa yang Anda tulis, dan saya selalu sadar ada seseorang di luar sana.”

“Novel punya jarak yang lebih rapi antara penulis dan pembacanya. Tak ada tempat bagi saya, tapi pada saat bersamaan, saya tak pernah tahu apakah saya membuat kisah yang hebat atau kacangan. Ini jika alat ukurnya rusak,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan blog menggantikan buku, Aguirre yakin bahwa, “Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, dan tak ada pilihan yang serupa wahyu.”

“Bahasa dan mediumnya berubah, berkembang, dan berganti karena ada pembaca atau penonton yang melakukan hal sama juga,” ujarnya.

“Bioskop tak mati ketika suara datang; mereka pun berubah. Teater tak mati dengan kemunculan film, dan sandiwara radio memberi jalan bagi opera sabun televisi.” Saat ini, “apapun bisa terjadi,” ujarnya.*

Honor Pengawas Kecamatan Belum Dibayar

2009-05-28T20:44:00.000-07:00

Sudah Tiga Bulan Honor Para

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FP) - Sudah tiga bulan berlalu, honor panitia pengawas kecamatan dan desa di Manggarai belum dibayar. Mereka minta Panitia Pengawas Pemilu (Panwslu) segera membayar honor mereka, yang besarnya bervariasi dari Rp750 hingga Rp1 juta.

Seorang anggota Panitia Pengawas Kecamatan Satar Mese, Patris Panggur kepada wartawan di Ruteng, Senin (25/5) mengatakan, Jumat (22/5) mereka mempersoalkan belum dibayarnya honor mereka sejak Maret hingga Mei. Mereka datang ke Sekretariat Panwaslu di rumah Wunut. Namun, informasi soal honor ini masih simpang siur.

”Rekan-rekan anggota Panwascam sempat datang ke Sekretariat Panswaslu di Ruteng, pekan lalu. Jumlahnya bisa puluhan orang. Kita mau tanya kepastian pembayaran honor. Karena kita sudah bekerja keras untuk sukseskan Pemilu Legislatif (Pileg) 2009. Tetapi, hak kita belum diperhatikan,” kata Panggur.

Bukan saja soal honor, tapi kata dia, juga masalah uang alat tulis kantor (ATK), sewa kantor, biaya operasional kendaraan, dan dana sosialisasi. Semuanya belum dibayar. Mereka minta agar hak panitia pengawas kecamatan dan desa ini dibayar.

Ketua Panwascam Langke Rembong Donatus Dor juga sependapat bahwa ini masalah serius yang mesti ditanggapi secepatnya. Masalah ini harus diprioritaskan. Jika tidak segera diselesaikan, menurut dia, akan ada banyak anggota Panwascam yang akan datang ke Sekretariat Panwaslu. Karena alokasi anggaran sudah diketahui oleh semua pihak.

”Kita sudah tatap muka dengan orang Panwaslu, pekan lalu. Hasilnya, positif. Katanya semua persoalan yang dibawa para anggota Panwascam diakomodasi. Honor dan lain-lain segera dibayar pekan ini,” katanya.

Ketua Panwaslu Aloysius Poleng belum berhasil ditemui Flores Pos, Senin (25/5). Tetapi, menurut anggotanya Pius Panfino Jewaru, persoalan para Panwascam tersebut sudah diakomodasi Panwaslu. Dalam pertemuan dengan mereka pekan lalu, sudah ada titik temu. Hak mereka segera dibayarpekan ini. Sebetulnya honor sudah dibayar tetapi karena ada persoalan internal Panwaslu dengan sekretariat maka belum bisa direalisasikan.

”Keluhan mereka sudah kita dengar. Antara kita dan mereka sudah ada titik temu. Honor dan lain-lain yang menjadi hak mereka segera diselesaikan. Begitu hasil pertemuan dengan mereka pekan lalu. Dengan itu, masalah bisa selesai,” katanya.

Namun dia tidak bersedia menjelaskan masalah internal dengan Sekretariat Panwaslu. Dia bilang honor Panwaslu juga sejak Maret belum dibayarkan. Tetapi, dalam pertemuan pekan lalu, masalah itu bisa diselesaikan paling lambat bulan ini.*

Warga Protes Anggota Dewan Kerja Proyek

2009-05-28T20:39:00.000-07:00

Proyek Pembangunan Puskesdes di Tuannggeo

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FP) - Belasan utusan warga empat desa di Pulau Palue: Ladolaka, Tuanggeo, Rokirole, dan Nitunglea yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (Ampika), Senin (25/5) menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaaan Negeri Maumere dan di Kantor DPRD Sikka. Mereka protes dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Sikka, Fransiskus Ropi Cinde yang menangani proyek puskesmas kesehatan desa (puskesdes) tahun 2007 senilai Rp800 juta. Namun proyek dimaksud hingga kini belum tuntas.

Pendemo yang menggunakan satu truk ini membawa serta beberapa poster di antaranya bertuliskan “Adili Anggota DPRD yang mengerjakan proyek yang bersumber dari APBD” dan “Tangkap dan Adili Mafia Wakil Rakyat”. Koordinator umum aksi Andreas Sosu, Anton Bata, Yoseph Nua, dan Indah Paly.

Dalam orasi di depan Kantor Kejari Maumere dan di depan Kantor DPRD Sikka, dan beberapa ruas jalan utama Kota Maumere mereka mempertanyakan mengapa proyek dimaksud dikerjakan dengan sistem penunjukkan langsung, bukannya melalui proses tender.

Mereka juga mempertanyakan mengapa Kepala Dinas Kesehatan waktu itu, dokter Wera Damnianus menunjuk langsung anggota DPRD Sikka Fransiskus Ropi Cinde untuk menangani proyek dimaksud. Mengapa pula proyek dimaksud hingga batas akhir pengerjaannya belum juga rampung, bahkan diberikan adendeum sampai April 2008 juga belum bisa diselesaikan. Mereka juga mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum (jaksa dan polisi) lamban melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat, termasuk empat kontraktor yang meminjamkan benderanya kepada Frans Ropi Cinde.

Ampika juga minta pihak kejaksaan melakukan inspeksi terhadap fisik proyek, memanggil dan memeriksa keempat kontraktor yang meminjankan benderanya kepada Frans Ropi Cinde, memanggil dan memeriksa Frans Ropi Cinde, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Frans Ropi Cinde yang dikonfirmasi wartawan di Kantor DPRD Sikka, Senin siang mengaku pihaknya tidak tahu menahu tentang tuntutan aliansi masyarakat itu. Bahkan Cinde mengaku telah difitnah atas tudingan yang tidak beralasan itu.

“Saya akan lapor mereka ke polisi,” kata Cinde singkat seraya meninggalkan wartawan dan bergegas masuk dalam satu ruangan khusus.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dokter Wera Damianus, MM yang kini Wakil Bupati Sikka yang dicegat wartawan di Kantor DPRD Sikka, Senin siang menjelaskan pihaknya tidak pernah menunjuk Frans Ropi Cinde untuk mengerjakan Puskesdes di Tuanggeo.

“Saya percayakan pengerjaan proyek itu kepada kontraktor sesuai Keppres Nomor 80. Saya tidak pernah menunjuk anggota DPRD Sikka Frans Ropi Cinde seperti yang disebutkan aliansi masyarakat itu,” katanya.

Wera Damianus mengaku pengerjaan proyek itu telat karena dipengaruhi beberapa faktor di antaranya pernah terjadi kelangkaan semen di Kabupaten Sikka dan terganjal masalah kekurangan air di Pulau Palue. “Dua masalah ini turut mempengaruhi pengerjaan proyek dimaksud,” katanya.

Sebelumnya, Kajari Maumere, Acep Sudarman kepada Flores Pos menjelaskan pihaknya sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait pelbgai dugaan korupsi di Kabupaten Sikka, termasuk pengaduan pembangunan proyek Puskesdes di Tuanggeo, Palue. “Jaksa sedang lakukan pulbaket,” kata Sudarman.

Flores Pos mencatat, utusan para pendemo diterima Ketua DPRD Sikka AM Keupung dan Wakil Ketua E.P da Gomez di ruang Rapat Komisi C DPRD Sikka. Dalam rapat ini utusan di antaranya Yoseph Nua dan Indah Paly menyampaikan seputar fakta kelambanan pengerjaan puskesdes dan dugaan keterlibatan anggota DPRD Sikka yang mengerjakan proyek dimaksud.

Ketua DPRD AM Keupung pada kesempatan ini berjanji akan mempelajari dan mengecek kebenaran laporan yang ada, serta mengonfirmasikannya kepada pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.*

Massa dari Desa Lamatutu Unjuk Rasa di KPUD

2009-05-28T20:37:00.000-07:00

Menuntut Proses Hukum Pelanggaran Pemilu

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA (FP) - Forum Penegak Demokrasi Indonesia Flores Timur (FPDI-Flotim) dengan kekuatan massa sekitar 60 orang dari Desa Lamatutu melakukan aksi demonstrasi damai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Flotim, Selasa (25/5) pkl. 10.30-pkl 12.00.

Kedatangan forum tersebut untuk meminta klarifikasi KPUD Flotim sekaligus mengharapkan kasus pelanggaran tindak pidana pelanggaran pemilu legislatif yang dihadapi Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) diproses secara hukum.

FPDI Flotim dalam pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani ketua, Andreas Gama Lusi dan sekretaris Herry Aran menyatakan, KPUD Flotim secara lembaga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana manipulasi, penggelembungan, dan penghilangan secara sengaja jumlah suara Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 170 suara dan diberikan kepada caleg PPRN nomor urut 1 atas nama Fransiskus Juan Hadjon yang hanya memperoleh 325 suara sehingga menjadi 506 suara melampaui caleg terpilih atas nama Hendrikus Belang Koten yang meraih suara terbanyak 439 suara.

FPDI Flotim menandaskan, kelima angggota KPUD Flotim secara sengaja alias tahu dan mau telah menandatangani dokumen berita acara pleno rekapitulasi suara PPRN dan caleg terpilih pada Selasa (5/5) bertempat di aula KPRI Gelekat Nara Larantuka tempat berlangsungnya pleno. Sekalipun telah dilakukan perbaikan setelah penelusuran kembali berita acara pada Rabu (6/5) oleh KPUD NTT di Kupang atas desakan Panwaslu Kabupaten Flotim, namun tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana serta kejahatan terhadap politik dan demokrasi di Flotim.

Terhadap kejahatan itu para pelaku harus diadili aparat penegak hukum sesuai pasal 298 Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja ubah berita acara hasil hitung suara dan atau sertifikat hasil hitung suara” dijatuhi hukuman penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan, dengan denda minimal Rp500 juta dan maksimal Rp1 miliar dan tindak pidana umum lainnya yang diatur dalam KUHP.

Forum juga menuduh angggota KPUD Flotim tertentu telah bekerja sama dengan caleg tertentu dari PPRN bersama pegawai operator data melakukan sebuah kejahatan menghilangkan dan atau mengubah jumlah suara sah partai dan caleg PPRN. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya (cyber crime). Maka aparat penegak hukum perlu segera menangkap dan mengadili sesuai pasal 300 UU Pemilu yakni, “Barang siapa dengan sengaja merusak, mengganggu/mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu” akan dijatuhi hukuman penjara minimal 60 bulan dan maksimal 120 bulan dengan denda Rp500 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Sikap tegas FPDI Flotim antara lain, tanpa ada alasan untuk mendiskualifikasi, mengganti, saudara Hendrikus Belang Koten sebagai angggota DPRD Flotim periode 2009-2014 karena beliau memegang legitimasi rakyat dengan mengantongi suara terbanyak 439 suara, mensomasi KPUD Flotim agar tidak terjebak dalam tindakan kesewenangan dari pengurus partai yang melakukan upaya-upaya pemecatan terhadap Hendrikus Belang Koten yang tidak sesuai dengan AD/ART partai, hanya karena dilandasi sikap gila kekuasaan, iri hati, kecewa, stres, dan tindakan-tindakan lainnya yang anti demokrasi.

FPDI Flotim juga mendesak Kapolres Flotim dan Kajari Larantuka untuk segera menangkap dan mengadili oknum-oknum angggota KPUD Flotim dan oknum caleg tertentu dari PPRN Flotim yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mendesak KPUD NTT dan KPU Pusat untuk mencabut SK Ketua dan angggota KPUD Flotim sebelumnya dan segera mengganti ketua dan angggota KPUD Flotim yang baru.

Seusai menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap, FPDI Flotim melakukan acara adat “bau lolon” di halaman Sekretariat KPUD Flotim dengan meminum air tuak bersama ketua dan anggota KPUD Flotim. Acara “bau lolon’ ini diawali sapaan adat dari tua adat dari Desa Lamatutu (Turubean), Kecamatan Tanjung Bunga, Thomas Tobi Kelen. Sumpah adat dengan “bau lolon” ini untuk menguji benar tidaknya pelanggaran pemilu dimaksud dimana oknum yang melakukan pelanggaran akan “termakan” sumpah adat tersebut.

Ketua KPUD Flotim, Abdul Kadir H. Yahya bersama tiga anggotanya, Erni Katana, Kosmas Kopong dan Bernad Boro Tupen, menerima air tuak yang dituang dalam tempurung (neak) untuk diminum.

Tidak Sengaja
Ketua KPUD Flotim Abdul Kadir H. Yahya ketika menerima wakil dari FPDI Flotim di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa, kesalahan rekapan data perolehan suara PPRN pada saat pleno KPUD Flotim, tidak ada unsur kesengajaan.

“Telah terjadi kesalahan ‘berjemaah’ yang dilakukan para persetujuan termasuk saksi dari PPRN. Panwaslu selalu mengikuti proses pemilu itu dan panwaslu seharusnya sampaikan soal ketidaksesuaian data itu pada KPUD Flotim. Ketika dilakukan rekapitulasi Dapil Flotim 1 khusus saksi PPRN secara tegas menyatakan tidak ada soal, sehingga KPUD Flotim menetapkan perolehan suara PPRN itu,” katanya.

Ia menjelaskan, pada pleno KPUD NTT, hasil rekapiltulasi Flotim diserahkan dan setelah itu Panwaslu Flotim membuat rekomendasi kepada KPUD NTT untuk dilakukan penelusuran hasil rekapitulasi Dapil Flotim 1. Pada waktu itu dilakukan penyerasian dan pelurusan dokumen Dapil 1 Flotim khususnya PPRN dan ternyata terdapat perbedaan angka yang mencolok pada data yang disahkan KPUD Flotim. Karena ada perbedaan, maka dibuat perbaikan sesuai dengan fakta hasil perolehan suara yang sebenarnya. Dengan demikian penetapan calon menjadi berubah untuk PPRN dimana yang berhak menduduki kursi DPRD Flotim dari PPRN adalah Hendrikus Belang Koten yang sudah ditetapkan di Larantuka pada Sabtu (16/5).

Kadir manegaskan kesalahan data ittu bukan merupakan kesengajaan KPUD Flotim. “Kami tidak ada kepentingan terhadap siapa-siapa. Silakan proses masalah itu dalam ranah hukum,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota KPUD Flotim yang juga sebagai ketua Divisi Pemungutan, Penghitungan dan Pencalonan, Kosmas Kopong bahwa hasil rekapitulasi KPUD Flotim diakui sebagai kekeliruan teknis dan setelah ditelusuri ternyata ditemukan ketidaksesuaian. “Kekeliruan itu tidak disengaja dan tidak ada muatan kepentingan tertentu. Tidak ada yang lakukan rekayasa,” katanya.

Warga Potulando Digigit Anjing Rabies

2009-05-28T20:35:00.000-07:00

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE (FP) - Yuliana Tedenz (50) warga Kelurahan Potulando pada Sabtu, 16 Mei yang lalu digigit anjing. Dia langsung diberi suntikan vaksin rabies. Sedangkan anjing berhasil ditangkap dan dipotong dan kepalanya dibawa ke Dinas Pertanian dan Peternakan. Hasil pemeriksaan, positif itu anjing rabies.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Potulando, Agustina Kasarua di Kantor Lurah Potulando, Senin (25/5 mengatakan, korban sedang berdiri di lokasi kejadian. Anjing datang dari belakang dan langsung melompat menggigit korban pada pelipis mata kanan.
Anjing itu kemudian lari ke arah Jalan Irian Jaya. Warga mengejar dan membunuhnya.

Hasil pemeriksaan di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, itu anjing positif rabies.
Kelurahan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi anjing. Tapi Dinas Kesehatan bilang, stok vaksin tidak ada.

Lurah Potulando Fredy Try Marhanto mengeluarkan pengumuman kepada warga agar pemilik anjing, kucing dan kera diikat. Jika ada anjing yang tidak diikat, dianggap anjing rabies sehingga semua warga berhak membunuh anjing tersebut.

Lurah Marhanto juga mengimbau warga Potulando yang digigit HPR agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan atau puskesmas terdekat.*

Petani Mbay Cemaskan Gagal Panen

2009-05-28T20:29:00.000-07:00

Jika Saluran Primer Sutami Jebol

Paul J Bataona

MBAY (FP) - Petani sawah di Mbay, kabupaten Nagekeo saat ini diliputi rasa cemas setelah mengetahui khabar tentang hampir jebolnya saluran primer Sutami sebagaimana diberitakan media ini. Pasalnya mereka dibayangi gagal panen karena sebagian petani sudah mulai menanam bahkan ada yang sedang berbulir. Karena itu mereka mengharapkan agar pemerintah secepatnya mengambil langkah perbaikan dan antisipasi sejak dini.

Kecemasan itu disampaikan Adrianus Lay Tonga , Selasa (26/5) kemarin. “Kami petani saat sangat cemas setelah mengetahui bahwa saluran irigasi Sutami hampir jebol itu. Kami hanya berharap pemerintah segera mengambil langkah perbaikan sejak dini,” tandasnya.

Dia menjelaskan jika kondisi yang ada dibiarkan begitu saja maka akan berbuntut pada gagal yang dialami masyarakat sebab membutuhkan waktu yang relatif lama untuk perbaikan, apalagi sebagian petani saat ini ada yang sedang menanam dan ada petani yang punya padi sedang berbulir. Sawah akan dibiarkan kering dalam tenggang waktu yang lama. Menurut dia bronjong yang menahan dinding saluran juga harus tebal dan diperhatikan secara baik serta perlunya tanaman yang bisa menopang pinggir saluran karena bentuk tanah yang labil dan mudah longsor.

Dijelaskan Lay Tonga saluran primer ini mengaliri seluruh daratan dan hamparan sawah petani di Mbay. Sekitar 90 persen warga Nagekeo punya nafas hidup dengan bertani sawah. Selain itu ada ada ternak yang butuh air. “Saya juga cemas kalau jika tidak ada air maka hampir pasti hama bisa serang padi. Saya yakin pemerintah segera mengantisipasi,” ujarnya.

Bupati Nagekeo, Johanes Samping Aoh saat dikonfirmasi mengaku kalau hampir jebolnya saluran primer Sutami itu akibat kelalaian staf yang tidak menutup pintu saat hujan lebat bulan Maret 2009 lalu. Pemerintah lanjut Nani Aoh, sudah mengambil langkah antisipasi dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD II. “Dalam waktu dekat kita sudah bisa perbaiki. Kita antisipasi sejak dini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan media ini saluran primer irigasi Sutami sekitar 100 meter dari pintu pembuangan kini terancam jebol, kerusakan ini terjadi sejak Maret 2009 lalu. Fakta lapangan menunjukan bronjong pada bagian itu runtuh dan jatuh hingga air mengali merembes keluar dari dasar bronjong. Panjang kerusakan mencapai kurang lebih 50 meter. Jika tidak segera diperbaiki maka saat hujan lebar datang bukan tidak mungkin, saluran itu akan jebol.

Tidak Gratiskan Pendidikan, Sekolah Hadapi Tuntutan Pemerintah

2009-05-28T20:27:00.000-07:00

SEMARANG (ANTARA)
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menegaskan pemerintah akan memakzulkan (impeach) atau menuntut sekolah-sekolah negeri jika tidak menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat SD-SMP.

"Tergantung siapa pihak yang tidak mau melaksanakannya," tegas Mendiknas usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 2009 di Hotel Patra Jasa Semarang, Rabu.

Bambang juga menandaskan lagi sikap pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dari tingkat SD sampai SMP dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut aturan ini sudah diatur dalam UU APBN 2008, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan maupun UUD 1945.

Ia mengaku sudah mengunjungi 10 kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah (Jateng) dan ternyata mereka sudah melaksanakan pendidikan gratis sesuai dengan versinya masing-masing.

"Sebab, pelaksanaan pendidikan gratis tidak selamanya harus selalu seragam, namun dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dan kemampuan daerah masing-masing," katanya.

Kesepuluh kabupaten/kota tersebut adalah Kudus, Jepara, Purwodadi, Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen, Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas, kata Mendiknas.

Sementara, provinsi yang telah melaksanakan pendidikan gratis adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Menurut dia, pendidikan gratis sudah harus dilaksanakan pada tahun ini, terutama pada tingkat SD-SMP Negeri.

"Bahkan, beberapa daerah tersebut sudah memperluas pelaksanaannya mencakup SMA, SMK, madrasah dan sekolah swasta, sesuai kemampuan dan komitmen daerah masing-masing," katanya.

Ia mengatakan, indikator gratis ditentukan oleh pemerintah, bukan masyarakat, sebab masing-masing daerah tentunya mengetahui dan mengukur batas kemampuan masing-masing dalam menyelenggarakan pendidikan gratis.

Indikator gratis ditentukan oleh pemerintah sehingga pendidikan gratis dapat dilaksanakan dengan baik. "Terlebih lagi, pendidikan gratis tidak melarang adanya sumbangan," katanya.

Dia menilai sumbangan sekolah berbeda dari pungutan di mana dalam pungutan jumlah dan waktu ditentukan, sementara pada sumbangan tidak, sehingga kalau ada orangtua murid yang ingin menyumbang sekolah tidak dilarang, asal jumlah dan waktunya tidak ditentukan oleh sekolah.*

Menyingkirkan “Kutukan Sumber Daya Alam”

2009-05-28T20:24:00.000-07:00

Oleh Marina Litvinsky
Sindikasi Pantau

WASHINGTON (IPS) – EMPAT negara bergabung dengan Program Transparansi Industri Tambang (EITI), sebuah upaya global yang meletakkan standard kongkret mengenai manajemen pendapatan yang transparan dari sektor minyak, gas, dan pertambangan.

Albania, Burkina Faso, Mozambik, dan Zambia bergabung dalam daftar 26 negara kandidat yang saat ini menerapkan proses EITI, ujar dewan pengurus EITI mengumumkan Senin lalu di Washington.

“EITI memberikan sebuah cetak biru yang sangat dibutuhkan kepada pemerintah dan warga demi dialog yang logis mengenai pengelolaan sumber daya alam,” ujar Karin Lissakers, direktur lembaga nirlaba Revenue Watch Institute.

”Tanpa dialog yang sehat antara masyarakat sipil dan pembuat kebijakan, negara-negara kaya minyak dan mineral akan tetap rentan terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi, politik, dan sosial, serta konflik,” ujarnya.

Dewan pengurus EITI menggelar serangkaian pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Washington pekan lalu, yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Bank Dunia jadi penyokong EITI sejak didirikan pada 2002.

”Saya mendorong agar lebih banyak negara Afrika dan wilayah lain di dunia menjalankan proses EITI dan tahu manfaat transparansi yang lebih besar dalam sektor industri ekstraktif,” ujar Somit Varma, direktur Bank Dunia yang nenangani minyak, gas, dan pertambangan.

”Tapi ia hanya terwujud jika negara-negara itu menggunakan hak milik secara penuh terhadap inisiatif yang bersifat sukarela ini. Bank Dunia berkomitmen mendukung negara-negara dalam upaya ini,” ujarnya.

Juga diumumkan tiga negara baru yang akan jadi donor untuk mendukung penerapan EITI melalui Bank Dunia.

Saat ini sepuluh negara donor dan Komisi Eropa menyediakan dana untuk EITI Multi-donor Trust Fund (MDTF), dikelola Bank Dunia, yang memberikan bantuan pelaksanaan. Sepuluh negara itu adalah Australia, Belgia, Kanada, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Inggris.

Finlandia hanya bergabung sebagai negara donor, sementara Amerika Serikat dan Swiss akan segera bergabung dengan kelompok donor.

Tema penting pada serangkaian pertemuan itu adalah merencanakan validasi EITI, yang akan mengawasi mekanisme penerapan negara. Duapuluh satu kandidat negara EITI menghadapi tenggat waktu hingga Maret 2010 untuk menyelesaikan validasi EITI.

Melalui EITI, negara mengajak perusahaan, masyarakat sipil, dan wakil pemerintah mengawasi dan menghitung pembayaran yang diberikan kepada pemerintah oleh perusahaan tambang yang beroperasi di negara mereka.

Negara yang memenuhi seluruh laporan dan indikator operasional sesuai pedoman EITI dan menyelesaikan proses validasi dengan teliti dianggap memenuhi EITI, yang menunjukkan bahwa standard laporan pendapatan suatu negara di sektor pertambangan sudah mencapai level transparansi yang lebih baik.

Pada Februari lalu , Azerbaijan yang kaya minyak disebut-sebut sebagai negara pertama yang memenuhi EITI.

”Sungguh mengesankan melihat upaya negara-negara yang menerapkan EITI untuk mempersiapkan validasi dan memenuhi standard EITI. Masyarakat internasional menghargai upaya semacam ini serta mendukung negara dan pemangku kepentingan yang menerapkan EITI,” ujar Dr Peter Eigen, ketua dewan pengurus EITI.

Menurut Bank Dunia, 3,5 milyar orang tinggal di negara-negara yang kaya minyak, gas, dan mineral.

Selama ini Afrika, yang melimpah dengan sumber daya alam, menderita oleh apa yang disebut “kutukan sumber daya alam”. Pengeksporan sumber daya ini berkontribusi terhadap kemiskinan, korupsi, konflik, dan kerusakan lingkungan yang meluas di seluruh negeri.

Pada 2000, situasi di Afrika jadi sorotan ketika Majelis Umum PBB mengakui “konflik berlian” sebagai faktor penting yang memperpanjang perang brutal di sebagian Afrika. Di Angola dan Sierra Leone, misalnya, uang dari konflik berlian dipakai untuk membeli senjata dan kegiatan ilegal lainnya oleh kelompok pemberontak.

Di Republik Demokratik Kongo, kelompok bersenjata mendapat keuntungan dari penjualan “mineral-konflik” seperti timah, tantalum, tungsten, dan emas, yang dipakai sebagai bahan elektronik di seluruh dunia. Dengan kekerasan, mereka mengendalikan pertambangan dan meminta uang suap, atau pajak, dari pengangkut dan pembeli lokal maupun internasional, serta mengontrol perbatasan.

Anggota-anggota EITI melihatnya sebagai cara untuk menarik investasi asing yang sangat dibutuhan, yang berkurang dalam kecenderungan ekonomi yang menurun saat ini.

“Perusahaan tambang adalah mitra yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan,” ujar Ernest Bai Koroma, president Sierra Leone, saat upacara pencangkulan tanah pertama African Minerals Company, Ltd baru-baru ini.

“Kemitraan antara mereka dan pemerintah berjalan baik dan dalam suasana penuh kepercayaan dan integritas,“ ujarnya. “Itulah sebabnya pemerintahan saya memutuskan untuk meningkatkan transparansi dalam eksploitasi sumber daya mineral melalui keanggotaan kami dalam Program Transparansi Industri Tambang (EITI) dan baru-baru ini mengkaji hak-hak mineral.”

Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar warga benar-benar merasakan manfaat sumber daya alam di negaranya. Yakni, seluruh pihak dalam proses ekstraksi dan penjualan harus mengungkapkan data lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bergabung dengan EITI adalah langkah awal, dan selebihnya mengirim sinyal kuat atas komitmen pemerintah dalam transparansi,” ujar Obiageli Katryn Ezekwesili, wakil presiden Bank Dunia wilayah Afrika, dalam sebuah editorial untuk The Independent.

“Berbuatlah lebih banyak, agar warga memperoleh manfaat dari pendapatan tambang. Transparansi dibutuhkan dalam seluruh arus sumber daya alam, dari bagaimana kontrak diputuskan dan diawasi, pajak dan royalti dibayarkan, hingga pilihan investasi dibuat dan dijalankan,” ujarnya.

Awal bulan ini, dalam upaya membendung aliran uang dari sumber mineral yang memicu perang saudara di Kongo, Senat Amerika Serikat mengumumkan UU bipartisan baru. UU ini akan memaksa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menjejaki dan membuka negara yang sumber mineralnya biasa dipakai dalam produk-produk elektronik.

“UU Mineral-Konflik Kongo” mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, yang menjual produk-produk dengan bahan timah, tantalum atau tungsten, mengungkapkan negara asal mineral itu kepada Komisi Sekuritas dan Bursa. UU ini juga mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk mengawasi secara ketat keuangan kelompok bersenjata di wilayah kaya mineral di Kongo bagian Timur.*

Merancang Kerja Sama Sekolah dan Komite Sekolah

2009-05-28T20:17:00.000-07:00

KOMITE SEKOLAH – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Departemen Agama (Depag) Kabupaten Ende Yosef Nganggo sedang memberikan materi ”Memahami Komite Sekolah” pada hari kedua lokakarya di PSE Ende, Sabtu (23/5).

Oleh Frans Obon

ENDE (FP) - Sebanyak 40 orang ketua komite sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti lokakarya yang digelar Seksi Pendidikan Agama Katolik pada Departemen Agama Kabupaten Ende dan Tim Pastoral Kevikepan Ende, yang berlangsung Jumat (22/5) hingga Minggu (24/5) di aula Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Ende di Jl Durian.

Loakarya mengambil tema ”Dengan Membangun Kebersamaan, Kita tingkatkan Mutu Pendidikan Katolik”. Empat narasumber: Romo Herman E Wetu Pr dan Petrus Puli membawa materi Manajemen Berbasi Sekolah, Rencana Pengembangan Sekolah, Rancangan AD/ART Komite sekolah dan Rancangan RAPB Sekolah dan Komite; Kepala Departemen Agama Agustinus T Gempa membawakan materi Kebijakan Pemerintah: Pembangunan di Bidang Agama dan Kebersamaan dengan Para Pihak; Yosef Nganggo dari Depag Ende membawakan materi Komite Sekolah, dan Yohanes Baptiste Seja membawakan materi Dinamika Kelompok.

”Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, dan bahkan tanggung jawab sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep community based participation dan school based management, yang tidak saja kita wacanakan melainkan kita laksanakan. Komite sekolah dipandang strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan,” kata Yosef Nganggo, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Depag Ende dalam sambutan pembukaan.

Dalam sajian materi hari kedua pada sesi memahami komite sekolah, Yosef Nganggo mengatakan, komite sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan menciptakan efisiensi dan pemerataan pengelolaan pendidikan.

“Komite sekolah merupakan lembaga non profit yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan,” katanya.

Dalam sejarah pendidikan di Flores, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sudah lama dilakukan melalui wadah Persekutuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), yang diubah menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Sekarang dalam konteks manajemen berbasis sekolah, dibentuklah Komite Sekolah sebagai wadah partisipasi orang tua murid dalam proses pendidikan.

Sedangkan Romo Herman E Wetu menegaskan bahwa manajemen berbasis sekolah menuntut adanya kemandirian sekolah untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sekolah bersangkutan.

“Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan yang lebih luas pada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri, menekankan keikutsertaan masyarakat secara intensif dan ekstensif dalam pengelolaan sesuai dengan peran dan potensi masing-masing,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan manajemen berbasis sekolah ditentukan oleh adanya dukungan, komitmen dan kesungguhan untuk melaksanakannya, kemampuan melakukan pembaruan, pengembangan potensi, dukungan terhadap visi dan potensi sumber daya sekolah.*

Kepala Depot Pertamina Maumere Pantau APMS Waiwerang

2009-05-28T20:09:00.000-07:00

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA (FP) - Tim dari Depot Pertamina Maumere yang membawahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) dan Kabupaten Lembata, Rabu (20/5) melakukan pemantauan di lokasi agen premium minyak tanah dan solar Waiwerang, Pulau Adonara. Pantauan langsung tersebut untuk menindaklanjuti berita media ini terkait penggunaan takaran manual APMS tersebut yang disinyalir merugikan konsumen.

Kepala Depot Pertamina, Petrus Nong yang dikonfirmasi Flores Pos, Rabu (20/5) malam melalui telepon selulernya mengakui dia bersama stafnya turun langsung ke APMS Waiwerang untuk tujuan menindaklanjuti berita Harian Umum Flores Pos, edisi Sabtu (16/5) terkait keresahan konsumen atau masyarakat di Pulau Adonara akibat dari penggunaan alat ukur minyak yang masih manual dan merugikan konsumen karena tidak tepat ukuran.

Nong mengakui, timnya turun langsung ke APMS Waiwerang secara rahasia untuk mengambil sampel BBM di APMS Waiwerang dan selanjutnya dibawa ke Maumere untuk diuji kualitas minyaknya. “Kita beli minyak di APMS Waiwerang untuk diuji di labor guna mengetahui kualitas minyak, apakah minyak campuran atau asli. Pembelian minyak itu kami lakukan tanpa memberitahu kepada pemilik APMS Waiwerang untuk tujuan uji labor,” ujarnya.

Ditanya tentang penggunaan alat ukur manual oleh APMS Waiwerang, yang meresahkan masyarakat, Nong berdalih bahwa alat ukur nosel tidak diwajibkan untuk status APMS. Terkait penggunaan alat ukur nosel diharapkan status APMS Waiwerang ditingkatkan menjadi SPBU dan oleh karena itu diharapkan dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Wili Tanur, pengelola APMS Waiwerang yang dihubungi Flores Pos via telepon Jumat (22/5) tidak berhasil dikonfirmasi karena sedang keluar. Pada Selasa (12/5) ketika dihubungi per telepon Wili mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan pengadaan alat nosel untuk memenuhi tuntutan masyarakat konsumen BBM. Dia beralasan bahwa penggunaan alat nosel tidak merupakan kewajiban untuk APMS, tetapi untuk memenuhi harapan konsumen nosel tetap menjadi perhatiannya.

Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Flotim, Achmad Sengadji mengatakan, terkait keluhan konsumen soal penggunaan alat ukur gayung blik oleh APMS Waiwerang, pihak Disperindag telah memanggil Wili Tanur untuk meminta klarifikasi. Pihak APMS berjanji akan mengganti alat ukur nosel di APMS-nya. “Keluhan masyarakat bahwa minyak yang dibeli di APMS Waiwerang tidak tepat ukuran. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan ganti alat ukur yang lebih moderen,” katanya.

Vinsen Lazar, warga Flotim Jumat kemarin mengharapkan, pemilik APMS Waiwerang harus mengutamakan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen BBM di Adonara.

Keluhan soal alat ukur gayung tidak tepat ukuran sudah lama disampaikan kepada pemerintah namun pemiliknya tidak mau tahu. Padahal kalau kita hitung, sudah 20-an tahun keberadaan APMS Waiwerang, toh masih tetap gunakan gayung blik sebagai alat ukur BBM. “Ketepatan ukur alat ini sangat diragukan konsumen,” katanya, sambil berharap Disperindag Flotim jangan tinggal diam menanggapi keluhan masyarakat Adonara.

Kopi Bajawa Dikonsumsi di Amerika

2009-05-28T20:07:00.000-07:00

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FP) - Kopi unggulan Bajawa, Kabupaten Ngada akan digunakan salah seorang pengusaha cafe di Amerika Serikat untuk dihidangkan kepada para pengunjung yang hendak meminum kopi. Itu berarti, kopi Bajawa sangat diminati warga Amerika karena memiliki kekhasan dan aroma yang bagus.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan NTT, Petrus Muga kepada wartawan di Kupang, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan, pengusaha asal Amerika Serikat sesuai rencana pada Agustus mendatang akan ke Bajawa untuk melakukan launching kopi unggulan Bajawa dimaksud. Pada kesempatan itu kopi yang akan diluncurkan sebanyak 100 ton. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya juga dijadwalkan untuk menghadiri peluncuran salah satu kopi unggulan NTT dimaksud.

”Kopi unggulan asal Bajawa itu nantinya untuk memenuhi kebutuhan akan kopi pada salah satu cafe di Amerika Serikat. Masyarakat NTT harus berbangga karena salah satu produk unggulannya diminati pasar Amerika,” tandas Muga.

Menurutnya, kopi yang hendak diluncurkan itu bukan merupakan program dadakan melainkan telah melalui sejumlah tahapan. Pemerintah dan pengusaha telah melakukan pendampingan kepada para petani, peyaluran bantuan benih, menanam hingga panen. Itu semua merupakan akumulasi dari bentuk pendampingan yang telah dilakukan selama ini.

Tentang klasifikasi kopi, Muga katakan, tentunya memenuhi permintaan pasar atau pengusaha cafe dimaksud. Kopi yang hendak dibeli harus benar-benar kering dan hanya mengandung kadar basah paling tinggi 12,5 persen. Jika kopi yang dijual, minimal tak memenuhi unsur dimaksud, sudah dapat dipastikan tak akan dibeli.

Walau tak menyebut secara rinci total produksi kopi namun Muga optimis, berdasarkan data produksi kopi di NTT umumnya dan Ngada umumnya, bisa memenuhi kebutuhan sebuah cafe di Amerika. Sehingga masyarakat tak perlu kuatir bila hasil panen kopi akan dijual dengan harga rendah karena belum ada pasar yang jelas. Asalkan saja kopi yang hendak dijual itu memenuhi kriteria yang ditetapkan pengusaha bersangkutan.

Selain itu, lanjut Muga, hasil produksi pertanian/perkebunan dari NTT yang dimintai pasar internasional adalah jambu mete Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bahkan jambu mete ini sudah lama dieksport ke luar negeri seperti India . Diharapkan, masyarakat Flores Timur dan kabupaten lainnya yang juga menanam jambu mete harus bisa mempertahankan kualitas jambu mete yang ada sehingga bisa dieksport ke luar negeri.

Pada kesempatan itu Muga berharap agar masing-masing pemerintah daerah dapat mempromosikan produk unggulan yang ada di wilayahnya. Apalagi NTT memiliki begitu banyak produk unggulan seperti jeruk Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Bila dipromosikan secara baik, pasti dikenal dan dibeli. Pemerintah Provinsi NTT siap bantu untuk memfasilitasi promosi produk unggulan yang ada di setiap daerah.

Anggota DPRD NTT, Pata Vinsensius meminta semua pemerintah kabupaten untuk melakukan promosi bersama terhadap semua produk unggulan yang ada di NTT. Jika dilakukan secara parsial masing-masing daerah, bisa saja terkendala pada akses pasar yang dimiliki. Apalagi promosi juga membutuhkan dana yang cukup besar. Promosi yang dilakukan dikemas dengan nama promosi produk NTT.

Temuan BPK di Biro Umum Bukan Korupsi

2009-05-28T20:04:00.000-07:00

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FP) - Kepala Biro Umum Setdaprov NTT, Bruno Kupok menegaskan, laporan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT atas penggunaan anggaran pada tahun anggaran (TA) 2008 senilai Rp 237,614 juta bukanlah korupsi tapi berkaitan dengan administrasi.

Penegasan Bruno ini disampaikan kepada wartawan di ruang kerjanya ketika dimintai keterangan tentang temuan BPK Perwakilan NTT, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT TA 2008 yang dilaksanakan oleh BPK RI memuat tiga laporan yakni laporan keuangan yang memuat opini BPK, laporan atas pengendalian intern, dan laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan hasil pemeriksaan BPK RI juga memuat pendapat atau opini wajar dengan pengecualian. Bila merujuk pada aspek opini wajar dengan pengecualian, sebenarnya bukan dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan.

”Saya katakan, temuan BPK itu tak ada kaitan dengan korupsi, tapi lebih pada komponen pengeluaran rutin. Karena perbedaan pemahaman penggunaan anggaran yang berbeda, sehingga BPK sarankan agar dilakukan perbaikan administrasi. Sehingga permasalahan yang sama tak terulang lagi. Logikanya, penyimpangan tak mungkin memuat tentang opini wajar dengan pengecualian,” tandas Bruno.

Menurutnya, tak semua temuan BPK atau Inspektorat Jenderal (Irjen) masuk dalam kategori penyimpangan penggunaan anggaran. Karena dari total temuan dimaksud, bisa saja semuanya merupakan administrasi. Kalaupun ada aspek penyimpangan penggunaan anggaran, persentasenya sangat kecil. Sehingga harus dicermati secara detail, jangan hanya lihat pada total angka akhir temuan.

Tentang temuan di biro yang dipimpinnya, Bruno katakan, sebenarnya temuan itu masuk dalam biaya pemeliharaan rutin. Pada saat pemeriksaan, BPK sarankan agar nomenklatur pembiayaan pada komponen tersebut diubah. Sehingga pembiayaan komponen dimaksud tak berdampak pada penambahan aset yang berpengaruh terhadap neraca.

”Ini bukan salah Biro Umum, tapi tim anggaran eksekutif karena biro hanya melaksanakan anggaran sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam anggaran. Seharusnya, Biro Keuangan sebagai sekretaris tim anggaran eksekutif harus melihat secara jeli permasalahan ini,” ujar Bruno.

Walau demikian, tambah Bruno, temuan BPK itu harus menjadi catatan bagi tim anggaran eksekutif untuk disesuaikan dengan saran yang diberikan BPK. Sehingga penggunaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya, tak lagi memunculkan permasalahan yang sama. Apalagi, BPK merupakan lembaga auditor eksternal yang mana hasil auditnya memiliki kekuatan dan berlandasaskan hukum.

Kepala BPK Perwakilan NTT, M. Yusuf Guntur menyampaikan, temuan BPK itu pada prinsipnya bersifat pasif. Artinya, tak dijadikan untuk proses hukum. Ini bukan berarti BPK tinggal diam menyaksikan sikap pemerintah yang tak menindaklanjutinya. Karena banyak saran yang diberikan terkesan tak diindahkan, BPK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memproses hasil temuan dimaksud.

Berdasarkan catatan, hingga 31 Desember 2008 lalu, sebanyak 32 saran dalam proses tindak lanjut senilai Rp 37,201 miliar lebih dan 113 saran yang belum ditindaklanjuti senilai Rp 56,027 miliar lebih. Ini merupakan angka yang cukup besar, dan bila tak ditindaklanjuti akan berdampak pada kerugian negara/daerah.

Kematian Yoakim Langoday Tidak Wajar

2009-05-26T04:54:00.000-07:00

Oleh Maxi gantung

LEWOLEBA (FP) - Keluarga menilai kematian Kepala Bidang Pengawasan, Pengelolaan dan Pemasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lembata yang ditemukan tewas di hutan Bakau, dekat bandara Wunopito, Rabu (20/5 sebagai kematian yang tidak wajar.

Hal ini disampaikan adik kandung almarhum Lusi Langoday di kediamnan almarhum, Senin (25/5). Lusi yang selama ini bertugas di Irian Jaya sebagai polisi mengatakan, tali yang ditemukan di leher korban saat autopsi perlu dipertanyakan. Menurut versi pihak kepolisian dan kedokteran, tali yang ada di leher korban adalah tali ikatan salib.
Menurut Lusi selama ini almarhum tidak pernah memakai salib. Bahkan Selasa (18/5) saat almarhum tiba dari Manado keluarga tidak pernah melihat almarhum memakai salib.

Begitu juga ketika pagi itu korban ke kantor, teman kerjanya tidak pernah melihat almarhum memakai tali di lehernya. Lusi mengatakan, kalau betul almarhum memakai salib, salibnya mana, mengapa hanya ditemukan talinya saja. Lalu tali tersebut adalah tali kuat, tali yang biasa digunakan untuk buat jala (tali pukat harimau). Tali itu dua urat dan sudah dipintal menjadi satu. Bagi kami keluarga tali itu adalah barang bukti.

Tali telah disimpan keluarga. Hal yang menarik bagi Lusi adalah olah TKP. Ia menilai olah TKP yang dilakukan oleh polisi tidak jelas. Visum juga dilakukan di TKP, lalu mayatnya langsung dibawa ke rumah duka. Seharusnya, pada waktu itu jenasahnya dibawa dulu ke rumah sakit.

Ditemukan Ikan
Pihak keluarga usai melakukan pemakaman jenasah korban, sempat pergi ke lokasi, tempat di mana almarhum ditemukan. Pihak keluarga menemukan ikan besar yang sudah dipagari dengan ranting bakau. Jarak dengan tempat ditemukan jenasah almarhum sekitar 20 meter.

Simon Langoday, anggota keluarga almarhum mengatakan ikan besar (kebeku) itu dipagari dengan ranting-ranting pohon bakau. Daun bakau itu belum kering, masih hijau. Diperkirakan mereka pagari ikan itu satu hari sebelum almarhum ditemukan. Selain itu di dekat lingkaran ikan, ditemukan tali nilon warnah hijau dan sepotong bambu. Tali itu macam mau pasang jerat. Namun kalau pasang jerat tidak masuk akal.

Karena ikan itu mereka pagari rapat. Lalu posisi tali itu ketinggiannya dari ikan sekitar satu meter. Pihak keluarga memperkirakan ada orang yang melakukan seremonial adat di tempat itu.*

STFK Ledalero Siap Jadi Garam dan Terang

2009-05-25T21:30:00.000-07:00

Perayaan Puncak Pancawindu STFK Ledalero

Oleh Kristianto Naben

LEDALERO (FP) - Perayaan Pancawindu Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero adalah sebuah perayaan syukur untuk perjalanan panjang yang telah dilalui STFK Ledalero. Momentum perayaan ini dimaknai oleh STFK Ledalero untuk menegaskan jati dirinya untuk siap menjadi garam dan terang bagi dunia.

Uskup Agung Ende Mgr Vincent Sensi Potokota memimpin perayaan ekaristi puncak, Sabtu (23/5. foto p ito dogho svd

“Usia pancawindu STFK Ledalero ini mesti dimaknai sebagai sebuah momentum revitaliasi, menggairahkan sebuah komitmen besar yang sedang dan terus akan kita usung melalui kiprah misioner kita di mana saja dan dalam bentuk apa saja. Perayaan kita juga harus menjadi sebuah afirmasi, sebuah peneguhan dan dukungan yang tulus agar Ledalero akan selamanya jadi tempat pencerahan dan pencerdasan bagi kader-kader Gereja Kristus. Semoga apapun ilmu dan proses olah budi serta perilaku akademik yang dikembangkan di STFK Ledalero membuka mata segala bangsa untuk melihat terang abadi,” kata Uskup Agung Ende, Mgr Vincent Sensi Potokota dalam kotbahnya pada perayaan ekaristi Pancawindu STFK Ledalero, di aula Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, Sabtu (23/5).

Menurut Uskup Sensi, pencerahan dan pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran sejati, nilai-nilai dan kearifan-kearifan akademik pada gilirannya harus terungkap dalam kecerdasan, kebijaksanaan dan komitmen pelayanan misioner warga STFK Ledalero. Ini harus terungkap dalam karya perutusan sebagai saksi hidup di lapangan.

“Yang diutus lembaga ini adalah atas nama Gereja sebagai garam dan terang. Bekal pencerahan dan pencerdasan yang kita timba di lembaga ini mesti berdaya guna yakni dapat mengasinkan dan mengawetkan apa saja yang kita temukan dalam perutusan kita. Kita adalah garam dan terang jika pengabdian dan pelayanan kita tanpa pamrih dan kita hidup benar, jujur, adil dan damai,” kata Uskup Sensi.

Dengan menjadi garam dan terang, langkah perutusan para warga STFK Ledalero mesti mengurangi jumlah bingung dan tersesat dan tidak tahu arah. Menjadi garam dan terang juga harus terungkap dalam beragam kesaksian hidup yang mencerminkan bahwa kekayaan nilai-nilai Ilahi yang diajarkan dan dikembangkan di STFK Ledalero sungguh merupakan tawaran keselamatan yang pasti dan meyakinkan.

Ketua Yayasan Persekolahan St Paulus, P. Amatus Woi SVD, dalam sambutannya mengatakan para alumni STFK Ledalero telah tersebar di berbagai penjuru dunia dan menjangkau daerah-daerah yang sulit. Sewaktu berkunjung ke wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini , ia menjumpai seorang awam alumni STFK Ledalero yang berkarya di sana.

“Kepada saudara-saudara saya awam alumni STFK Ledalero, janganlah menganggap bahwa perjalanan Anda yang tidak menjadi imam adalah menjadi yang terbuang. Itu adalah rencana Tuhan,” katanya.

Pater Amatus juga menyampaikan rasa bangga kepada STFK Ledalero yang telah menghasilkan alumni yang andal. STFK Ledalero telah aktif dalam berbagai bentuk keterlibatan seperti mendidik putra dan putri dari wilayah ini, keterlibatan sosial dalam bentuk pembentukan opini, publikasi-publikasi dan keterlibatan dalam berbagai problematika sosial kemasyarakatan. Kompetensi utama mereka yang dididik di STFK Ledalero adalah mereka yang menjadi rohaniwan. Mereka yang inilah yang memegang peran dalam setiap Gereja Lokal di wilayah ini.

“Kalau dihitung-hitung, 99 % imam yang memegang posisi penggembalaan umat di wilayah ini adalah alumni STFK Ledalero,” katanya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di STFK Ledalero.

Sementara itu, wakil alumni STFK Ledalero, Kristo Blasin mengatakan pada momen perayaan Pancawindu STFK Ledalero ini harus disyukuri karena STFK Ledalero telah menjadikan dirinya sebuah panti ilmu dan iman serta wadah penyelamatan bagi sebanyak mungkin orang. Para alumni telah membaktikan diri dalam berbagai bidang kehidupan. Ada suka dan duka yang telah dialami para alumni selama menjalani pendidikan di STFK Ledalero.

“STFK Ledalero tidak membekali para alumni dengan uang atau harta tetapi daripadanya alumni diberi kesempatan untuk mereguk nilai-nilai demi membangun jati diri di tengah dunia. Ledalero telah menghasilkan insan-insan berkualitas baik yang imam maupun awam. Ini telah terbukti telah mengangkat Ledalero ke tempat publik dan disegani di tengah masyarakat,” katanya.

Ia berharap, ada komunikasi yang intens antara STFK Ledalero dan para alumni untuk kelangsungan pendidikan di STFK Ledalero serta pengabdian dan pelayanan di tengah masyarakat.

Gubernur NTT, Frans Leburaya, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan profisiat kepada STFK Ledalero yang telah banyak berjasa dan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi Gereja dan masyarakat. Kehadiran dan keberadaan STFK Ledalero telah memberikan warna tersendiri bagi upaya meningkatkan sumber daya manusia di NTT melalui karya pendidikan dan pembinaan calon imam. Mengatasnamai pemerintah dan masyarakat NTT Lebu Raya mengucapkan terima kasih dan profisiat untuk kontribusi STFK Ledalero. Ia berharap agar keluarga besar STFK Ledalero terus berkarya demi pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur.

Perayaan ekaristi syukur Pancawindu STFK Ledalero ini dipimpin oleh Uskup Sensi sebagai selebran utama didampingi Uskup Denpasar yang juga dosen STFK Ledalero, Mgr Silvester San Pr, Provinsial SVD Ende P Amatus Woi SVD, Provinsial SVD Timor P Simon Bata SVD, Provinsial SVD Ruteng P. Sebast Hobahana SVD serta sejumlah besar imam. Hadir juga para awam alumni STFK Ledalero dari berbagai daerah dan pejabat pemerintahan dari Kupang yang datang bersama rombongan gubernur serta pejabat di lingkup Pemkab Sikka.*

Dua Anak Menderita Demam Berdarah

2009-05-25T21:28:00.000-07:00

Saat Ini Sedang Dirawat RSUD Maumere

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FP) - Sepekan terakhir petugas Ruang Anak RSUD Maumere merawat dua penderita demam berdarah dengue (DBD): Tesa (9 tahun) dan Har (3 bulan). Trombosit keduanya turun drastis.

Disaksikan Flores Pos, Sabtu (23/5) kedua pasien ini terbaring lemah. Botol infus dipasang pada kedua lengan. Kondisi bayi Har jauh lebih lemah dari Tesa. Ia sering menangis. Keduanya didampingi orang tua masing-masing.

Dokter Mario B. Nara kepada Flores Pos usai melakukan visitasi pasien menjelaskan kedua pasien mengalami penurunan trombosit yang sangat drastis di bawah 100 ribu. “Idealnya trombosit di atas 150 ribu,” kata Mario.

Dari pemeriksaan medis, katanya, diketahui pasien Tesa masuk kategori demam berdarah stadium III, sedangkan Har masuk kategori DBD stadium II.

Mario berjanji berusaha maksimal memberikan perawatan agar kondisi keduanya kembali normal.

Data Flores Pos di ruang anak RSUD Maumere, Sabtu (23/5) menyebutkan selama periode Januari-23 Mei 2009 saja, tercatat 125 balita dan anak-anak menderita DBD, dan tiga di antaranya meninggal dunia. Rinciannya: Januari terdapat 42 kasus DBD, Februari (27), Maret (17), April (28), dan 1-23 Mei 2009 terdapat 10 kasus.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Iskak Latiantoro yang dihubungi terpisah menjelaskan petugas sudah dan sedang mengintensifkan pengasapan/fogging di semua lokasi yang positif DBD. Pengasapan dilakukan dalam radius antara 100-200 meter dari lokasi pasien berdomisili. “Petugas sudah gencar lakukan pengasapan,” katanya.

Selain pengasapan, Dinas Kesehatan telah mendrop abate ke setiap puskesmas. Selanjutnya abate akan diberikan/dibagikan kepada warga yang membutuhkannya. “Stok abate di setiap puskesmas masih ada,” katanya.

DBD disebabkan infeksi virus dengue. Penularan virus ini diperantarai dua jenis nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini mengisap virus dengue dari seorang penderita dan menularkannya kepada orang yang sehat melalui seorang penderita. Melalui gigitan kedua nyamuk ini, virus dengue masuk ke tubuh manusia yang kemudian berkembang biak dan menginfeksi manusia.*

Ketua STFK Ledalero Jadi Guru Besar

2009-05-25T21:24:00.000-07:00

Guru Besar Pertama untuk PTS di NTT

Oleh Kristianto Naben

LEDALERO (FP) - Keluarga besar Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero patut bergembira dan bersyukur. Pada usianya ke-4o, STFK Ledalero mendapat kado ulang tahun yang istimewa.

Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VIII, Baharuddin AB, mengumumkan bahwa Ketua STFK Ledalero, P. Dr Konrad Kebung SVD telah diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menjadi Guru Besar atau Profesor.

Pengangkatan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 12811/A4.5/KP/2009 tanggal 2 Februari 2009. Baharuddin mengumumkan hal ini saat memberikan sambutan pada acara Perayaan Pancawindu STFK Ledalero, Sabtu (23/5).

Baharuddin mengatakan, pengangkatan Pater Konrad menjadi guru besar menambah barisan guru besar, yang jumlahnya 12 orang pada Kopertis Wilayah VIII yang mencakup Bali, NTT dan NTB.

“Dari sekian guru besar yang kita punya ini baru tiga orang yang guru besar dari tenaga pengajar tetap yayasan yang bukan pegawai negeri sipil. Dua orang baru dihasilkan oleh Universitas Pendidikan Nasional dan yang satu dari STFK Ledalero.

Untuk Perguruan Tinggi swasta di NTT, STFK Ledalero telah membuat sejarah baru dengan memiliki seorang guru besar, yaitu Pater Konrad. Dia adalah guru besar pertama untuk Perguruan Tinggi Swasta di NTT. Saya ucapkan selamat untuk prestasi yang telah diraih STFK Ledalero ini,” katanya.

Kepada Flores Pos usai mengikuti acara resepsi, Baharuddin menjelaskan guru besar adalah jabatan fungsional tertinggi untuk seorang dosen. Untuk proses yang normal, seorang dosen harus melalui jenjang seperti asisten, lektor, lektor kepala dan guru besar. Seorang dosen yang telah meraih gelar S3 dapat loncat jabatan jika kredit poinnya sudah cukup. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, untuk mendapat jabatan fungsional sebagai guru besar, seorang dosen harus mengumpulkan kredit sebanyak 850-1050. Untuk mencapai kredit itu, seorang dosen harus menghasilkan empat publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.

Seorang guru besar, demikian Baharuddin, akan mendapat beberapa tunjangan dari negara seperti tunjangan profesi, tunjangan kehormatan dan tunjangan kemaslahatan. Pembayaran untuk tunjangan ini akan dilakukan setelah ada acuannya berupa Peraturan Pemerintah yang belum ditandatangani oleh Presiden namun drafnya sudah ada di meja presiden.

“Pater Konrad sudah mengumpulkan 1.010 kredit. Saya harap dalam waktu dekat beberapa dosen dari STFK Ledalero yang sudah disertifikasi dapat mengurus administrasi untuk segera diproses agar mendapat jabatan fungsional sebagai guru besar. Sekolah yang memiliki guru besar memberikan kredit poin tersendiri bagi sekolah tersebut dan akan menaikkan akreditasi sekolah,” katanya sambil menambahkan bahwa pengukuhan Pater Konrad sebagai guru besar merupakan tanggung jawab STFK Ledalero.*

Penetapan Caleg Terpilih Tunggu Putusan MK

2009-05-25T21:22:00.000-07:00

Untuk DPRD NTT

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FP) - KPU NTT terpaksa menunda penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu 2009 dan calon anggota terpilih untuk DPRD NTT, karena masih ada gugatan dari partai politik di Mahkama Konstitusi (MK). Penetapannya masih menunggu keputusan MK yang saat ini masih dalam proses persidangan.

Pernyataan ini disampaikan anggota KPUD NTT, Yoseph Dazi Jawa kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/5).

Ia menjelaskan, gugatan itu dilakukan caleg Demokrat di daerah pemilihan NTT enam yang meliputi Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada atas nama Johny Woda. Gugatan yang dilakukan Woda difokuskan di Kabupaten Ende. Menurutnya, penetapan perolehan suara caleg di KPUD Ende merugikan dirinya. Intinya, gugatan ini berkaitan dengan perolehan suara sah untuk para caleg di Partai Demokrat. Pada hari Jumat (29/5) nanti, sidang di MK memasuki tahap pembuktian.

Dazi Jawa menyampaikan, dari tahap pembuktian itu sudah dapat diketahui seperti apa sikap MK. Ada sejumlah kemungkinan yang diperoleh seperti menolak gugatan dan meminta penyelenggara untuk menghitung ulang. Jika pilihan kedua yang diambil, maka KPUD Ende harus menghitung ulang perolehan suara untuk Johny Woda dengan berpedoman pada format C1, karena merupakan putusan sela yang harus ditindaklanjuti. Hasil hitungan ulang tersebut kemudian diserahkan kembali ke MK untuk diambil keputusan final.

“Jadi penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih untuk DPRD NTT baru kita lakukan setelah putusan sidang di MK. Kita harapkan dalam waktu dekat, MK sudah mengambil keputusan final atas gugatan itu,” tandas Dazi Jawa.

Senada disampaikan juru Bicara KPUD NTT, Djidon de Haan. Dikatannya, penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih untuk DPRD NTT sesuai jadwal harus dilakukan pada 20 Mei. Jadwal penetapan itu terpaksa ditunda karena masih ada gugatan dari parpol di MK.

Sesuai keputusan KPU nomor 15/2009, papar Djidon, jika ada KPUD provinsi atau kabupaten/kota digugat ke MK, penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih harus menunggu keputusan MK. “Keputusan MK hanya dua, yakni mengabulkan atau menolak gugatan. Apa yang diperintah MK kita akan laksanakan,” tandasnya.

Tentang materi gugatan, Djidon sampaikan, rata-rata menyangkut dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK dan KPUD setempat. Walau demikian, para penggugat harus membawa bukti berupa formulir C1 bahwa telah terjadi penggelembungan suara.

“Jika penggugat tak mampu membawa bukti seperti itu, saya yakin MK akan menolak gugatan mereka. Karena ini menjadi acuan atau dasar hukum bagi MK dalam mengambil keputusan,” ujar Djidon.

Gugatan parpol terhadap penyelenggara juga terjadi di lima kabupaten yakni Manggarai Barat, Ende, Ngada, Rote Ndao, dan Sumba Barat. Penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih untuk DPRD di lima kabupaten itu pun molor karena masih menunggu putusan MK atas gugatan sejumlah parpol. Namun tak disebutkan secara rinci parpol mana saja yang mengajukan gugatan ke MK.

Hari Ini, Kabupaten Sabu Raijua Diresmikan

2009-05-25T21:20:00.000-07:00

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FP) - Provinsi NTT kembali melahirkan satu kabupaten lagi hasil pemekaran Kabupaten Kupang, yakni Kabupaten Sabu Raijua. Pengresmian Sabu Raijua menjadi daerah otonom ke- 21 di NTT ini dilaksanakan di Jakarta , Selasa (26/5).

Asisten I Tata Pemerintahan Setdaprov, Yoseph Aman Mamulak kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/5) menyampaikan, kepastian pengresmian ini sudah diperolehnya melalui faxmile dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Ia menjelaskan, Sekeretaris Jenderal (Dekjen) Otonomi Daerah Depdagri, Porjuangan Situmorang telah mengirim faxmile tentang pengresmian Sabu Raijua sebagai kabupaten otonom. Faxmile tertanggal 23 Mei dengan nomor T.131.53/1313/Otda itu ditujukkan kepada gubernur NTT. Isinya, meminta gubernur memberitahu Thobias Ully yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT yang ditunjuk sebagai penjabat Bupati Sabu Raijua untuk menghadiri acara pelantikan pada Selasa (26/5) pukul 09.00 Wib bertempat di Sasana Bakti Praja Depdagri Jakarta.

“Penjabat bupatinya sudah ke Jakarta untuk mengikuti gladi bersih di tempat pelantikan yang sedianya dilaksanakan pukul 14.00 Wib hari ini (kemarin). Pengresmian dan pelantikan ini dilakukan dalam satu paket dengan sejumlah kabupaten/kota lainnya se-Indonesia,” ungkap Mamulak.

Mamulak menyebutkan ada tiga tugas utama penjabat bupati yang dilakukan selama kurang lebih setahun masa kepemimpinannya. Tiga tugas utama itu yakni membentuk kelembagaan birokrasi, DPRD kabupaten, dan pemerintahan pembangunan masyarakat. Selain itu ditambah satu tugas lagi yakni memfaslitasi dan mendefinitifkan pemilihan hingga pelantikan bupati Raijua terpilih.

Tentang lembaga DPRD, Mamulak katakan tinggal pembentukan lembaganya. Karena keanggotaannya tak sama seperti kabupaten lainnya yang harus didahului dengan proses pergantian antar waktu (PAW) di kabupaten induk. Sesuai aturan, keanggotaan DPRD Sabu Raijua merupakan hasil pemilu legislatif 2009. Sehingga calon anggota legislatif yang akan ditetapkan untuk menduduki kursi DPRD Sabu Raijua adalah kader partai dari semua partaio politik peserta pemilu. Tentunya penetapannya nanti sesuai aturan yang berlaku di KPU.

Berdasarkan jumlah penduduk yang ada, tambah Mamulak, jumlah anggota DPRD Sabu Raijua berkisar antara 20- 25 orang. Namun semuanya bergantung pada mekanisme dan aturan yang berlaku. Sedangkan pembagian daerah pemilihannya akan ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kabupaten Sabu Raijua saat ini memiliki enam wilayah kecamatan.

Anggota DPRD NTT, Jonathan Kana meminta penjabat bupati Sabu Raijua terlantik untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua anggaran yang diterima, hendaknya dimanfaatkan sesuai peruntukkannya dan dilaporkan secara berjenjang. Pengalaman yang tak terpuji di Kabupaten Manggarai Timur diharapkan tak terjadi di Sabu Raijua.

Dilihat dari letaknya, ungkap Kana, Kabupaten Sabu Raijua berbatasan langsung dengan negara tetangga, Australia . Karena itu pengamanan Sabu Raijua sebagai kabupaten perbatasan atau pulau terluar harus benar-benar diperhatikan. Sehingga koordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi perlu dilakukan.

Dengan adanya pembentukan Kabupaten Sabu Raijua ini maka jumlah Kabupaten/Kota di NTT bertambah menjadi 21 daerah otonom. Kabupaten Kupang berhasil memekarkan dua kabupaten yakni Rote Ndao dan Sabu Raijua. Dari jumlah kabupaten/kota tersebut, sembilan kabupaten di daaratan Flores dan Lembata, empat kabupaten di pulau Sumba, lima kabupaten/kota di daeratan Timor, serta masing-masing satu kabupaten di pulau Alor, Rote, dan Sabu.

Bupati Lakukan Mutasi, Lima Jadi Staf Ahli

2009-05-25T21:01:00.000-07:00

Sekda Mberu Diberhentikan

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE (FP) - Hanya dalam rentang waktu satu bulan lebih setelah dilantik 7 April lalu, Bupati Ende Don Bosco M. Wangge melakukan mutasi di lingkup Pemkab Ende. Pelantikan pejabat eselon II dan III yang menempati posisi baru dilakukan di Lantai II Kantor Bupati, Jumat (23/5).

Ada lima pejabat eselon II menempati posisi staf ahli, tiga orang non job, dan sejumlah lainnya bahkan ada yang turun eselon. Sementara Sekda Ende Moh Iskandar Mberu diberhentikan dan jabatan sekda dijabat sementara Asisten III Bernadus Guru.

Lima pejabat eselon II yang menempati posisi staf ahli yakni Agustinus Ambi, Anton David Dalla, Fransiscus Lasa, Abraham Badu dan Thom R. Benge. Sedangkan tiga pejabat lainnya masing-masing Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mansyur Do, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Agus Naga dan Sekretaris DPRD Ende Musa Djamal tidak diberikan jabatan baru atau non job pasca pengisian jabatan yang mereka tempati selama ini.

Sementara sejumlah pejabat eselon II yang turun eselon adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mango Magnus yang menempati salah satu jabatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Badan Litbang Gati Gabriel menjadi Sekretaris di Dinas Perhubungan, Tili Anfridus yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menempati posisi baru sebagai Sekretaris pada dinas yang sama.

Selain melantik pejabat eselon II dan III, pada kesempatan pelantikan tersebut juga dibacakan keputusan pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Ende, Iskandar Mohamad Mberu serta surat keputusan pengangkatan Bernadus Guru yang saat ini menjabat Asisten III Setda Ende sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.

Dari sejumlah pejabat eselon II yang dilantik, ada beberapa yang tetap menempati jabatan lama yakni Asisten I Hendrikus Seni, Asisten II Don Randa Ma, Asisten III Bernadus Guru. Kepala Dinas Kesehatan Agustinus G. Ngasu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dominikus M Mere, Kepala Dinas Sosial Marni Kusumo, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Siprianus Reda Lio dan Kepala Badan Kesbanglinmas Gabriel Tobi Sona.

Reformasi Birokrasi
Dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah pejabat eselon II dan III, Bupati Don Wangge menegaskan, ada empat prioritas pada masa kepemimpinannya yakni reformasi birokrasi, penegakan supremasi hukum, peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan.

Terkait reformasi birokrasi, katanya, akan disusul dengan perampingan birokrasi dan penyesuaian jabatan. Mutasi yang lalu menurutnya hanya mengacu pada kemauan individu tanpa merujuk pada aturan. Mutasi hanya atas kemauan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) sehinga banyak pejabat senior yang dikesampingkan dan pejabat junior yang dipercaya menduduki jabatan.

Mutasi kali ini, tegasnya, disesuaikan dengan daftar urutan kepangkatan (DUK) yang selama ini diplesetkan menjadi daftar urutan keluarga atau daftar urutan kedekatan.
Ditegaskan, dalam mutasi ini, terdapat tiga pejabat yang baru golongan IV-A dipercayakan menempati jabatan eselon II. Ketiganya mempunyai kemampuan dan keahlian khusus seperti di Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi yang dimiliki dan dipandang cakap. Sesuai dengan syarat jabatan seperti DUK dan setelah melihat DUK akhirnya dilakukan penataan ulang dan mengembalikan pada habitatnya.

“Jadi kepala jangan taruh di kaki dan kaki taruh di kepala. Persyaratan lain seperti kualifikasi ijasah juga menjadi perhatian dalam penempatan pejabat. Jangan lagi di dinas PU ditaruh orang yang berijasah SH. Apa yang dia tahu di sana?” kritiknya.

Persyaratan lainnya, lanjut Bupati Don Wangge adalah kualitas keahlian dan kemampuan, loyalitas dan kerja sama dengan pimpinan, dan moral. “Bagaimana Anda bisa jadi pemimpin kalau kandang kambing dijadikan pelaminan. Apa yang bisa dijadikan contoh kepada staf kalau jalan raya dijadikan pelaminan pengantin. Kalau lurus sesuai aturan ini ada yang tidak dipromosikan,” katanya.

Ke depan, dia berharap para pejabat yang dipercayakan bisa memperbaiki diri dan untuk bisa memperbaiki diri harus dimulai dari diri sendiri. Semua jabatan yang dipercayakan, tidak ada tempat basah dan tempat kering. Tempat basah, katanya kecuali disiram sendiri atau dikencing di atasnya.

Ditegaskan pula bahwa selama masa jabatannya, tidak ada pejabat yang menduduki jabatan sampai tiga tahun. Selama ini, katanya, banyak pejabat yang dimutasi tapi ada pula yang duduk tenang karena penuh dengan KKN.

Di akhir sambutannya, Bupati Don Wangge menyampaikan profisiat kepada para pejabat baik eselon II maupun eselon III yang dilantik dan berterima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian di unit kerja masing-masing selama ini. Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika mutasi kali ini tidak memuaskan semua karena tentu tidak memuaskan.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Anton David Dalla yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Kabupaten Ende kepada Flores Pos usai pelantikan mengatakan, menerima jabatan yang dipercayakan itu. Sebagai staf ahli bidang pemerintahan yang telah dipercaya oleh bupati dia akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai staf ahli.

“Prinsipnya, kepercayaan yang telah diberikan akan dijalankan degan baik dan bekerja sungguh untuk membantu bupati dalam pelaksanaan pemerintahan selama lima tahun ke depan dan selama masih dipercaya oleh bupati,” ujarnya.

Pejabat Eselon II yang Dilantik

1. Agustinus Ambi : Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. Anton David Dalla : Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. Abraham Badu : Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. Fransiscus Lasa : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
5. Thom R. Benge : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
6. Sebastianus Suka Damai : Sekretaris DPRD Ende
7. Fransiskus Hapry : Kadis PPO
8. Abdullah Ali : Kadis Perhubungan, Informatika dan Telekomunikasi
9. Yos Mario Lanamana : Pj Kadis PU
10. Agustinus Wale Wae : Kadis Koperasi dan UMK
11. Ana Ani Labina : Kadis Kebudayaan dan Pariwisata
12. Wilhelmus Enga: Pj Kadis Perikanan dan Kelautan
13. Petrus Poto : Kadis Nakertrans
14. Mohamad Saleh Thamrin : Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Flavianus Senda : Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
16. Woge Yosef : Kaban Penanaman Modal Daerah
17. Abdul Syukur Muhamad : Kadis Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
18. Martinus Ndate : Kepala BPMD
19. Muslim Rauf : Kaban Penelitian dan Pengembangan
20. Felix Pandji : Kepala BKBKK
21. Uran Muhidin : Kepala BKP3
22. Barnabas L. Wangge: Kadis Pertambangan dan Energi
23. Djuma Fransiskus : Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
24. Yohanes Dua : Inspektur Inspektorat Kabupaten Ende.

Rekomendasi DPRD Manggarai Tak Digubris KPU

2009-05-25T20:43:00.000-07:00

Soal Kuota 30 atau 40 Kursi DPRD Manggarai

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FP) - Perjuangan DPRD Manggarai untuk mendapatkan kepastian soal kuota kursi DPRD antara 30 dan 40 kursi untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 menemui jalan buntu. Hal itu ditandai tidak adanya hasil nyata dari pertemuan DPRD Manggarai dengan KPU Pusat, Selasa (19/5). Masalah kuota kursi DPRD Manggarai sempat diplenokan KPU Pusat, tetapi hasilnya tidak ada.

Wakil Ketua DPRD Manggarai, Lodovikus Bagus kepada wartawan di Ruteng, Jumat (22/5) mengatakan, perjuangan mereka untuk mengklarifikasi penetapan kuota kursi DPRI RI dan KPU Pusat sudah maksimal. Karena dari pertemuan dengan KPU Pusat, tidak ada hasil riil atas rekomendasi 30 kursi untuk DPRD Manggarai berdasarkan hasil dengar pendapat antara KPUD Manggarai, Dewan, dan Pemkab. Kesannya, KPU Pusat seolah-olah masih membenarkan penetapan 40 kursi yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu.

”Kita sudah bertemu dengan Ketua KPU Pusat Hafiz Ansari usai dengar pendapat di Komisi II DPR RI, Senin (18/5). Saat itu, KPU Pusat balik bertanya kepada kita, mengapa baru sekarang diangkat dan dipersoalkan? Bagi kita ini bukan jawaban untuk mencari solusi. Karena di daerah sudah ada masalah sehingga diperlukan jalan keluarnya,” ujar Lodo Bagus.

”Tak puas dengan jawaban itu, kita minta waktu lagi untuk bertemu dengan orang KPU Pusat. Pertemuan dilakukan, Selasa (19/5). Malah, dilakukan rapat pleno anggota KPU Pusat saat itu. Rapat pleno itu tidak ada hasil konkret. Mereka seolah-olah tetap membenarkan keputusan penetapan 40 kursi itu,” katanya.

Dikatakan, secara politis DPRD Manggarai tetap menolak penetapan 40 kursi karena karena melanggar UU Pileg 2008. Dasarnya, jumlah penduduk Manggarai hanya 200 ribu lebih sehingga kursi DPRD hanya 30, bukan 40. DPRD Manggarai tidak mau terlibat konspirasi yang dampaknya pada anggaran.

Sedangkan sebelumnya, Rabu (20/5), seorang anggota tim perumus hasil dengar pendapat DPRD Manggarai, Blasius Mempong mengatakan, dasar penetapan kuota kursi DPRD Manggarai adalah UU Pileg 2008, pasal 26. Di sana jelas, sekali penetapan kursi sesuai dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Manggarai hanya 226.167 jiwa sehingga kuota kursinya 30.

”Ini jelas. Kita konsisten perjuangkan ini. Karena dampaknya nanti ke anggaran untuk daerah ini. Jadi, ada sesuatu yang tak beres dari penetapan kursi DPRD Manggarai tersebut,” katanya.

Ketua KPUD Manggarai, Frans Aci belum berhasil ditemui Flores Pos di Ruteng, Jumat (22/5). Tetapi, dalam beberapa kali wawancara dan di hadapan peserta dengar pendapat di gedung DPRD Manggarai, dua pekan silam, Aci menegaskan, secara hirarkis, KPUD Manggarai melaksanakan apa yang ditetapkan KPU Pusat. Keputusan penetapan kuota kursi Dewan itu sudah final sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

”Keputusan itu sudah final. Alasan jelas. Tidak puas silakan ke pusat guna menanyakan ke KPU Pusat,” katanya.

Pro dan kontra penetapan kursi DPRD Manggarai seperti sering diberitakan media ini mencuat pasca penetapan hasil penghitungan suara Pileg 2009. Saat itu, ada aksi demonstrasi pelbagai elemen yang mempersoalkan penetapan kursi DPRD Manggarai. Dewan menggelar dengar pendapat dengan KPUD dan pemerintah daerah.

Rekomendasi DPRD saat itu, kuota kursi untuk DPRD Manggarai hanya 30 orang sesuai dengan jumlah penduduk. Untuk mendapat kepastian soal itu, pimpinan DPRD Manggarai bersama tim perumus hasil dengar pendapat berangkat ke Jakarta. Dalam waktu bersamaan, Ketua dan anggota KPUD Manggarai dipanggil mendadak ke Jakarta.*

Mayat Perempuan Tersangkut Jaring Nelayan

2009-05-25T20:41:00.000-07:00

Di Satar Punda, Kecamatan Lambaleda

RUTENG (FP) - Tidak diketahui persis penyebab kematian seorang perempuan tua yang tersangkut jaring ikan nelayan Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Kamis (21/5) pagi. Kejadian ini menghebohkan warga Desa Satar Punda dan sekitarnya.

Seorang petugas kesehatan di Puskesmas Dampek, John John per telepon kepada Flores Pos di Ruteng, Kamis (21/5) malam mengatakan, warga Kampung Serise, Desa Satar Punda dan sekitarnya ramai membicarakan temuan mayat dalam jaringan ikan nelayan, Kamis pagi. Semula warga tidak mengenalnya. Tetapi, setelah diteliti ternyata mayat warga Desa Satar Punda. Namanya Kristina Ndun (85 tahun).

”Nelayan kaget sekali dengan temuan mayat dalam jaring ikan tersebut. Namun, warga langsung mengenali mayat itu. Karena ternyata warga Satar Punda sendiri. Keluarga sudah langsung mengambilnya. Kasusnya sendiri telah dilaporkan ke polisi untuk diselidiki lebih lanjut,” ujar John.

Dikatakan, saat ditemukan Pkl. 06.30, mayat sudah masuk dalam jaring ikan nelayan. Tetapi, mayat itu terapung dalam air laut. Warga langsung mengevakuasinya ke darat untuk kemudian dilaporkan ke polisi. Polisi sudah turun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

”Kita tak tahu persis penyebab kematian. Demikian juga mengapa ditemukan di laut. Tadi, polisi sudah lakukan olah TKP. Warga memang ingin tahu karena banyak sekali versi cerita di tengah masyarakat,” katanya.

Mayat sudah diambil keluarga dan telah dikuburkan Jumat (22/5).

Kapolres Manggarai, Hambali belum berhasil ditemui Flores Pos, Jumat (22/5). Tetapi, Kaur Reskrim, Gabriel M. Taek mengatakan, hingga sekarang belum ada laporan apapun mengenai temuan mayat tersebut. Tetapi, ini informasi yang baik guna dicek kebenarannya di Polsek Dampek, Kecamatan Reo. Dalam apel pagi tadi, tidak ada laporan dari Bagian Ops mengenai kejadian tersebut.

”Kita belum dapat laporan soal itu. Dalam apel tadi pagi, juga ada informasi mengenai penemuan mayat tersebut. Tetapi, prinsipnya, kejadian apapun pasti diselidiki aparat kepolisian. Petugas di Polsek pasti sudah memulai melakukan penyelidikan. Karena itu, kita segera lakukan pengecekan mengenai perkembangannya,” katanya.

”Penyelidikan pasti akan dilakukan. Visum et repertum pasti dilakukan. Demikian
juga dengan olah TKP. Itu prosedur yang sudah baku guna mengungkapkan kasus ini. Apalagi, ini temuan mayat. Tetapi, seperti apa penyelidikannya, kita belum tahu. Kita masih harus mengeceknya ke Polsek Dampek.” *

STFK Ledalero Harus Transformasi Diri

2009-05-25T20:36:00.000-07:00

Buku Kenangan Pancawindu STFK Ledalero Diluncurkan

Oleh Kristianto Naben

LEDALERO (FP) -- Sekolah Tinggi Filsafat Katolik (STFK) Ledalero yang telah berusia 40 tahun diharapkan terus ber-metanoia, yakni terus berubah, mentransformasikan diri, mengubah pola hidup untuk kembali menjadi manusia yang autentik, berbela rasa, solider dan terlibat dalam praksis kehidupan masyarakat dan umat.

Tujuan STFK Ledalero sebagai sebuah lembaga pendidikan adalah mengarahkan seluruh civitas academica secara tuntas dalam teori dan praksis untuk ber-metanoia, karena kita berilmu untuk menemukan pegangan hidup yang jelas dan pasti. Di samping itu, para alumninya pun diharapkan untuk terus ber-metanoia dan punya pegangan yang pasti.

Pendapat ini disampaikan P. Dr. John M. Prior SVD yang menjadi pembicara pada seminar dalam rangka Pancawindu STFK Ledalero di Aula Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, Jumat (22/5). Pembicara lain adalah Dr. Nobertus Jegalus yang membawakan makalah berjudul “Studi Filsafat-Teologi dan Perannya dalam Transformasi Sosial Politik di Indonesia”. Seminar ini diikuti dosen, alumni dan mahasiswa STFK Ledalero serta sejumlah tamu dan undangan lainnya.

Dalam makalah berjudul “Cabut Pohon, Geser Gunung: Peran Lembaga Ilmiah dalam Transformasi Rohani dan Sosial Politik”, Pater John mengatakan, seringkali pendidikan ditawarkan kepada mahasiswa tanpa penyadaran sosial. Ini terjadi kalau yang disajikan cuma rumusan-rumusan. Sementara pelayanan sosial kepada kaum miskin diberikan tanpa penyadaran.

“Kita butuh pelayanan pembebasan bagi orang miskin dan orang kaya. Pendidikan yang membebaskan orang kecil dari kemiskinannya, sekaligus pendidikan yang bebaskan orang kaya dari hartanya, yaitu melepaskan keduanya dari kecenderungan ingat diri dan kumpulkan harta bagi diri sendiri. Lembaga ilmiah berdiri di antara kaum miskin yang pasrah dalam kemiskinannya dan kaum kaya yang puas dengan kekayaannya. Jadi, pendidikan tidak akan berhasil tanpa penyadaran kaum miskin dan penelanjangan kaum kaya oleh kaum miskin yang sadar,” katanya.

Lebih lanjut Pater John mengatakan, sebagai homo faber kita melibatkan diri dalam isu-isu yang mendesak seperti soal tambang dan Markas Yonif/Brigiv di Timor. Ini bukan hobi oknum-oknum STFK tetapi merupakan bagian integral dari sifat ilmu dari lembaga STFK.

Sebagai homo sapiens, kita berpikir dan bertindak dengan bijaksana. “Cendekia yang beriman tidak mungkin berkolusi dengan penggandaan kekayaan yang ditumpuk di atas punggung kemiskinan masalah,” katanya.

Mengutip salah satu misi yang diemban STFK Ledalero yaitu menghasilkan orang yang mampu berfilsafat, berteologi dan berpastoral, Pater John menandaskan bahwa sebuah lembaga ilmiah merupakan simpul pokok dalam jaringan kaum aktivis dan ilmuwan. Aktivis menyumbangkan pengalaman dan aksinya serta cara-cara praktikal sedangkan ilmuwan mengupayakan suatu simbiosis di antara pendekatan yang tenang, tekun dan intelektual dengan realitas kaum marginal yang sedang digubris oleh para aktivis.

“Jadi, STFK berperan sebagai salah satu simpul jejaring dari pusat-pusat pastoral, institusi gerejani, dan seterusnya. STFK Ledalero dapat dan malah sudah mempertemukan petugas dan pegiat pastoral di tingkat komunitas basis, LSM-LSM akar rumput, dengan gagasan ilmiahnya. Lembaga ilmiah harus menjadi lokus kunci bagi kritik sosial. Ini sumbangan para akademisi bagi para aktivis agar jangan terbawa pada opurtunisme. STFK Ledalero dapat turut mengupayakan alternative-alternatif yang berbasis iman dan berasaskan etika publik atau kita sendiri tidak bersifat opurtunistik dan menjalankan fungsi sebagai pusat intelektual, moral dan religius,” tegasnya.

Sementara Nobert Jegalus dalam pemaparannya mengatakan bahwa filsafat dan teologi perlu melibatkan diri dalam menanggapi dan memecahkan persoalan sosial politik bangsa Indonesia . Filsafat dan teologi tidak bisa tidak sebagai filsafat terlibat dan teologi terlibat. Filsafat sebagai filsafat terlibat memang bisa membongkar mitos, tetapi ia juga bisa menciptakan mitos baru. Filsafat bisa mengeritik ideologi-ideologi tetapi juga melahirkannya.

“Agar filsafat bisa benar-benar mentransformasikan sosial politik Indonesia maka ia harus benar-benar terdeferensiasi dari teologi. Ini berarti metodologi filsafat haruslah netral dari keyakinan agama. Sedangkan teologi terlibat tidak mengarah kepada satu bentuk teokrasi. Yang hendak dicari adalah di dalam segala sesuatu nilai religius yang adalah nilai kemanusiaan tetap dipertahankan,” katanya.

Salah seorang alumni STFK Ledalero, Aloysius Kelen, mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada STFK Ledalero karena ia telah dibentuk dan dibina di lembaga tersebut sehingga kemudian dapat terlibat dalam dunia pendidikan. STFK Ledalero, menurutnya, telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat dan Gereja.

Buku Kenangan Diluncurkan
Pada momen perayaan pancawindu STFK Ledalero ini, Penerbit Ledalero sebagai mitra dari STFK Ledalero meluncurkan dua buku yang khusus diterbitkan sebagai buku kenangan. Kedua buku itu adalah buku “Demi Tuhan dan Sesama” yang diedit oleh Rm. Rikhard M. Buku Pr dan Yosef M. Florisan dan buku “Menukik Lebih ke Dalam” yang diedit oleh P. Paul Budi Kleden SVD dan P. Otto Gusti SVD.

Peluncuran buku ini ditandai dengan pembukaan selubung papan berisikan kover kedua buku oleh Direktur Penerbit Ledalero, P. Georg Kirchberger SVD. Selanjutnya Pater Georg menyerahkan kedua buku tersebut diserahkan kepada masing-masing editor. Para editor kemudian membagikan buku tersebut kepada sejumlah tokoh di antaranya Uskup Denpasar, Mgr. Silvester San, Pr, Bupati Sikka, Sosimus Mitang, Wakil Bupati Sikka Wera Damianus, Vikjen Keuskupan Agung Ende, P. Yosef Seran SVD, Kristo Blasin sebagai wakil alumni STFK Ledalero dan E. P. da Gomez sebagai wakil tokoh masyarakat Sikka.*

Mahasiswa dari Denpasar Juarai Sayembara Penulisan Karya Ilmiah

2009-05-25T20:31:00.000-07:00

Kristianto Naben

LEDALERO (FP)- Heremias Dupa, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisipol, Universitas Pendidikan Nasional denpasar, menjadi juara pertama sayembara penulisan karya ilmiah dalam rangka memeriahkan perayaan Pancawindu STFK Ledalero. Atas keberhasilannya ini Dupa mendapat hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai senilai Rp3 juta.

Hasil sayembara ini disampaikan oleh Sekretaris Seksi Publikasi Panitia Perayaan Pancawindu STFK Ledalero, P. Yosef Keladu Koten SVD, di sela-sela acara malam kesenian di aula Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, Kamis (21/5).

Dalam laporannya, Pater Yosef mengatakan, karangan yang masuk ke meja panitia berjumlah 40 karangan dari sejumlah universitas di wilayah Nusa Tenggara dan Bali.

Panitia kemudian menyortir karangan tersebut berdasarkan criteria yang telah ditetapkan sehingga mendapatkan 24 karangan yang berkah diuji lebih lanjut oleh dewan juri yang terdiri dari P. Dr. Philipus Tule SVD, Rm. Dr. Hubert Leteng, Pr, dan P. Drs. Felix Baghi, SVD, Lic. Dari hasil itu diperoleh 10 karangan terbaik dan Dupa ditetapkan sebagai juara pertama karena berhasil mendapat poin tertinggi.
Para pemenang setelah Heremias Dupa antara lain Ni Nyoman Sri Lestari (Mahasiswi fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali ), Januario Gonzaga (Mahasiswa Fakultas Filsafat Agama, Unika Widya Mandira Kupang), Maria Eufemia Bunga (Mahasiswi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula Ende), Florensia Wongari (Mahasiswi Fakultas Keperawatan Unipa Maumere), Martha Aries Mone (Mahasiswi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula Ende), Cindy Amanda Shandy (Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali), Hironimus Nitsae (Mahasiswa Fakultas Filsafat Agama Unika Widya Mandira Kupang), Hengky Ola Sura (Mahasiswa Universitas Flores Ende) dan Gregorius Abanit Asa (Mahasiswa Fakultas Filsafat Agama Unika Widya Mandira Kupang).

Sedangkan untuk tingkat mahasiswa/I STFK Ledalero, Silvester Ule berhasil meraih juara pertama menyisihkan 15 peserta lainnya. Juara kedua diraih oleh Serafinus Liberatus Jebada, juara ketiga diraih Charles Emanuel DM dan juara keempat diraih Yopi Sadipun. Karangan para peserta ini diuji oleh dewan juri yang terdiri dari P. Dr. Bernard Boli, SVD, P. Drs. Bernard Hayon, SVD, Lic., dan Rm. Drs. Sipri Hormat, Pr, Lic.

Acara malam budaya ini dimeriahkan oleh para artis dari Sanggar Budaya Benza dan Sanggar Kibolibok yang mementaskan sejumlah tarian, kelompok musik dari SMPK Reinha Rosari Kewapante dan Acoustic All Ledalero yang membawakan sejumlah lagu, dan kelompok teater Aletheia yang mementaskan teater berjudul “Promoteus”.*

BENTARA: Polisi Kotor Tolak Kuitansi

2009-05-05T18:52:00.000-07:00

Kasus Tilang di Maumere

Oleh Frans Anggal

Warga Maumere yang ditilang polantas Polres Sikka protes. Tiap butir pelanggaran dikenai denda Rp75.000. Uangnya disetor ke polantas, namun tanpa kuitansi atau tanda bukti pembayaran. Muncul dugaan, polantas melakukan pungutuan liar. Polantas membantah.

Menurut Kasat Lantas Indra Wijatmiko, pihaknya hanya mengeluarkan blanko tilang, bukan kuitansi. Di dalamnya tercantum jenis pelanggaran dan nilai uang yang harus dibayar pelanggar. “Kami bukan jual kacang seperti di pasar sehingga bisa keluarkan kuitansi. Blanko tilang yang kami keluarkan sesuai kesepakatan tim terpadu.”

Ini gawat. Polantas tidak memisahkan dua tanda bukti yang hakikatnya berbeda. Blanko tilang itu tanda bukti penilangan. Pencantuman nilai uang di dalamnya hanya bersifat pemberitahuan, seperti halnya pencantuan nilai uang dalam surat penagihan. Pencantuman ini mewajibkan tindakan lain, tindakan transaksi, memberi dan menerima uang, yang harus disertai tanda bukti tersendiri. Itulah kuitansi.

Untuk instansi pelayanan publik, kuitansi itu wajib hukumnya. Malah, idealnya, rangkap empat! Kuitansi merupakan bukti akuntabilitas sebuah instansi. Tegasnya, akuntabilitas mengharuskan kuitansi. Karena itu, kewajibkan ini tidak hanya ditujukan kepada petugas selaku pelayan, tetapi juga kepada masyarakat yang dilayani. Masyarakat selalu diimbau: jangan takut minta kuitansi saat bertransaksi.

Dalam kasus tilang di Maumere, imbauan ini dilaksanakan oleh Yonanes Kia Nunang, salah seorang pelanggar. Ia minta kuitansi kepada polantas Yodi Sadipun saat membayar denda Rp150.000 untuk dua butir pelanggaran. Kuitansi ia butuhkan guna mempertanggungjawabkan uang yang ia keluarkan. Polantas tidak berikan kuitansi. Kia Nunang mempertanyakan, mengapa polisi tidak melakukan hal itu.

Pertanyaan ini dijawab enteng saja oleh kasat lantas. “Kami bukan jual kacang seperti di pasar sehingga bisa keluarkan kuitansi.” Ini jawaban ngawur yang tidak menunjukkan kelas yang pantas bagi seorang kasat lantas. Kuitansi itu wajib hukumnya. Nama lainnya “tanda bukti setor”, sebagaimana tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Banko Tilang yang merupakan lampiran Skep Kapolri Tahun 1998.

Jadi, cukup jelas. Alasan yang dikemukakan kasat lantas hanyalah dalih, mencari-cari pembenaran untuk tindakan yang jelas-jelas salah. Kedoknya kelihatan. Kalau ada instansi yang bertransaksi tanpa kuitansi, patut dapat diduga ke mana uang akan lari. Bukan ke kas negara. Tolak kuitansi atau “tanda bukti setor” itu merupakan “tanda bukti kotor”. Polisi kotor tolak kuitansi.

“Bentara” FLORES POS, Rabu 6 Mei 2009

SENGGOL

Proyek kantor bupati Nagekeo jalan di tempat.
Manusianya jalan ke mana-mana.

Ngada belum serahkan semua aset ke Nagekeo.
Tanda pemekaran setengah hati.

Listrik “liar” terangi perumahan Batuata, Flotim.
Sama, “jinak” tapi padam terus.

Om Toki

BENTARA: Pornodiksi PDIP Mabar

2009-05-05T18:50:00.000-07:00

Tolak Tambang dan Pilkada 2010

Oleh Frans Anggal

Fraksi PDIP Mabar menyatakan tolak tambang. Tambang merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Mabar memiliki banyak sektor andalan yang sudah lama diakrabi masyarakat. Pertanian, kelautan, dan perikanan. Belakangan, pariwisata. Sektor-sektor inilah yang semestinya dikembangkan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD. Yang terjadi, sektor-sektor nonmineral ini belum dikembangkan optimal, sekarang mau urus tambang. Malah, ada pihak tertentu yang ngotot sekali. Ini ada apa?

Dalam sikapnya ini, Fraksi PDIP bermain bahasa. Siapa “pihak tertentu”, tidak disebutkan. Juga, “ini ada apa” tidak dijawabnya. Sengaja. Berkabur-kabur dengan pernyataan. Manfaatnya ganda. Pertama, dengan pernyataan kabur, publik tetap tahu siapa itu “pihak tertentu”. Sebab, yang dibaca publik bukan hanya teksnya tapi juga konteksnya. Kedua, dengan pernyataan kabur, Fraksi PDIP merasa bebas dari tanggung gugat.

Begitulah permainan bahasa politik. Santun, tapi sebenarnya tidak sopan. Mirip ketidaksopanan berpakaian. Berpakaian tidak sopan bukannya tidak berpakaian. Tetap berpakaian. Bukannya tidak menutupi aurat. Tetap menutup, namun dengan motivasi sebaliknya. Menutup untuk menonjolkan. Seandainya cara berpakaian seperti ini masuk pornoaksi, maka bertutur kata atas cara yang sama masuk pornodiksi. Pornodiksi politik.

Dalam soal tambang yang daya rusaknya luar biasa, semestinya Fraksi PDIP Mabar tidak bergenit-genit dengan pornodiksi politik. Mengapa tidak berterus terang saja? Misalnya, menyebut Bupati Fedelis Pranda sebagai “pihak tertentu” itu, dan langsung mengarahkan “ini ada apa” ke persiapan diri sang bupati menjelang pilkada Mabar. Bahwa, tambang emas bisa menjadi mesin uang yang dapat melempangkan jalannya untuk menang lagi pada periode kedua.

Berterus terang tidak ada salahnya, malah bermanfaat, termasuk bagi Bupati Pranda sendiri. Ia perlu tahu, wacana itu sudah berkembang. Wacana yang lahir dari berbagai preseden pada banyak daerah. Banyak bupati tikam kepala dengan tambang pada etape terakhir periode pertama untuk membekali diri ke periode kedua. Kalau investor masuk dengan modal Rp334 miliar misalnya, si bupati kebagian 10 persen, Rp33 milar. Tak heran, dia akan tikam kepala, tambang harus jadi, apa pun akibatnya bagi lingkungan.

Dalam hal sepenting ini, Fraksi PDIP Mabar tidak berani lugas, jelas, dan tegas. Masih berpornodiksi ‘menutup untuk menonjolkan’. Sementara dalam hal yang belum saatnya, ia begitu cepat buka-bukaan. Ia mengusung pasangan Agus Ch Dula dan Ambros Janggat untuk pilkada 2010. Ini memberi kesan: tolak tambang, karena ada maunya.

Yang kita inginkan: tolak tambang itu komitmen, bukan sekadar sarana merebut takhta. Kalau cuma untuk itu, apa bedanya dengan yang ngotot tambang yang juga kepingin takhta?

“Bentara” FLORES POS, Selasa 5 Mei 2009

SENGGOL

Pendidikan di Ende masih memprihatinkan.
Kantornya saja pindah-pindah.

NTB jadi lokasi uji coba tanaman jarak.
Di NTT pernah jadi, mubazir.

Dana penanggulangan bencana Egon Rp3 miliar.
Satu peluang lagi, siap dimakan.

Om Toki

BENTARA: Olengnya Kapolres Sikka

2009-05-05T18:47:00.000-07:00

Kontroversi Autopsi Jenazah Andri Heryanto

Oleh Frans Anggal

Mabes Polri heran dan meragukan mekanisme autopsi jenazah Andri Heryanto
yang dilakukan tim forensik yang didatangkan Polres Sikka. Mengapa hanya sampel otak dan hati yang diambil untuk diuji di laboratoriun forensik (labfor)? Hanya dengan dua sampel itu, penyebab kematian sulit diketahui. Mengapa hasil uji labfor juga tidak tranparan? Mengapa pula tidak disampaikan kepada keluarga Andri? Kini Mabes Polri sedang mencari waktu yang tepat untuk datang ke Maumere, mengevaluasi mekanisme autopsi yang sudah dilakukan itu. Tidak tertutup kemungkinan, mabes akan melakukan autopsi ulang.

Tanggapan Kapolres Agus Suryatno? Mekanisme autopsi sudah profesional. Autopsi dilakukan tim forensik independen. Anggota Komnas HAM hadir memantau dan mengawas. Soal mengapa hanya sampel hati dan otak yang diambil, itu kewenangan tim forensik, ”Jangan tanya saya. Yang pasti, autopsi sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.”

Jawabannya mudah ditebak. Selalu begitu. Sebab, sikap dasarnya tetap yang itu-itu juga: menolak autopsi ulang karena polisi dan tim forensik sudah bekerja profesional. Malah ia pernah menilai autopsi ulang itu tidak etis karena melanggar kode etik kedokteran. “Bentara” edisi Sabtu 21 Maret 2009 menggolongkannya sebagai sesat pikir kapolres Sikka. Polisi yang punya kode etik sendiri koq mendasarkan sikap pada kode etik orang lain. Profesinya polisi, kode etiknya kedokteran. Polisi berlagak dokter.

Yang menarik, kapolres berbalik 180 derajat ketika Mabes Polri meragukan mekanisme autopsi yang hanya mengambil sampel otak dan hati. Itu kewenangan dokter forensik, katanya, ”Jangan tanya saya.” Kita bisa mengatakan, lho, Anda kan telah bersikap seolah-olah sebagai dokter ketika menolak autopsi ulang, mengapa sekarang tiba-tiba kembali menjadi polisi? Anda ini sebenarnya siapa? Kapolres Sikka ataukah Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia?

Dari sikap kukuh kapolres Sikka menolak autopsi ulang dan argumentasinya yang oleng-kemoleng, kita patut dapat menduga, ada yang disembunyikan secara sistematis oleh Polres Sikka dalam kematian Andri. Dugaan ini semakin kuat kalau dikaitkan dengan kasus dua hari sebelum Andri ditemukan mati tergantung di kosnya. Korban dianiaya seorang oknum Polres Sikka. Penganiayan ini sendiri tidak jelas lagi penanganannya. Saat ditemukan dan dimandikan keluarga, jenazah Andri tidak mencirikan kematian karena gantung diri. Lidahnya tidak menjulur, matanya tidak membelalak. Sebaliknya, pada sekujur tubuh ditemukan luka lebam. Satu giginya patah. Saat mengautopsi, tim forensik yang katanya independen itu hanya mengambil sampel otak dan hati. Hasilnya: murni mati gantung diri. Polres pun menyatakan menutup kasus ini.

Kalau kapolres tikam kepala menolak autopsi ulang dengan argumentasi oleng-kemoleng, itu bisa dimengerti dalam konteks ini. Mungkin ia sedang kelabakan. Itulah risikonya. Sendiri suka, sendiri rasa.

“Bentara” FLORES POS, Senin 4 Mei 2009

SENGGOL

Polantas Sikka diduga lakukan pungutan liar.
Caranya pasti terkesan jinak.

Hak-hak kaum buruh di Manggarai diabaikan.
Bungkam terus, abai terus.

Pemkab Ende hentikan evakuasi Nusa Damai.
Sudah dua bupati, masih juga.

Om Toki

BENTARA: Mabar Kepingin ‘Kutukan’

2009-05-05T18:44:00.000-07:00

Ketika Mulai Melirik Tambang Emas

Oleh Frans Anggal

Wakil Ketua DPRD Mabar Ambros Djanggat dan Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur tersinggung, kecewa, menyesal, dan prihatin. Banyak media nasional tidak tahu letak Taman Nasional Komodo (TNK). Berita menyebutkan, TNK berada di Pulau Sumbawa. Lainnya, TNK masuk NTB. Media sudah begitu, orang per orang apalagi. Ada yang mengira TNK dekat dengan Ambon.

Sampai seperti itu, salah siapa? Ambros Djanggat dan Abdul Ipur menuding media. Media tidak akurat. Benar. Tapi tidak sepenuhnya. Mabar juga bersalah. Malah, kesalahannya paling besar dan menjadi biang kerok. Mau dikenal bagaimana kalau tidak diperkenalkan?

Tak ada kabupaten di NTT yang dikaruniai potensi pariwisata sekaya dan seindah pariwisata Mabar. Mabar punya banyak sekali. TNK hanya salah satunya, sekalgus jadi “ikon”-nya. Kalau sampai cuma TNK yang terkenal, Mabarnya tidak, ini ada apa? Ada yang belum beres. Pariwisatanya belum digenjot optimal. Salah siapa? Media? Lalu, bupatinya?

Yang banyak diharapkan dari Bupati Fidelis Pranda selaku bupati perdana Mabar justru, antara lain, peletakan fondasi, rancang bangun, dan pengembangan pariwisata sebagai leading sector yang menarik sektor-sektor lain. Di jelang senja kekuasaannya, sudahkah itu terwujud? Pasti dijawab sudah. Kalau sudah, mengapa TNK tenar sendirian sedangkan Mabar tidak?

Yang mencengangkan, ketika pariwisata belum sungguh-sungguh dikembangkan, perhatian sudah mulai ke tambang emas. Ini bahaya. Selain dahsyat daya rusaknya terhadap lingkungan, tambang emas membuat penguasa mengidap miopia (rabun jauh). Emas membawa rezeki nomplok (windfall profit) yang membuat penguasa gagal melihat jauh ke depan. Dalam jangka pendek, rezeki nomplok itu menguntungkannya, apalagi kalau mau menang pilkada. Dalam jangka panjang, lain ceritanya.

Dengan rezeki nomplok, penguasa jadi kaya mendadak. Ia tidak lagi bergantung pada rakyat sebagaimana laiknya pemimpin negara demokrasi yang hidup dari pajak. Sebaliknya, ia bisa “beli” rakyat. Keenakan oleh rezeki ini, ia abaikan investasi jangka panjang di sektor non-mineral seperti industri dan jasa. Padahal, emas akan habis. Akhir cerita: begitu emas habis, habislah semuanya.

Indonesia mengalami ini ketika terbuai rezeki nomplok minyak tahun 1970. Minyak mulai habis, Indonesia pun semakin miskin. Inilah yang disebut ‘kutukan sumber daya alam’ (resource curse). Sebaliknya, Jepang, Korea, Singapura. Miskin sumber alam, tapi maju pesat karena terpacu mengkompensasikan ketiadaan sumber alam melalui pengembangan sektor lain seperti teknologi dan jasa.

Sekarang, giliran Mabar. Mulai melirik tambang emas. Pariwisata terancam ditinggalkan. Rupanya kepingin ‘kutukan’ juga.

“Bentara” FLORES POS, Sabtu 2 Mei 2009

SENGGOL

Selamat Merayakan Hardiknas
2 Mei 2009
“Pendidikan Mencerdaskan, Pendidikan Memerdekakan”

Om Toki

BENTARA: Mabar dan Keajaiban Itu

2009-05-05T18:40:00.000-07:00

TNK dalam Poling The Seven Wonders Foundation

Oleh Frans Anggal

Taman Nasional Komodo (TNK) di Mabar kini di urutan ke-8 Keajaiban Dunia untuk kategori Grup E yang meliputi hutan dan taman nasional. Begitu hasil poling The Seven Wonders Foundation di Swiss. Poling dimulai 2008. Seleksinya bertahap. Desember 2009, seleksi terakhir menentukan yang terajaib dari setiap grup, seluruhnya tujuh grup, untuk kemudian ditetapkan sebagai Tujuh Keajaiban Dunia. Pengumumannya pada 2010.

Awalnya, dari Indonesai ada tiga: Gunung Krakatau, Danau Toba, dan TNK. Dalam perjalanan, tinggal TNK. TNK bersaing dengan 60 keajaiban dunia dari 6 benua. Semula ia di urutan 14, lalu naik ke urutan 10, dan sekarang di urutan 8.

Naiknya posisi bergantung dari banyaknya dukungan. Karena itu, Mabar mulai bergerak. Bupati Fidelis Pranda ajak masyarakat kirim dukungan via internet dan telepon ke Swiss. Wabup Agus Dula imbau pemilik warnet turunkan tarif internet. Wakil Ketua DPRD Ambros Djanggat desak pemkab siapkan internet gratis.

Secara ilmiah, poling seperti ini tidak valid dan dapat menyesatkan. Cacat metodologisnya: responden tidak ditentukan oleh penyelenggara, tapi oleh responden sendiri. Bahayanya: masyarakat akan mudah menganggap hasil poling sebagai kenyataan objektif. Kendati demikian, ada manfaatnya. Efek promosinya besar. Ini yang menguntungkan.

“Kalau TNK masuk tujuh besar maka masyarakat Mabar, Flores, NTT, dan Indonesia bangga. Kunjungan turis bakal meningkat. Dampaknya akan meningkatkan ekonomi masyarakat dan PAD Mabar.” Begitu kata Ambros Djanggat. Benar. Yang jadi pertanyaan: seberapa besar peningkatan itu?

Kita bisa pastikan, dampak ekonomis bagi masyarakat dan PAD tidak akan sebanding dengan ketenaran TNK, kalau pariwisata Mabar masih seperti sekarang. Pariwisatanya belum menjadi leading sector yang menggerakkan sektor-sektor lain. Lihat saja. Mabar boleh punya TNK, Bali yang raup untung. Kapal turis datang dari Bali langsung ke TNK, lalu balik lagi ke Bali. Mabarnya tidak dilirik. Bali makan duitnya, Mabar makan bangganya.

Kalau masih seperti itu, gerakan Mabar mengantar TNK masuk Tujuh Keajaiban Dunia tak lebih daripada ‘fenomena permen karet’ (bubble gum phenomenon). Menggelembung besar, isinya hampa. Tak ada pula yang bisa diangkatnya kecuali dirinya sendiri. Sebab, ia cuma permen karet, bukan balon udara.

Dalam dunia psikologi, ‘fenomena permen karet’ menggejalakan kelainan jiwa. Megalomania. Kelainan jiwa yang ditandai khayalan tentang kekuasaan dan kebesaran diri. Ekspresinya: ucapan dan tindakan. Gila yang besar-besar meski merusak. Tambang emas, gedung megah, mobil mewah, pesta meriah. Di tengah kemiskinan rakyat, bukankah ini termasuk “keajaiban dunia” juga?

“Bentara” FLORES POS, Jumat 1 Mei 2009

SENGGOL

Kasus Rm Faustin, Uskup dan para imam kecewa dengan Polres Ngada.
Polres bisa tanya, apa itu kecewa?

Terkait mogok makan, Yayasan Nusa Nipa bertemu dengan mahasiswa.
Temu kangen apa temu pisah?

Aliansi mahasiwa gulirkan 5 calon bupati dan wabup Mabar.
Hujan kepagian, ada apa?

Om Toki

BENTARA: Mogok Makan di Unipa

2009-04-30T06:43:00.000-07:00

Ketika Rektor Bekukan Senat dan Skors Mahasiswa

Oleh Frans Anggal

Mahasiswa Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere mogok makan di depan rektorat. Mereka tolak keputusan Rektor P Wilhelm Djulei SVD yang bekukan pengurus senat perguruan tinggi dan menskors 3 mahasiswa selama 1 tahun.

Awalnya, biaya kuliah kerja nyata (KKN) Rp145 juta. Seluruhnya dibebankan pada 120 peserta KKN. Tiap peserta wajib setor Rp700 ribu. Senat protes. Terlalu mahal. Peruntukannya pun tidak wajar. Biaya yang seharusnya tanggungan yayasan, dibebankan juga pada mahasiswa, seperti honor panitia dan belanja alat tulis kantor. Persoalan ini tak terselesaikan dengan baik oleh panitia. Di bawah senat, mahasiswa pun gelar orasi di halaman kampus. Menanggapi aksi, rektor terbitkan SK tentang pedoman pelaksanaan organisasi kemahasiswaan. Senat nilai SK ini langgar aturan lebih tinggi dan matikan demokrasi kampus. SK mereka coret. Akibatnya, ketua senat dan dua rekannya diskors. Rektor juga bekukan organisasi senat. Sebagai protes atas kesewenang-wenangan ini, mereka mogok makan.

Mogok makan adalah sebuah cara perlawanan tanpa kekerasan. Awalnya, di Irlandia, mogok makan seringkali dilakukan di depan pintu rumah si pelanggar. Membiarkan seseorang mati di depan rumah karena kesalahan yang dituduhkan dianggap sebagai sesuatu yang mencemarkan si pemilik rumah.

Mahatma Gandi pakai cara ini dalam gerakan kemerdekaan India melawan Inggris. Efektif. Yang baru saja dan berhasil, mogok makan 5 hari Presiden Bolivia Evo Morales. Ia baru berhenti setelah parlemen Bolivia menyetujui UU yang memastikan pemilu 6 Desember 2009, sekaligus mengizinkan presiden pertama suku Indian ini bisa ikuti kembali.

Akankah mogok makan para mahasiswa Unipa efektif seperti Gandhi dan berhasil seperti Morales? Tak tahulah. Mogoknya Gandi efektif karena dia tokoh berpengaruh. Mogoknya Morales berhasil karena dia presiden. Yang mereka hadapi, penjajah Inggris dan parlemen Bolivia. Di Unipa? Mereka cuma mahasiswa. Lagi pula, ini di Indonesia. Mau mati, mati saja. Pancasila sudah jadi Pencak Silat. Demokrasi sudah jadi demo-crazy. Kekuatan logika (intellectual power) sudah diganti logika kekuatan (political power).

Jadi? Jawabannya bergantung pada rektor dan ketua yayasan. Yang jelas, kita prihatin. Sejak berdiri 2004, baru kali ini Unipa lakukan KKN. Eh, langsung bermasalah. Dan, awal masalah itu adalah uang. Buruk. Bukan karena uang tidak penting. Yang jadi soal: mengapa gara-gara uang KKN, masalah ikutannya begitu panjang dan dramatis. Ini hanya memperkuat kesan, dunia perguruan tinggi semakin mengabdi pada kepentingan pasar. Kapitalisasi pendidikan menjadi begitu mutlak. Semua ruangnya dijadikan komoditas untuk menumpuk modal. Tak heran, pendidikan menjadi begitu mahal.

Kita berharap, rektor dan ketua yayasan bijaksana. Membiarkan seseorang mati di depan rumah hanya akan mencemarkan si pemilik rumah.

“Bentara” FLORES POS, Kamis 30 April 2009

SENGGOL

Di Manggarai, ibu-ibu protes di kantor pos karena tidak terima BLT.
Sabar ya bu, tunggu dekat pilpres.

Menurut Polres Sikka, dua buronan pencuri masih sembunyi di Bukit Kopong.
Itu hari, katanya, sudah lari ke Ende.

Kata Chatib Basri, birokrasi berbelit belum hilang di Indonesia.
Sudah berbelit, gemar pula berkelit.

Om Toki

BENTARA: Ngawurnya Bupati Pranda

2009-04-29T04:23:00.000-07:00

Beberapa Pernyataan yang Memojokkan Gereja

Oleh Frans Anggal

Bupati Mabar Fidelis Pranda melontarkan pernyataan keras terhadap Gereja dalam seminar tambang di Labuan Bajo, Sabtu 25 April 2009. Tentang pernyataan ini, Flores Pos dan Pos Kupang hanya menyinggungnya sedikit. Yang lengkap justru beredar via SMS. Administrator Keuskupan Ruteng Rm Laurens Sopang Pr meneruskan SMS dari Rm Robert Pelita Pr di Labuan Bajo.

“Ini pernyataan-pernyataan Bupati Pranda yang bernada memojokkan Gereja kemarin dalam seminar. (1) Gereja jangan menjadi provokatur di tengah masyarakat. Kalau masyarakat sudah setuju kehadiran tambang, untuk apalagi kamu masuk ke sana? Jangan mengadu domba masyarakat. (2) Cincin nikah, cincin uskup, dan piala misa itu dari mana? (3) Mengapa pembalakan liar Gereja tidak omong, tapi tambang ngotot sekali? (4) Kita urus saja bidang kita masing-masing. Gereja jangan campur tangan lagi soal tambang. (5) Apa itu JPIC? Sampai dia buat pelesetan menjadi Gipi Asi, dengan nada sinis. (6) Dia menyapa Pater Simon sebagai Saudara. Tapi diawali dengan nada sinis juga. ‘Saya panggil Pater atau Pa moderator ini. Saya panggil Saudara saja. Karena saya tahu pastor itu hanya urus Gereja.’ (7) Yang menolak tambang itu anti-Pancasila dan UUD ’45.”

Bila ketujuh pernyataan Pranda dikritisi, kolom ini terlalu pendek. Ringkas saja, kata-katanya memang keras. Keras, karena memojokkan, bukan karena logis dan benarnya. Ia bernyali mengkritik Gereja dan para imam, sayangnya dengan bekal pengetahuan yang parah. Akibatnya: tahu sedikit, omong banyak. Tahu tidak betul, omong ngawur.

Dia tidak sendirian. Di Ende dan Lembata ada juga. Tahun 2008, ketika JPIC SVD dan Keuskupan Agung Ende mendampingi 11 pemilik tanah yang dikorbankan dalam ganti rugi tanah PLTU Ropa, Camat Maurole Gregorius Gadi mencap para imam provokatur, menghasut rakyat melawan pemerintah. Di Lembata, Wakil Bupati Andreas Nula Liliweri juga menuduh para imam provokatur karena memihak masyarakat menolak tambang emas.

Tanggapan para imam? Singkat saja. Ini misi kehadiran Gereja yang tidak bisa ditawar-tawar. Bagi imam Katolik, tak ada pelayanan kepada Allah tanpa kepedulian terhadap sesama dan alam ciptaan. Tanggapan ini pun terasa cukup untuk dialamatkan kepada Bupati Pranda.

Seorang bupati cerdas, Katolik, yang tahu hakikat, tugas, dan fungsi Gereja serta kaum tertahbis, dan bersih diri, tak mungkin omong ngawur. Kalau sampai ngawur, mungkin ada apa-apanya. Lazimnya, pemojokan terhadap Gereja dan cap provokatur terhadap para imam merupakan tanda kegelisahan kekuasaan menghadapi kebusukannya sendiri yang tengah terancam terbongkar kedoknya.

Untuk itu, Gereja dan para imam akan maju terus. Ini tugas perutusan. Bersuara lantang justru ketika semua orang memilih diam.

“Bentara” FLORES POS, Rabu 29 April 2009

SENGGOL

Di Sikka, empat kantor pemerintah dibobol maling.
Satpam jadi satnyak (satuan nyenyak).

Para saksi minta hitung ulang, pleno KPU Lembata ricuh.
Ikrar pemilu damai dulu itu, di mana?

Di Ende, UN SMP/MTs hari pertama berjalan lancar.
Biasa, semuanya lancar, kecuali otak.

Om Toki

BENTARA: Lamalera Tolak Congkak

2009-04-28T17:41:00.000-07:00

Di Balik Rencana Konservasi Ikan Paus

Oleh Frans Anggal

Masyarakat Lamalera, Lembata, menolak rencana pemerintah pusat menjadikan Laut Sawu Zona II satu-satunya kawasan konservasi nasional yang khusus melindungi ikan paus. Bila ini terlaksana, hancurlah ola nue, tradisi penangkapan ikan paus yang merupakan mata pencaharian satu-satunya masyarakat Lefo Lamalera yang diwariskan turun-temurun.

Yang hancur bukan hanya sumber ekonomi, tapi juga seperangkat nilai adiluhung. Sudah berabad-abad, ola nue menyangga nilai-nilai budaya yang kemudian berjalin berkelindan dengan nilai-nilai kristiani sejak masuknya agama Katolik di Lembata melalui Lamalera 1886.

Penangkapan paus berlangsung enam bulan, Mei-Oktober. Awal dengan bulan Maria, akhir dengan bulan Maria. Selama enam bulan, Lamalera berkanjang dalam doa rosiario. Sebelum melaut, 27-29 April dibuat upacara adat. Persiapan lahir-batin dan rekonsiliasi. Pada 30 April, sore hari, misa mohon keselamatan bagi arwah semua orang yang meninggal di laut. Pada 1 Mei, misa mohon keselamatan bagi yang akan melaut. Baru keesokan harinya, 2 Mei, mulai melaut. Lima hari seminggu, Sabtu dan Minggu istirahat. Hasil tangkapan dibagikan kepada semua warga kampung, dengan mengutamakan para janda, yatim piatu, dan fakir miskin. Ini luar biasa!

Semua ini terancam punah oleh kebijakan konservasi. Di Indonesia, kebijakan ini mengabaikan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Begitu terpusatnya, secara sistematis ia memperlemah posisi masyarakat dan meruntuhkan tatanan sosial masyarakat.

Konservasi di Indonsia tergila-gila pada sains. Atas nama sains, segala hal yang tidak berbasis ilmiah dicampakkan. Begitu mutlaknya sehingga semua yang disebut kearifan lokal dan pengetahuan tradisional ditendang buang. Lucunya, di Jepang, negara yang sainsnya begitu maju, sistem pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat masih dipertahankan, berseiring dengan kegiatan perikanan modern. Jepang tidak ahistoris seperti Indonesia.

Konservasi di Indonesia sok ilmiah, akhirnya terjerumus ke "ortodoksi lingkungan" (environmental orthodoxy). Lihat, begitu terjadi kerusakan lingkungan, masyarakat lokal yang miskin yang dipersalahkan. Kalau populasi paus di Laut Sawu menurun, tradisi ola nue di Lamaleralah yang dituding.

Yang tidak dilihat, orang miskin justru sangat sadar terhadap dampak negatif dari lingkungannya mengingat mereka bergantung penuh pada lingkungan itu. Mereka pun dapat melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, asalkan tersedia rangsangan dan informasi yang memadai. Ini yang semestinya dilakukan pemerintah, bukan secara sepihak menetapkan wilayah konservasi lalu datang sebagai pembunuh.

Penolakan mayarakat Lamalera sangat bisa dimengerti. Pusat congkak, Lamalera tolak.

“Bentara” FLORES POS, Selasa 28 April 2009

SENGGOL

Turut Berduka Cita atas Meninggalnya
Bpk Piet Alexander Tallo, Mantan Gubenur NTT
“Requiescat in Pace”

Om Toki

Pertemuan Rasisme PBB Sahkan Deklarasi Akhir

2009-04-27T21:20:00.000-07:00

JENEWA (ANTARA)

Pertemuan PBB mengenai rasisme hari Selasa mensahkan deklarasi akhir terhadap rasisme, xenopobhia dan sikap tidak toleran, satu hari setelah pidato anti-Israel oleh presiden Iran memicu walk out massal.

"Nyonya-nyoya dan tuan-tuan, anda telah mengambil keputusan yang penting untuk mensahkan dokumen ini," pemimpin pertemuan Amos Wako mengatakan, melukiskan pensahan dokumen tersebut sebagai "hasil yang bersejarah".

Wako, jaksa agung Kenya, menambahkan bahwa langkah itu "menunjukkan bahwa orang dapat tetap terlibat secara konstruktif dan mencapai konsensus".

Beberapa utusan mengatakan pidato Ahmadinejad telah memperkuat ketetapan hati para utusan untuk mensahkan deklarasi itu secepat mungkin, dengan demikian memajukan pensahan itu ke Selasa, ketimbang seperti yang direncanakan Jumat.

"Kita tidak dapat membiarkan keputusan dan konsensus kita dihancurkan oleh kejadian atau ketidaktoleranan dan hasutan seperti yang kita saksikan kemarin," dubes Inggris Peter Gooderham mengatakan.

Presiden Iran Mahmoud Ahamdinejad, yang sebelumnya menyerukan Israel untuk dihapuskan dari peta, Senin mengkritik pembentukan "pemerintah yang sama sekali rasis di Palestina yang diduduki" pada 1948. Ia menyebut Israel sebagai "rezim yang sangat kejam dan rasis represif".

Pidatonya telah mendorong walk out oleh 23 utusan negara-negara Uni Eropa, dan kesibukan kutukan dari negara-negara Barat.*

Realisasi Raskin 18, 22 Persen

2009-04-27T21:18:00.000-07:00

Jumlah Rumah Tangga Miskin 577.640

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FLORES POS) -- Realisasi raskin periode Januari- 16 April 2009 baru sebanyak 18,22 persen atau 6.314ton dari target penyaluran untuk periode ini sebanyak 34.658 ton. Ada empat kabupaten yang belum merealisasikan penyaluran raskin yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo dan Timor Tengah Selatan (TTS).

Demikian laporan Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog NTT, S. Ariyanto pada acara launching raskin 2009 bertempat di lapangan Batuplat-Kota Kupang, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, pagu raskin untuk NTT tahun 2009 ditetapkan sebanyak 577.640 rumah tangga miskin (RTM) dengan jumlah beras sebanyak 103.975 ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2008, terjadi penurunan jumlah RTM sebanyak 45.467 RTM atau 7,29 persen dari jumlah tahun 2008 sebanyak 623.107 rumah tangga sasaran (RTS). Dengan demikian, jumlah beras pun berkurang sebanyak 5.068 ton (4,46 persen) atau berkurang menjadi 103.975 ton dari jumlah tahun 2008 sebanyak 109.043 ton.

Walikota Kupang Daniel Adoe berharap program raskin dapat meringankan beban masyarakat terkait daya beli beras di pasar. Pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi NTT diharapkan dapat meneruskan program raskin karena terbukti memiliki multiplier efek terhadap berbagai aspek pemberdayaan masyarakat.

Gubernur Frans Lebu Raya menyampaikan, bersamaan dengan launching raskin 2009, juga di-launching program bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan bencana alam tingkat provinsi NTT. Ketiga program itu merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dan rasa kemanusiaan yang utuh dari pemerintah terhadap masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan bantuan untuk ketiga program dimaksud bertujuan untuk membantu mengurangi sebagian beban pengeluaran RTS penerima dan sebagai bentuk kependulian terhadap korban bencana.

“Saya berharap ke depan jumlah RTM di NTT berkurang. Raskin hanya memenuhi sebagian dari beban masyarakat. BLT hanya membantu masyarakat untuk mengantisipasi tingginya harga beli pasar. BLT janganlah membuat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah,” pinta Lebu Raya.

Lebu Raya mengingatkan agar pelaksanaan ketiga program ini benar-benar tepat sasar dan tepat waktu. Yang berhak menerima adalah orang-orang yang pantas diberikan dengan memenuhi sejumlah kriteria yang berlaku. Jangan sampai, petugas dengan kewenangan yang dimiliki menyalahgunakan penyaluran raskin. Fakta menunjukkan, gara-gara raskin banyak kepala desa harus berurusan dengan hukum. Karena mereka membelokkan raskin ke tempat lain dan dijual guna mendapat keuntungan.

Lebu Raya menambahkan, subsidi pemerintah untuk program raskin sebesar Rp5.800/kg. Sedangkan yang dijual kepada masyarakat seharga Rp1.600/kg. Artinya, pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program raskin.

Karena itu, dalam penerapannya harus benar-benar tepat sasaran. Diharapkan, pada saatnya terjadi pengurangan jumlah RTM di NTT. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di NTT sebanyak 27 persen dan tahun 2008 menurun menjadi 25,68 persen dari total penduduk NTT sebanyak 4 juta lebih.*

DPRD Minta Bupati Kembalikan Bekas Sekolah China

2009-04-27T21:16:00.000-07:00

Ahli Waris Tolak Kembalikan ke Yayasan

Oleh Anton Harus

ENDE (FLORES POS) -- Menindaklanjuti pertemuan antara ahli waris, pengurus Yayasan Hua Chiao, Pemda Ende, Dandim 1602 Ende, Senin (20/4), DPRD Ende menyurati Bupati Ende untuk segera kembali tanah bekas eks Sekolah China itu ke yayasan Hua Chiao.

Surat bernomor 105/170/A.12.481/IV/2009 ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Ruben Resi.

Surat itu menyebutkan, masalah status tanah eks SMEA Negeri (sekolah China) yang terletak di Jalan Pasar, Keurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan dan selama ini menjadi polemik antara para pihak telah diupayakan untuk diselesaikan.

DPRD Ende, kata Ruben, telah menyurati Bupati Ende nomor 301/170/D.7.460/2005 tentang permohonan pengembalian tanah milik eks sekolah China. Memperhatikan surat Komandan Kodim 1602 Ende, nomor 13/175/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005, perihal permohonan pengembalian tanah eks sekolah Hua Chiao Ende, di samping itu penegasan terhadap hal yang sama juga disampaikan oleh Komnas HAM melalui suratnya nomor J.4.U.M.08.10-652 tanggal 12 September 2006 tentang tanggapan atas pendapat Wakil Bupati Ende tentang eks sekolah China di Ende yang ditujukan kepada Bupati Ende.

Berdasarkan data dan fakta yang ada serta merujuk pada surat-surat tersebut, Dewan minta agar tanah eks sekolah China yang dimiliki oleh Pemda Ende cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dengan gambar situasi nomor 43/1993 tanggal 24 Februari 1993 dan sertifikat nomor AG.730949 tanggal 27 September 1997, dipertimbangkan agar dikembalikan kepada Yayasan eks sekolah China (Hua Chiao) Ende.

Ahli Waris Tolak
Ahli Waris tanah eks sekolah Hua Chiao (sekolah China) Alex Joan Sine cs menolak tanah bekas sekolah China dikembalikan ke Yayasan. Alex Joan Sine mengatakan itu kepada Flores Pos, Kamis (23/4) di Ende.

Dia mengatakan, penolakan yang sama telah ia sampaikan saat pertemuan dengan Dewan. Karena Yaysan telah dibubarkan. Tanah eks sekolah China merupakan milik perorangan atau para ahli waris, bukan milik Yayasan. Sampai saat ini, para ahli waris masih memiliki bukti-bukti yang kuat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

“Kami berharap pak bupati mau mempertimbangkan keberatan yang kami ajukan ini. Sebagai ahli waris kami keberatan jika tanah ini diserahkan ke yayasan. Kami minta kesediaan pemerintah dan Dewan untuk melihat kembali status kepemilikan tanah ini. Kami harap pak bupati tidak menyerahkan tanah ini terlalu cepat kepada yayasan,” kata Alex Joan Sine.

Pihaknya juga telah pula meminta bantuan PADMA Indonesia untuk mendampingi para ahli waris dalam penyelesaian kasus tanah ini. Alex Joan dan Maria Marselina Nona selaku ahli waris telah memberikan kuasa kepada PADMA Indonesia di Jakarta untuk mendampingi mereka.

Kepala divisi Advokasi PADMA Indonesia, Gabriel Goa, per telepon membenarkan pengakuan Alex Joan Sine cs.

“Kami telah menerima surat kuasa dari Alex Joan Sine dan Maria Marselina Nona. Kami akan melakukan upaya pendampingan hukum terhadap Alex Joan Sine cs. Saat ini kami telah mendapat jawaban dari Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM Abdul Bari Azed. Kami sedang melakukan penelusuran tentang keberadaan Yaysan Sekolah China di Ende. Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Pemda dan DPRD Ende serta para pihak yang bersengketa. Harapan kami, tanah itu dikembalikan kepada mereka yang benar-benar berhak,” kata Gabriel Goa.

Caleg Perempuan Mengadu ke Panwas

2009-04-27T21:13:00.000-07:00

Pelanggaran pada Saat Pencentangan

Oleh Syarif Lamabelawa

MAUMERE (FLORES POS) -- Sejumlah calon anggota legislatif perempuan untuk DPRD Kabupaten Sikka mengadu ke Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu setempat, Kamis (23/4) terkait pelanggaran saat pencontrengan atau pencentangan di TPS 6 Natuweru, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur.

Di antaranya Maria Misraela, Getrudis Kaunang, Y.C. B.L. de Rosari, Prima Maria, dan Paskalia Labang Lameng. Sejumlah caleg laki-laki Blasius Seo, Eduardus Sareng, Sisco Bero, dan Abdul Muis ikut serta mendampingi mereka.

Maria Misraela, salah seorang caleg dari PSI ketika ditemui di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sikka menjelaskan, di TPS 6 Natuwera, Desa Watugong terjadi pengalihan hak suara pemilih oleh anggota KPPS.

Di TPS tersebut, banyak pemilih yang tidak bisa mencontreng sehingga mereka meminta bantuan Agnes, anggota KPPS. Namun Agnes justru tidak mencontreng nama yang diminta para pemilih.

“Ada empat pemilih yang minta bantuan untuk contreng saya di PSI , tapi bukan nama saya yang dicontreng. Anggota KPPS ini malah mencontreng nama I Made Griastuti Tirta di PKPB. Hal ini yang diprotes oleh para pemilih,” kata Misraela.

Dia menduga pengalihan pilihan politik pemilih pada saat pencontrengan ini dilatari oleh praktik politik uang (money politics).

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Getrudis Kaunang menilai pengalihan ini sebagai tindakan mencoreng citra perempuan politik. “Kasus Watugong itu menunjukkan tindakan mmencoreng citra perempuan politik di kabupaten,” katanya.

Calon anggota DPRD Kabupaten Sikka dari PDIP, Blasius Seo berharap agar tatanan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah ini tidak dirusak dengan cara-cara kotor seperti praktik politik uang. Lebih ironis lagi, yang merusak tatanan demokrasi itu adalah para politisi sndiri.

“Hapuslah anggapan bahwa rakyat bisa dibeli. Rakyat boleh susah tapi tidak boleh diukur dengan materi,” tandasnya.

Ketua Panwas Kabupaten Sikka, Alfon Gaudensius Sero menganggapi pengaduan para caleg perempuan ini mengatakan, pihaknya akan mengkaji pengaduan itu untuk diteruskan ke kepolisian.

“Dari aspek waktu, memang pengaduan ini sudah lewat waktu. Tapi kita tetap menghargainya untuk tetap dilanjutkan atau tidak ke kepolisian,” katanya.*

Ketua DPRD Dituntut 4 Tahun Penjara

2009-04-27T21:10:00.000-07:00

Kasus Dana Kesehatan DPRD

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FLORES POS)-- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ketua DPRD Manggarai John Ongge empat tahun penjara dalam kasus dana kesehatan DPRD Manggarai tahun 2007.

Dalam sidang Kamis (23/4), tidak banyak pengunjung sidang. Terlihat kalangan keluarga John Ongge. Penjagaan sidang cukup ketat.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Slamet Riyadi dengan anggotanya Desbertua Naibaho dan Agus Maksum. John Ongge didampingi penasihat hukum Gabriel Kou. JPU terdiri dari Emerensiana, Febrianti, dan Eka Nugraha dengan panitera pengganti Maksi Kabelen.

Dalam kasus yang sama ini, Kepala Askum AJB Bumiputra Perwakilan Kupang Abdulah Jafar hadir. Tetapi, begitu tiba di PN Ruteng, Jafar mendadak tensi tinggi sehingga dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil tahanan kejaksaan.

Persidangan berlangsung selama berjam-jam karena JPU membacakan naskah tuntutan setebal 250 halaman. JPU Maria Febriana dalam tuntutan menyatakan, terdakwa John Ongge secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara seperti diatur dan diancam pidana penjara sesuai dengan Pasal 18 (1) UU No 31/1999 dan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 (1) KUHP dan pasal 64 (1) KUHP menyatakan, pidana terhadap terdakwa 4 tahun penjara.

”Terdakwa juga tetap berada dalam tahahan, membayar denda Rp200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dihukum dengan membayar uang pengganti Rp11 juta. Jika terdakwa tidak membayarnya dalam sebulan usai ada putusan tetap, maka harta bendanya disita guna dilelang,” kata JPU Maria Febriana.

Hal yang memberatkan, kata jaksa yakni perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap negara, c.q. pemerintah Kabupaten Manggarai, perbuatannya merusak citra dan kredibilitas lembaga DPRD, dan perbuatan terdakwa telah melukai perasaan rakyat untuk memberantas korupsi. Kemudian, terdakwa selama persidangan merasa tidak bersalah dan tidak menyampaikan rasa penyesalan atas perbuatannya.

Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama mengikuti persidangan, telah mengembalikan uang rawat jalan yang diterima sebesar Rp6 juta dan disetor ke kas daerah, dan dia juga sebagai orang suami yang menjadi tulang punggung keluarga.

John Ongge mengatakan tuntutan itu terlalu berat. Menurutnya, JPU mengabaikan keterangan saksi terdakwa dan tuntutan itu memberatkan, padahal
dirinya tidak makan uang.

”Saya tolak itu. Saya tidak makan uang. Saya hanya tanda tangan MOU saja. Saya mohon majelis hakim memutuskan perkara ini seadil-adilnya,” katanya dengan suara keras dan memukul meja penasihat hukumnya.

”Majelis Hakim, saya hanya sampaikan unek-unek saja. Apakah JPU punya hati nurani. Mestinya 40 anggota Dewan dan Bupati harus hadir di sini. Saya hanya jalankan perintah,” katanya.

Menurut Humas PN Ruteng Agus Maksum, pada sidang yang sama JPU membacakan dakwaan terhadap Kepala Askum AJB Bumiputra Kupang, Abdulah Jafar. Namun karena Jafar saat tiba di PN Ruteng terkena tekanan darah tinggi dan dilarikan ke rumah sakit, maka tuntutan terhadapnya urung dilaksanakan.

”Kita tunggu saja sampai kondisinya siap untuk persidangan. Kita tak bisa paksakan ikut sidang kalau kondisinya tidak sehat. Pekan depan, sidangnya beragendakan pembelaan pengacara terdakwa atas tuntutan JPU,” katanya.

Kepala Askum Perwakilan Kupang, Abdulah Jafar yang ditemui di PN Ruteng, Kamis sore mengatakan, dirinya tidak siap karena kondisi kesehatan yang terganggu. Namun, apakah sidang tuntutan dilanjutkan atau tidak, tergantung JPU dan Majelis Hakim.
”Saya kurang siap karena lagi sakit. Semuanya tergantung mereka,”katanya.

Kasus dugaan korupsi dana asuransi kesehatan 40 anggota DPRD Manggarai ini terjadi tahun 2007 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, ada temuan penyimpangan uang asuransi sebesar Rp380 juta. Ketua DPRD Manggarai John Ongge dan Kepala Askum AJB Bumiputra Abdulah Jafar dijadikan tersangka. Keduanya sudah ditahan di Rutan Lapas Labe, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Manggarai.*

Sanggar “Besi Pare”, Penampilan Terbaik pada Festival Seni Budaya

2009-04-27T21:07:00.000-07:00

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA (FLORES POS)
Sanggar Seni “Besi Pare” Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka meraih juara penampilan terbaik I dalam pentas Festival Seni Budaya Daerah Tingkat Kabupaten Flotim di Larantuka, Rabu (22/4) malam. Tampil dengan tarian “Wai Rae”, sanggar seni “Besi Pare” menggugah hati ribuan pasang mata yang menyaksikan kegiatan gelar seni budaya tahunan Lamaholot tersebut.

Ketua Sanggar “Besi Pare” Dominikus Ras Dalima menjelaskan, sinopsis tarian “Wai Rae” digarap dari pranata kehidupan mayarakat Lamaholot umumnya tentang air yang menjadi sumber kehidupan. Air yang muncul dari kandungan bumi, mengalir membagi diri dan menabur kehidupan bagi manusia dan makluk hidup lainnya. Air, tumbuh dari keesaan Khalik, mengajak insan-Nya untuk terus bersujud dan merenung asal air itu datang dan akan kembali.

Keanekaan hidup yang dibangun untuk dihidupi diungkapkan dalam gerak tarian “Wai Rae”. Tari ini mengajak kita untuk lahir dalam sukma ke-Ilahi-an, hidup dalam daya keabadian dan tumbuh dalam syukur yang khusukdan tak terhingga.

Ketua Pelaksana Ferstival Seni Budaya Kabupaten Flotim, Benediktus Bolibapa Herin yang ditemui Flores Pos di ruang kerjanya di Kantor Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Infokom, Kamis (23/4) menyebutkan, kegiatan seni budaya Lamaholot ini digelar setiap tahun. Festival seni budaya Flotim diikuti 18 sanggar seni dari 18 kecamatan se-Kabupaten Flotim ditambah dua sanggar eksibisi yakni sanggar “Vinsensia” Kelurahan Sarotari dan Sanggar “Citra Abadi” Kelurahan Waibalun.

Tim juri yang menilai tampilan 18 sanggar tersebut menjatuhkan penilaian yakni, tampilan terbaik I dari Sanggar “Besi Pare”, terbaik II Sanggar “Tawa Gere” SMP Awas, Kecamatan Klubagolit dengan menampilkan tarian “Neket Tane”, terbaik III Sanggar “Pati Beda” dari Kecamatan Demon Pagong yang membawakan tarian “Pute Ture”, terbaik IV Sanggar “Soliwuyo Patibala dari Kecamatan Wotan Ulumado dengan tampilan tarian “Wuhu Amet”, terbaik V sanggar “Timu Tawan, Kecamatan Witihama, dan terbaik V Sanggar “Helan Lamaleda” Kecamatan Ile Boleng.

Para juara diberikan hadiah berupa piala bergilir, piala tetap dan uang untuk terbaik I Rp 5 juta, terbaik II Rp4 juta, terbaik III Rp3 juta, terbaik IV Rp2 juta, terbaik V Rp1,5 juta dan terbaik V Rp1 juta. Panitia juga memberikan uang pembinaan sanggar kepada masing-masing sanggar senilai Rp1 juta.

Ben Herin mengatakan penampilan terbaik I Sanggar “Besi Pare” akan mewakili Kabupaten Flotim untuk mengikuti Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi NTT yang akan digelar di Kalabahi,Kabupaten Alor pada September 2009 dan penampilan terbaik II Sanggar “Tawa Gere” Kecamatan Klubagolit akan mewakili Flotim untuk mengikuti Festival Seni Budaya Rayon II se-daratan Flores-Lembata pada Mei 2009 di Borong, Kabupaten Bangarai Timur.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Flotim, Dominikus Demon mewakili Bupati Flotim, Simon Hayon membuka kegiatan Festival Seni Budaya Flotim. Bupati Simon dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Domi Demon, menekankan penting warisan budaya daerah kepada generasi muda Flotim.

“Membangun,memupuk,dan mengembangkan seni budaya daerah berarti membangun manusia Flores Timur (Flotim) dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta jati diri masyarakat Lamaholot yang berbudaya, bermartabat, dan berdaya saing. Seni budaya Lamaholot yang diwariskan para leluhur perlu dijaga, dipelihara dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dengan demikian nilai-nilai seni itu tidak pudar dan punah dimakan arus globalisasi. Even festival seni budaya ini merupakan ajang memupuk rasa cinta pada seni budaya kita sendiri. Seni budaya Flotim tidak diadopsi dari luar melainkan lahir dari kandungan adat budaya Lamaholot sendiri. Even ini merupakan wahana perekat persatuan, memupuk rasa cinta antar sesama saudara yang semakin kuat,” urai Bupati Simon.

Molor Terus Lanjutan Poyek Macet SMAN Solor Barat

2009-04-27T21:04:00.000-07:00

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA (FLORES POS) -- Proyek macet alias proyek molor pembangunan gedung kelas baru SMA Negeri Solor Barat di Nusadani kini menjadi keprihatinan orangtua murid, para guru dan murid lembaga pendidikan tersebut. Faktanya, proyek tersebut dikerjakan pada Oktober 2007 silam namun hingga berita ini diturunkan fisik gedung belum juga rampung.

Tim teknis Pemkab Flotim yang turun ke lokasi proyek senilai Rp260-an juta itu pada akhir tahun anggaran 2008 lalu telah menghitung volume pekerjaan fisik yang dikerjakan kontraktor pelaksana CV Naslia. Setelah dihitung tim teknis dari Dinas PU dan Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Flotim, tercatat hasil kerja fisik baru 40 persen,sementara laporan konsultan kepada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas P dan K Flotim sudah 60 persen. Konsultan “dituduh” telah membohongi pemerintah dalam hal ini Dinas P dan K Flotim.

Kasus proyek molor ini juga sebagaimana dilansir media ini beberapa waktu lalau bahwa pihak orangtua murid telah meminta Kejaksaan Negeri Larantuka untuk segera bertindak melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor dan konsultan.

Kepala SMA Negeri Solor Barat,Martinus Nebong Keraf yang ditemui Flores Pos Sabtu (18/4) mengatakan, pihak sekolah menyesalkan terlantarnya proyek pembangunan gedung kelas baru itu. “Kami dari pihak sekolah sedang menungguh sejauhmana tanggung jawab dalam penyelesaian fisik proyek tersebut. Tembok bangunan tiga lokal ruang kelas itu sudah dibangun dan item pkerjaan lantai,atap, dan kuda-kuda belum dikerjakan. Proyek ini macet selama tiga tahun anggaran. Sekolah dan orangtua murid merasa heran mengapa proyek ini dibiarkan terus terlantar. Kasihan anak didik yang sekolah di ruang kelas bersekat tripleks. Ada 5 rombongan belajar gunakan ruang kelas bersekat. KBM praktis tidak kondusif,” keluhnya.

Tinus memprediksikan tahun ajaran baru 2009/2010 akan “meledak” murid baru sehingga Dinas P dan K harus berpikir untuk meminimalisir hambatan kegiatan belajar mengajar (KBM) akibat terbatasnya ruang kelas di sekolah itu. Murid yang ada saat ini sebanyak 150 orang dan diperkirakan tahun ajaran baru akan bertambah menjadi 200-an murid.

Kepala Dinas P dan K Flotim, Ankletus Taka Boli yang dikonfirmasi Flores Pos di ruang kerjanya baru-baru ini mengatakan, lanjutan pekerjaan fisik proyek macet itu akan menjadi perhatian pihaknya. “ Pemerintah Flotim dan Dinas P dan K, akan perhatikan penyelesaian proyek pembangunan ruang kelas SMAN Solor Barat. Tahun anggaran 2009 ini akan dituntaskan,” ujarnya berjanji.

Kadis P dan K yang baru dilantik Januari lalu itu mengaku, Pemerintah Flotim tidak mungkin telantarkan pembangunan gedung kelas SMAN Solor Barat.*

Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia

2009-04-27T21:00:00.000-07:00

Oleh Kh. Tholhah Hasan
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia

JAKARTA (ANTARA)
Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf.

Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf.

Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka.

Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf.

Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti.
Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Noor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja.

Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah ini bertahan cukup lama dan tidak ada aturan lain yang dibentuk hingga tahun 2004.

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi.

Walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi hanya sebagian kecil lembaga wakaf (nazhir) saja yang mampu mengelola harta benda wakaf secara optimal.
Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat.

Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf.

Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang.

Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang (PMA wakaf uang) yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf.

Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.

Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.*

Pendapatan Masyarakat Ditargetkan Rp4 Juta per Tahun

2009-04-27T20:58:00.000-07:00

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FP) -- Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dari Rp3 juta menjadi Rp 4 juta per tahun. Pemerintah akan memacu pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Pada pembukaan Musrenbang di aula utama EL Tari Kupang, Selasa (21/4), Gubernur Frans Lebu Raya mengtatakan, program pemberdayaan yang akan dikembangkan pemerintah adalah menjadikan NTT gudang ternak, provinsi jagung dan provinsi koperasi.

Meski demikian pembangunan ekonomi masih diadang oleh usaha peningkatan kualitas angkatan kerja, rendahnya diversifikasi usaha untuk perluasan lapangan kerja baru, dan rendahnya nilai tukar produk di tingkat petani. Selain itu kurangnya akses pasar produk ekonomi rakyat daerah, serta masih tingginya ketergantungan fiskal pada pemerintahan pusat.

Di bidang kesehatan, katanya, ditemukan masalah rendahnya derajat kesehatan masyarakat, kinerja institusi/kelembagaan kesehatan, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga maupun sarana dan prasarana kesehatan. Ini berimbas juga pada kendala pembudayaan pola hidup sehat. Selain itu penyediaan pangan lokal bagi ketahanan dalam mengatasi masalah gizi buruk.

Lebu Raya menyayangkan kasus keracunan makanan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS) dan Timor Tengah Utara (TTU) beberapa waktu lalu. Di Penite, Kabupaten Kupang terdapat 216 warga keracunan makanan.

“Saya minta semua pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan secara ketat terhadap semua produk makanan yang dijual agar bisa terjamin higienitasnya. Usaha kesehatan sekolah (UKS) dan kantin-kantin sekolah pun perlu diawasi agar makanan yang dijual pun cukup higienis,” katanya.

Kepala Bappeda NTT, Benny Rudolf Ndoenboey mengungkapkan, evaluasi kegiatan 2008 menunjukkan kondisi sumberdaya manusia masing kurang. Misalkan, masih terdapat proporsi penduduk berusia 10 tahun ke atas terutama di daratan Sumba dan Belu. Angka kematian bayi cukup tinggi yakni 57 per 1000 kelahiran hidup. Diharapkan pada 2013 mendatang, terjadi penurunan menjadi 45 per 1000 kelahiran hidup.

Benny menambahkan, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) kabupaten juga masih rendah di bawah Rp1,5 triliun. Hanya Kota Kupang PDRB pada tahun 2007 sebesar Rp3 triliun. Sedangkan PDRB NTT baru mencapai Rp19 triliun. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB NTT berasal dari sektor pertanian sekitar 40 persen, jasa-jasa sekitar 23 persen, perdagangan, hotel, dan restoran sekitar 16 persen, dan sektor bangunan sekitar tujuh persen.*

PDIP Sesalkan Polri yang Tidak Netral

2009-04-27T20:57:00.000-07:00

JAKARTA (ANTARA)

Tim Badan Pemenangan (BP) Pilpres PDIP menyesalkan sikap institusi Polri yang dinilai tidak netral dan tunduk pada kepentingan kekuasaan dengan menolak menindaklanjuti pengaduan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait dengan sejumlah dugaan pelanggaran pemilu.

"Kami sangat menyesalkan sikap Polri yang tidak netral dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan kecurangan pemilu ini," ujar Sekretaris Tim BP Pilpres PDIP Hasto Kristianto di Jakarta, Rabu.

Dikemukakannya, pada saat mengusut dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh tim sukses Edi Baskoro Yudhoyono, Polri tampak bertindak secara berlebihan.

"Di situ Polri tidak bisa membedakan kapan Edi Baskoro sebagai caleg dan kapan sebagai anak presiden," ujar Hasto.

Mengenai berbagai temuan dugaan pelanggaran pemilu yang telah ditemukan, Hasto menegaskan, pihaknya telah berkomitmen untuk mengedepankan langkah hukum dan siap bekerja sama dengan komponen masyarakat lainnya yang juga melakukan gugatan hukum.

"Gugatan hukum itu tentunya berkaitan dengan hilangnya hak konstitusional jutaan warga negara Indonesia untuk memilih," katanya menambahkan.

Hasto mengatakan bahwa langkah-langkah hukum atas adanya dugaan tindak pidana pemilu dan buruknya manajemen pemilu tersebut semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di masa-masa yang akan datang, serta melindungi hak konstitusional warga untuk memilih.

Selain itu, Hasto menambahkan, pihaknya juga mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pengadaan surat suara yang dilegalkan oleh surat edaran KPU dan pengadaan seluruh sarana perhitungan tabulasi nasional.*

Jusuf Kalla: Golkar Tak Mau Didikte

2009-04-27T20:55:00.000-07:00

JAKARTA (ANTARA)

Ketua Umum DPP Partai Golkar M Jusuf Kalla saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) mengatakan, partainya tidak mau didikte dalam membangun koalisi dengan partai lain untuk membentuk pemerintahan ke depan.

"Kita telah lalui komunikasi tapi pembicaraan buntu. Golkar tidak mau didikte, Golkar berpendapat setiap koalisi harus sepadan," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapimnasus Golkar di Jakarta, Kamis.

Dalam pidatonya, tidak seperti biasanya Jusuf Kalla membacakan teks dan dilakukan dengan pelan namun tegas.

Atas pernyataan tersebut, ratusan orang peserta Rapimnasus langsung bertepuk tangan.
Jusuf Kalla mengatakan, tanpa kemitraan yang sepadan, maka semua tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan rasa bangga kepada para anggota kabinet dari Partai Golkar yang semuanya pengurus DPP.

"Golkar akan memutuskan sendiri siapa kader yang terbaik, bukan ditentukan oleh orang lain yang akan memilih," kata Kalla yang dalam pidatonya terlihat sangat berhati-hati dan berkali-kali melihat teks yang dipegangnya.

Sebagai Wapres, tambah Kalla, ia telah bekerja dengan sebaik-baiknya, karena itu baik buruknya pemerintah juga menjadi tanggung jawab bersama.
Sekitar 300 orang peserta hadir dalam Rapimnasus Partai Golkar tersebut. Mereka terdiri dari para ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD), pengurus Dewan Pimpinan Pusat, serta Dewan Pembina Golkar.*

Carut Marut Pemilu

2009-04-27T20:51:00.000-07:00

Oleh Benny Obon
Mahasiswa STFK Ledalero

Pemilu legislatif 2009 sudah diselenggarakan. Kita patut berbangga karena pesta lima tahunan itu dilaksanakan dengan aman. Tidak ada konflik berarti. Meski demikian, pemilu kali ini sungguh mengecewakan banyak pihak. Tingginya persentase masyarakat yang tidak ikut pemilu disesalkan.

Banyaknya masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilu merupakan prestasi terburuk dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia. Masyarakat yang merupakan substansi dasar dalam suatu negara demokrasi sebenarnya menjadi penentu sekaligus ukuran berjalan tidaknya proses demokrasi.

Namun, apa yang terjadi jika kebebasan masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu dalam suatu negara demokrasi dibatasi?

Dalam sejarah penyelenggaraan pemilu sejak reformasi di Indonesia, pemilu kali ini merupakan yang terburuk. Carut marut dan kegagalan itu disebabkan oleh lemahnya kinerja kerja KPU.

Sebagai penyelenggara, KPU mesti independen dalam segala hal. Independensi KPU tampak dalam kinerja kerja yang apik, teratur dan teliti. Keapikan itu menunjukkan jati diri lembaga tersebut sebagai yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun, pada pemilu lagislatif ini, KPU tidak menunjukkan esensi tersebut. Di sini KPU menjadi “pembunuh” demokrasi yang sedang bersemi dengan tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu.

Setidaknya ada beberapa kepincangan yang dibuat oleh KPU yang menyebabkan pemilu kali ini carut-marut dan dinilai gagal. Pertama, soal pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT). Persentase masyarakat wajib pilih yang tidak terdaftar cukup tinggi.

Ketidaktelitian dalam pemutakhiran daftar pemilih menyebabkan banyak masyarakat kehilangan hak suaranya. Hal ini disebabkan karena KPU menggunakan data dari daftar pemilih dalam Pilkada dan Pilgub dari setiap daerah beberapa waktu lalu. Itu berarti kalau seorang wajib pilih tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada dan Pilgub, otomatis ia juga tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pemilu legislatif. Cara kerja KPU seperti ini menunjukkan bahwa mereka lebih suka cari gampang dan tidak mau bekerja keras.

Hal lain yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak suaranya dalam pemilu kali ini adalah migrasi. Kita tidak dapat menyangkal bahwa setiap saat banyak masyarakat yang berpindah tempat tinggal dari suatu daerah ke daerah lain. Misalkan saja, seseorang yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada atau Pilgub dalam kota X, ketika ia pindah ke kota Y ia kehilangan hak suaranya karena tidak termasuk dalam daftar pemilih dalam kota tersebut.

Ini juga disebabkan karena bertepatan dengan hari raya keagamaan umat Kristiani. Umumnya pada setiap hari raya keagamaan banyak masyarakat beragama yang melakukan mudik dan merayakan hari raya keagamaan di tempat lain. Fenomena seperti ini dapat dilihat pada waktu upacara prosesi di Larantuka beberapa waktu lalu. Begitu banyak mahasiswa dan masyarakat biasa yang datang dari luar daerah dan umumnya mereka sudah berada di Larantuka satu minggu sebelum upacara Semana Santa dimulai. Itu berarti mereka tidak mengikuti pemilu. Sehingga tidak heran kalau persentase pemilih yang tidak ikut pemilu begitu tinggi.

Kedua, soal penentuan cara memilih dari coblos ke centang. Penentuan cara memilih dengan memberi tanda centang mengandaikan masyarakat sudah masuk dalam suatu diskursus rasio atau sudah mengalami rasionalitas. Dengan demikian masyarakat dapat memahami apa itu centang dan bagaimana memberi tanda centang. Kenyataan yang ada bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita masih rendah. Hal ini menyulitkan masyarakat dan menimbulkan apatisme dalam diri sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mau mengikuti pemilu atau tidak mau datang ke TPS-TPS. Memang sudah ditetapkan bahwa memilih dengan mencoblos juga sah – sebagai upaya untuk menyelamatkan suara rakyat. Namun karena sudah tertanam dalam diri masyarakat bahwa pemilu kali ini terlalu rumit apalagi didukung oleh kurangnya sosialisasi oleh KPU, maka mereka tetap memilih untuk tidak mengikuti pemilu.

Ketiga, soal jadwal pemilu yang bertepatan dengan hari raya keagamaan umat Kristiani. Sejak jadwal pemilu dikeluarkan sudah muncul penolakan dari berbagai kalangan dan mendesak KPU untuk menunda jadwal pelaksanaan pemilu. Namun, KPU tetap pada pendiriannya. Sikap KPU tersebut menimbulkan ketidaksenangan. Ekspresi ketidaksenangan ini pada gilirannya menimbulkan apatisme dalam diri masyarakat sehingga mereka tidak mau mengikuti pemilu. Dengan demikian menambah penjang daftar pemilih yang tidak ikut serta dalam pemilu.

Keempat, soal penentuan daerah pemilihan bagi para caleg. Penentuan daerah pemilihan bagi para caleg merupakan suatu upaya membatasi kebebasan politik bagi para caleg dan juga bagi masyarakat. Di sini ruang demokrasi dibatasi karena para caleg dibatasi hanya pada wilayah-wilayah yang sudah ditentukan oleh KPU – tanpa melihat basis suara yang mendukung seorang caleg. Sehingga tidak heran ada caleg yang berpotensi dan berwawasan luas tidak mendapatkan suara yang cukup di daerah pemilihannya.

Umumnya setiap caleg mempunyai basis pendukungnya tersendiri. Misalnya, caleg A berdomisili di kota P dan ia mendapat bagian di daerah pemilihan X dalam kota tersebut, sementara ia mempunyai basis pendukung yang kuat di daerah pemilihan Y. Maka, para pendukung caleg A di Dapil Y tidak dapat memilihya sementara mereka tetap pada pendirian tidak mau mendukung calon lain. Sikap seperti ini menimbulkan apatisme dalam diri para pemilih dan pada gilirannya mereka memilih untuk tidak ikut dalam pemilu.

Pengalaman carut-marutnya pemilu legislatif kali ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Carut-marut pemilu juga dapat menujukkan masyarakat kita belum dewasa dalam berpolitik. Masyarakat sebagai elemen dasar suatu negara demokrasi mesti benar-benar menunjukkan partisipasinya dalam berpolitik. Kebebasan sebagai ciri khas negara demokasi mesti digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kebebasan masyarakat tersebut mesti didukung oleh independensi KPU.

KPU tidak boleh membatasi dan memasung hak dan kebebasan masyarakat dalam politik. Pengalaman carut-marut pemilu tersebut juga menjadi bahan refleksi menghadapi pemilu presiden nanti. Sehingga berbagai kepincangan pada pemilu legislatif tidak akan terjadi lagi pada pemilu presiden.*

Kejaksaan Tetapkan Empat Tersangka Korupsi BRI

2009-04-27T20:49:00.000-07:00

JAKARTA (ANTARA)

Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu, menetapkan empat tersangka kasus dugaan pembobolan uang Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp226 miliar.

Keempat tersangka tersebut, Asri Uliya, mantan pimpinan Cabang BRI Syariah Serang, Banten, sekarang menjabat sebagai Senior Staff pada Divisi Kredit Retail Kantor Pusat BRI, Amir Abdullah (Direktur Utama PT Nagari Jaya Sentosa (NJS)), Muhammad Sugirus (Direktur PT Javana Artha Buana, Komisaris Utama PT NJS), dan Dedih Wijaya (Karyawan BRI Cilegon).

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, di Jakarta, Rabu, mengatakan, kasus pembobolan uang BRI itu, sudah ditetapkan empat tersangka.

"Empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Keempat tersangka itu, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara melalui BRI sebesar Rp169 miliar.

Kasus itu bermula pada 2006-2007, BRI Kantor Cabang Syariah Serang, mengadakan kerjasama (PKS) dengan PT NJS dan PT Javana Artha Buana (JAB) untuk pemberian fasilitas pembiayaan kredit kepemilikkan kios pada Plaza Nagari Minang, Pasar Baru Bantar Gebang, dan rumah tinggal di Cilandak Town House, Jakarta Selatan.

Ketiga gedung itu dibangun oleh kedua perusahaan tersebut untuk selanjutnya dijual kepada BRI.

"Dalam perjanjian kerjasama yang disebutkan PT NJS dan PT JAB, berkewajiban untuk mencari calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan kepemilikkan kios dan rumah tinggal. PT NJS dan JAB juga bertindak sebagai penjamin (avalis) atas pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank BRI dengan sistem Murabahah (pembiayaan dengan sistem jual beli)," katanya.

Ia menyebutkan faktanya sebanyak 438 calon nasabah untuk yang diajukan oleh PT NJS dan PT JAB, tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan.

"Namun dengan dalih berlibur ke Anyer, mereka diminta untuk menyerahkan foto copy identitas, kemudian dipaksa untuk menandatangani permohonan pembiayaan ke kantor BRI Syariah Serang dengan imbalan uang antara Rp50 ribu sampai Rp150 ribu," katanya.

Nasabah juga, kata dia, dipaksa membuat surat pernyataan peminjaman nama dan data-data kepada PT NJS untuk akad kredit pembiayaan tersebut.

BRI Syariah sendiri langsung memproses permohonan pembiayaan tersebut, dengan menggunakan data-data fiktif calon nasabah sebanyak 438 orang dengan total pokok pembiayaan sebesar Rp226 miliar.

"Faktanya dana yang diajukan itu tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT NJS dan PT Javana Artha Buana (JAB) dengan BRI," katanya.*

Indonesia dan Swedia Gelar Dialog HAM

2009-04-27T20:48:00.000-07:00

JAKARTA (ANTARA)

Pemerintah RI dan Swedia mengelar dialog Hak Azasi Manusia (HAM) yang diadakan di Stockholm, Swedia selama dua hari dari tanggal 23 hingga 24 April.

Sekretaris pertama Pensosbud KBRI Stockholm, Dody Sembodo Kusumonegoro, kepada koresponden Antara London, Kamis mengatakan dalam dialog HAM Indonesia diwakili oleh berbagai instansi,

Diantaranya perwakilan institusi pemerintah, Komnas perlindungan anak cacat, Ombudsman Indonesia dan perwakilan-perwakilan LSM seperti Pusat Rehabilitasi anak dan penyandang cacat.

Sementara dari Swedia diwakili oleh perwakilan institusi pemerintah, anggota parlemen, dan wakil dari SIDA, RWI dan Handisam.

Dialog HAM antara kedua negara diluncurkan tahun lalu oleh Menteri Luar Negeri RI, Dr. Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Swedia, Carl Bildt, di Jakarta April tahun lalu diikuti dengan Lokakarya selama 3 hari, yang merupakan Dialog HAM pertama antara kedua negara.

Hasil dari dialog pertama antara lain dilaksanakannya beberapa program dan kerjasama konkrit capacity building di bidang HAM diantaranya peningkatan fasilitas untuk penyandang cacat dan kenakalan remaja serta pengadaan beasiswa untuk melanjutkan studi humanitarian law di Swedia.

Menurut Dody, dalam dialog kali ini akan membahas berbagai isu yang merupakan kelanjutan dari dialog pertama di Jakarta tahun lalu diantaranya capacity building untuk masyarakat madani terutama dalam pemajuan hak penyandang cacat dan penanganan anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Selain itu juga dibahas isu HAM terkait lainnya .

Selama berlangsungnya dialog di Stockholm, kedua delegasi berkesempatan melakukan peninjauan ke the National Board of Institutional Care dan tempat penanganan kaum muda bermasalah di Uppsala.

Para delegasi akan dapat mengetahui dan bertukar pengalaman mengenai penanganan dan perawatan anak-anak bermasalah di Swedia.

Menurut Dody, hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia meningkat dengan pesat dalam dua tahun belakangan ini.

Dialog HAM merupakan salah satu dari banyak kerjasama yang ada diantara kedua negara dan saling bertukar pengalaman dan meningkatkan kerjasama untuk mendukung upaya dalam pemajuan HAM.*

AS Dirikan Komando Cyber

2009-04-27T20:45:00.000-07:00

WASHINGTON (ANTARA) --

Pemerintahan Barack Obama berencana membentuk komando militer baru yang khusus mengamanan jaringan komputer Pentagon (Departemen Pertahanan AS) dan kemampuan ofensif dalam perang cyber, lapor Wall Street Journal, Selasa, mengutip sejumlah pejabat yang mengetahui rancangan itu.

Prakarsa ini akan menajamkan lagi upaya militer AS dalam melindungi jaringan internetnya dari serangan peretas (hacker), terutama dari negara-negara seperti China dan Rusia.

Para pejabat Pentagon, seperti dikutip Wall Street Journal, menyebutkan bahwa komando baru ini akan dioperasikan dalam beberapa minggu ke depan.

Komando cyber ini kemungkinan akan dikomandani seorang perwira bintang empat dan untuk permulaan akan menjadi bagian dari Komando Strategis di bawah Pentagon, demikian The Journal mengutip para pejabat yang mengetahui pasti proposal pertahanan baru ini.

Juru bicara Pentagon dan Gedung Putih tidak bisa dimintai pendapatnya mengenai rancangan ini.

Presiden Barack Obama diperkirakan mengumumkan satu rencana untuk meningkatkan keamanan cyber bulan ini setelah rampungnya satu kajian Gedung Putih mengenai hal itu, demikian Wall Street Journal.

Menteri Pertahanan Robert Gates berencana mengumumkan pembentukan komando cyber yang baru dalam tubuh militer AS ini setelah tuntasnya pengkajian Gedung Putih, kata sejumlah laporan mengutip para pejabat militer lintas angkatan yang mengetahui rencana itu.

The Journal baru-baru ini melaporkan bahwa spionase militer telah berulang kali membobol program persenjataan paling berharga Pentagon, yaitu proyek pembuatan pesawat tempur Joint Strike Fighter yang bernilai 300 miliar dolar AS (sekitar Rp3,3 triliun).

Identitas para pembobol jaringan dan skala kerusakan terhadap proyek pertahanan ini tidak terkirakan, lapor The Journal.

Mengutip para mantan pejabat pemerintah AS, The Journal melaporkan bahwa serangan peretas itu tampaknya berasal dari China, kendati adalah sulit memastikan asal pembobol mengingat mudah sekali menyembunyikan identitas di internet.

Kedutaan besar China menegaskan bahwa China menentang dan melarang semua jenis kejahatan cyber, demikian The Journal. *

BENTARA: Ketika Gereja “Dijinakkan”

2009-04-26T18:37:00.000-07:00

Kontroversi Tambang di Flores-Lembata

Oleh Frans Anggal

“Banyak upaya investor agar usaha mereka berjalan. Di antaranya dengan royal memberikan sumbangan, termasuk ke Gereja. Bagi saya, ini bagian dari upaya menjinakkan Gereja dalam menyikapi masalah pertambangan.”

Kata-kata ini dilontarkan George Junus Aditjondro, pembicara pada pertemuan Tahun Peduli Kemiskinan Keuskupan Ruteng. Kata-katanya bikin merah kuping Gereja. Tapi, ini harus dikatakan. Sebagai warga Gereja, ia berhak angkat bicara. Ia pun bicara pada saatnya, sebelum semuanya terlambat.

Aditjondro tidak mengada-ada. Tengoklah Freeport di Papua. Menambang tambaga dan emas sejak 1967 dan menjadi salah satu pembayar pajak terbesar di Indonesia. Namun, ia juga pemerkosa salah satu ekosistem dunia paling perawan dan hanya memberi sedikit berkah bagi penduduk sekitar.

Ketika kontroversi merebak, Freeport kucurkan jutaan dolar untuk iklan di media massa terkemuka Amerika dan Indonesia. Ia memperbaiki citranya yang tercoreng. Di Indonesia, ia terbitkan majalahnya sendiri, The Nation. Ia punya banyak teman di tempat tinggi. Juga di kalangan akademisi. Ia murah hati memberi jutaan dolar untuk berbagai universitas. Dengan ini, posisisnya tak tergoyahkan. Tak mengherankan, Tom Beanal, kepala suku Amungme di Papua, sampai bilang, di mata Freeport segala bentuk protes dan perlawanan masyarakat lokal tak lebih daripada “hiburan” belaka.

Seandainya Freeport masuk Flores-Lembata, ia akan pakai cara yang sama. Merangkul bupati. Sebab, di era otda, bupati punya kewenangan besar di bidang pertambangan. Merangkul uskup. Sebab, wilayah gerejawi ini mayoritas Katolik, dan Gereja masih dipandang sebagai benteng moral. Sekali jebol, selesai.

Kiita harus akui, gejala ini sudah tampak. “Bentara” Flores Pos edisi Kamis 15 November 2007 pernah menyorot, dalam kontroversi rencana tambang emas Lembata, Gereja lokal justru tidak memiliki posisi jelas. Ini membawa dampak serius. Tidak hanya bingung, umat kehilangan pegangan bersama. Kegamangan seperti ini memudahkan jalan masuk bagi investor yang sebelumnya sudah berbulan madu dengan penguasa.

Seorang umat, Yohanes Kia Nunang, pernah kirim SMS. “Saya seorang demonstran yang pernah bersama-sama dengan rakyat Kedang dan Leragere menolak tambang. Tapi saya diintimidasi oleh penguasa Lembata dan preman-preman bayarannya, maka saya pernah hijrah ke Paroki Hokeng, tinggal dengan Pater Pit Nong SVD.” Kisahnya hanya cuplikan kecil dari cerita panjang Flores-Lembata ketika Gereja sudah mulai dijinakkan.

Keuskupan Ruteng sedang menunggu uskup baru. Alangkah bagusnya kalau yang baru bukan hanya uskupnya, tapi juga posisi Gerejanya. Tegas bersikap dalam setiap tragedi kemiskinan, krisis lingkungan, dan pelanggaran HAM.

“Bentara” FLORES POS, Senin 27 April 2009

SENGGOL

KPU NTT jamin, DPT pilpres tidak akan bermasalah.
Berjanji saja sudah satu masalah.

Dana kampanye parpol akan diaudit tujuh akuntan.
Siapa mengaudit pengaudit?

Minum air kotor, warga Liang Bua di Manggarai (lokasi Homo floresiensis) sering menderita diare.
Cocoknya: Homo diaresiensis.

Om Toki

BENTARA: Diakonia Palang Pintu

2009-04-26T18:34:00.000-07:00

Mencegah Jatuhnya Korban Pembangunan

Oleh Frans Anggal

George Junus Aditjondro punya usulan dalam pertemuan Tahun Peduli Kemiskinan Keuskupan Ruteng. Menghadapi dampak industri pertambangan dan pembalakan yang hancurkan lingkungan dan rugikan rakyat kecil, ia anjurkan Gereja kembangkan “diakonia palang pintu”. Bukan sekadar “diakonia palang merah”. Kalau “diakonia palang merah” hanya mengobati luka-luka pembangunan, “diakonia palang pintu” mencegah jatuhnya korban.

Usulan Aditjondro bukan hal baru. Ia hanya mengingatkan tugas Gereja. Diakonia atau pelayanan merupakan tugas Gereja secara menyeluruh selaku tubuh Kristus. Pelayanan tidak hanya kepada sesama umat, tetapi juga kepada umat lain, bahkan kepada seluruh ciptaan. Diakonia mencakup usaha menegakkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. “Diakonia palang pintu” hanyalah penamaan baru atas satu dari tiga jenis diakonia Gereja.

Ada diakonia karitatif alias diakonia belas kasihan. Pelayanan cuma-cuma kepada yang tak mampu.Tidak untuk membawanya menuju perubahan, tetapi sekadar meringankan deritanya. Analoginya: memberi ikan kepada orang lapar. Ikan habis, lapar lagi, dan harus dikasih lagi. Sampai kapan? Jika karitatif melulu, diakonia hanya melahirkan ketergantungan.

Yang dilayani harus berubah. Ia harus dimampukan dan diberdayakan. Misalnya melalui penyuluhan atau bantuan modal kerja. Analoginya: memberi kail dan keterampilan mengail, bukan lagi memberi ikan. Ini diakonia reformatif.

Dalam kenyataan, beri ikan dan kail saja tidak lagi cukup. Peningkatan modal dan teknologi sering belum mampu menjawab masalah yang dihadapi. Analoginya: ada kail dan mau pergi mengail, tapi sungainya sudah dikuasai orang lain. Pengail diusir. Ke sungai lain, sama juga. Semua ikan mati tercemar oleh limbah pabrik yang dibangun di atas sungai. Bagaimana mencegah atau mengusir si penyerobot demi tetap hidupnya si pengail dan tetap lestarinya sungai, itulah diakonia transformatif.

Dalam diakonia transformatif, Aditjondro menekankan perlunya mencegah dampak buruk pembangunan. Gereja harus berjuang juga di aras ini. Jangan tunggu korban jatuh baru tolong. “Diakonia palang merah” atau diakonia karitatif tidaklah cukup. Perlu dan sudah saatnya “diakonia palang pintu”.

Perjuangan JPIC OFM dan JPIC SVD mendampingi masyarakat tolak tambang emas di Lembata adalah contoh yang tepat. Tepat tindakannya dan tepat waktunya. Mencegah. Sedangkan dalam tolak tambang mangan di Manggarai, tepat tindakan tapi tidak tepat waktu. Terlambat. Tak mengapa, daripada tidak sama sekali. Kita bangga, Gereja seperti ini.

Yang mengecewakan, jika hierarki Gereja mengabaikan “diakonia palang pintu” karena keenakan dengan “diakonia palang sejajar”. Sejajar dengan penguasa, sejajar dengan pengusaha, merugikan rakyat.

“Bentara” FLORES POS, Sabtu 25 April 2009

SENGGOL

Kasus dana kesehatan DPRD Manggarai, ketua dewan dituntut empat tahun penjara.
Urus kesehatan, jadi pesakitan.

DPRD Ende minta bupati kembalikan bekas sekolah Cina.
Dikembalikan, malah berebutan.

Di Sikka, KPPS perempuan curang, caleg perempuan mengadu ke panwas.
Diberi kuota, malah baku makan.

Om Toki

BENTARA: Alma-Mater, Bapa-Angker

2009-04-23T16:40:00.000-07:00

Tepatkah Siswi Hamil Dilarang Ikut UN?

Oleh Frans Anggal

Beda sekolah, beda kebijakan. Di Sumba Timur dan Rote Ndao, 13 siswi dilarang ikut ujian nasional (UN) karena hamil. Di Manggarai, sebaliknya. SMK Karya Ruteng tetap mengizinkan siswi hamil dan melahirkan ikut UN. Dua peristiwa ini masing-masing diberitakan Pos Kupang dan Flores Pos. Dua-duanya di halaman depan. Dinilai penting dan menarik.

Begitu seringnya siswi hamil jelang UN. Begitu seringnya pula mereka dilarang ikut UN karena hamil. Saking seringnya, baik kasus maupun sikap sekolah terhadapnya dianggap biasa pula. Banyak sekolah pakai aturan yang sama. Jangan coba-coba hamil sebelum UN. Berani hamil, batal UN. Bahkan dikeluarkan. Sekolah negeri, sekolah swasta, sama saja.

Karena yang hamil hanya perempuan maka selalu siswilah yang jadi korban. Siswa, karena tidak hamil, berpeluang luput. Karena hamilnya yang dilihat maka, sejauh tidak hamil, siswi yang berhubungan seks pun bisa luput. Siswanya apalagi. Dari sisi dampak seperti ini, adilkah sekolah?

Tak ada siswi yang mau hamil. Mereka tahu akibatnya. Bukan hanya tidak bisa ikut UN, tetapi lebih daripada itu. Mereka menanggung derita batin karena malu dan rasa bersalah. Menanggung aneka cap masyarakat dan penolakan keluarga. Hamil menjadi pengalaman traumatis.

Sudah begitu, yang bersangkutan masih harus menerima hukuman lagi dari sekolah. Dilarang ikut UN. Ada yang sampai dikeluarkan. Sekolah, yang selalu dijuluki alma-mater, ‘ibunda yang penuh kasih’, ternyata lebih bercitra ayah yang gemar menghukum ketimbang ibunda yang rahim merangkul. Justru ketika sang anak sangat membutuhkannya, bukan dekapan kasih ibu yang diterima, tetapi kepalan tinju ayah. Sekolah bukan lagi alma-mater, tetapi bapa-angker. Nanti, saat butuh dana dari alumni, barulah bermanis diri: “Mohon sumbangan untuk alma-mater”.

Pelajar kelas III SLA rata-rata berusia di bawah 18 tahun. Anggapan dasar ini jugalah yang digunakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketika membatasi usia anak di bawah umur. Usia di bawah umur adalah usia di bawah 18 tahun. Karena asumsinya begitu maka pelajar kelas III SLA masih harus digolongkan sebagai anak di bawah umur.

Menurut UU Perlindungan Anak, yang merupakan ratifikasi atas Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak, orang di bawah umur harus dianggap tidak mampu memberi penilaian dan memahami akibat dari pilihan dan persetujuannya sendiri, terutama mengenai tindakan-tindakan seksual. Karena itu, bila hamil, ia harus dianggap sebagai korban. Korban harus ditolong, bukan dihukum.

Dalam cara pandang ini, kebijakan SMK Karya Ruteng tetap mengizinkan siswi hamil dan melahirkan ikut UN sangatlah tepat. Kasek Nobertus Janu memakai alasan kemanusiaan. Benar. Lebih daripada itu, ini hak anak atas pendidikan.

“Bentara” FLORES POS, Jumat 24 April 2009

SENGGOL

Di Lembata, caleg yang meninggal beberapa bulan lalu turut dipilih.
Hebat. Lembata punya wakil di alam baka.

Di Sikka, dua buronan pencuri lolos dari kepungan polisi.
Kalau Polres Ngada, tangkap orangtuanya.

Produsen semen bilang, wajar kenaikan harga semen saat ini.
Konsumen bilang, kurang ajar.

Om Toki

BENTARA: Dari “Pati Ka” ke Patiha

2009-04-23T16:37:00.000-07:00

Pemkab Ende Kembali ke Enam Hari Kerja

Oleh Frans Anggal

Mulai 1 Mei 2009 Pemkab Ende kembali memberlakukan enam hari kerja, Senin-Sabtu, setelah satu setengah tahun berjalan dengan lima hari kerja, Senin-Jumat. Dengan enam hari kerja maka uang lauk-pauk PNS ditiadakan. Itu berarti menghemat Rp17,9 miliar setahun. Khusus untuk tahun berjalan, dana yang bisa dihemat melalui kebijakan baru ini separo dari angka itu. Dananya akan dialokasikan untuk masyarakat miskin.

Pemberlakuan kembali enam hari kerja merupakan bagian dari usaha Bupati Don Bosco M Wangge dan Wabup Achmad Mochdar berhemat besar-besaran di birokrasi. Birokrasi di Ende boros. Banyak yang dimakan, banyak pula yang ikut makan, karena makanannya banyak. Lihat struktur anggarannya. Berlimpah untuk birokrasi. Anggaran belanja aparatur 81,26 persen. Sedangkan untuk publik hanya 18,74 pesen. Itu pun kalau tidak ikut dimakan.

Pola boros untuk birokrasi tapi kikir untuk publik inilah yang hendak diubah. Porsi birokrasi dikurangi agar porsi publik bisa ditambah. Salah satu jalan, kembali ke enam hari kerja. Karena dengan itu, uang lauk-pauk sebagai dampak lima hari kerja dihapus. Dananya dialihkan untuk memperbesar anggaran belanja publik.

Lebih jauh, kembali ke enam hari kerja tidak cukup hanya sebatas itu. Kembali ke enam hari kerja haruslah juga menjadi gerakan kembalinya birokrasi menjadi abdi masyarakat. Kali lalu, dalam kajian pemkab ketika hendak membelakukan lima hari kerja, sisi inilah yang kurang diperhatikan.

Kelender kerja masyarakat masih kalender lama. Kerja enam hari. Istirahat satu hari. Ende masih Ende yang dulu, belum menjadi New York. Siklus kerja masyarakat seperti ini semestinya terefleksi dalam kalender birokrasi selaku pelayan. Mengurangi hari kerja, meski tidak mengurangi jam kerja, sama artinya dengan mengurangi akses masyarakat mendapatkan pelayanan.

Birokrasi tahu itu. Lalu, kenapa mesti lima hari kerja? Apakah karena lebih efektif, efisien, ekonomis? Tidak juga. Ketika Bupati Don Wangge sidak ke lima unit kerja yang beban kerjanya paling tinggi, apa yang ditemukan? Pukul 14.00 banyak pegawai tidak bekerja lagi. Kalau begitu, kenapa lima hari kerja? Jawabannya ini: karena ada uangnya! Uang lauk-pauk. Dulu-dulu, ketika uangnya belum nongol, mana ada lima hari kerja. Begitu duit datang, Ende langsung menjadi New York.

Hasilnya? Seperti temuan Bupati Don itu. Pukul 14.00, kabur atau nganggur. Birokrat kita berkalender New York, tetapi masih berkebiasaan Flores. Orang Flores terbiasa tidur siang. Tak heran, setelah makan siang dengan uang lauk-pauk tadi, banyak pegawai terbuai rayuan pulau kapuk. Ngantuk. Untuk hal seperti inikah Rp17,9 miliar dihabiskan dalam setahun?

Kembali ke enam hari kerja, tepat. Pertimbangannya memenuhi asas patut, teliti, hati-hati. Disingkat, patiha. Bukan sekadar pati ka (kasih makan).

“Bentara” FLORES POS, Kamis 23 April 2009

SENGGOL

Ketua Tim Penggerak PKK NTT: Perempuan berperan majukan NTT.
Jelaslah Bu. Tks.

Di Flotim, rekapitulasi hasil pileg belum dapat dilakukan.
KPU-nya masih pilek.

Paskah Suzetta: Pemerintah akan naikkan gaji PNS 2010.
Halus, iklan capres.

Om Toki

BENTARA: Sembrononya Polres Ngada

2009-04-23T16:34:00.000-07:00

Mempersoalkan Surat Jaminan Kasus Buron

Oleh Frans Anggal

Di Ngada, seorang tersangka kasus pencurian melarikan diri dari sel mapolres. Polisi cari, tidak ketemu. Polisi dapat akal. Tengah malam, ayah dan ibu si buronan diangkut ke mapolres. Mereka dipaksa menandatangani surat jaminan. Isinya: jika anak mereka tidak ditemukan atau tidak menyerahkan diri maka mereka sebagai orangtua akan masuk sel.

Jangankan pakai ilmu hukum, pakai akal sehat saja sudah jelas, betapa sembrononya Polres Ngada. Tersangka disel oleh polisi. Dijaga oleh polisi. Ia berada penuh di bawah tanggung jawab polisi. Kalau ia lari, siapa yang salah? Polisi! Si petugas jaga. Bukan orangtua tersangka. Pihak yang bersalah itulah yang bertanggung jawab. Kalau wujud tanggung jawabnya mesti berupa masuk sel, si petugaslah yang masuk, bukan orangtua tersangka.

Secara hukum, jaminan selalu dalam pengertian sejenis harta yang dipercayakan kepada pengadilan untuk membujuk pembebasan seorang tersangka dari penjara, dengan pemahaman bahwa sang tersangka akan kembali ke persidangan atau membiarkan jaminannya hangus. Biasanya jaminan berupa uang akan dikembalikan pada akhir persidangan jika tersangka hadir dalam setiap persidangan.

Ada yang namanya sita jaminan. Jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan. Sitaan tidak untuk dilelang atau dijual, tapi hanya disimpan oleh pengadilan. Dengan penyitaan, tergugat kehilangan kewenangan menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang itu tidak sah dan merupakan tindak pidana.

Yang terjadi di Ngada, tahapannya belum sampai di pengadilan, jaminan sudah dikarang-karang. Jaminan itu pun dipaksakan oleh polisi, bukan atas kehendak bebas orangtua tersangka. Yang dijaminkan pun bukan uang atau barang, tapi manusia, orangtua tersangka. Mengerikan! Manusia disamaderajatkan dengan barang atau benda sebagai jaminan. ‘Penyakit’ khas Indonesia.

Di Indonesia, keluarga sering menjadikan diri jaminan untuk menyertai pengajuan penangguhan penahanan oleh kuasa hukum. Ini salah kaprah. Dasar yuridisnya tidak ada. Tak ada peraturan soal sanksi atas jaminan itu. Hal ini pernah terjadi dalam kasus Tommy Soeharto. Istri Tommy menjamin suaminya tidak akan melarikan diri. Jaminan berupa surat itu ternyata tidak ada sanksinya ketika Tommy benar-benar melarikan diri.

Atas dasar yang sama, dalam kasus di Ngada, orangtua tersangka pun tidak dapat diberi sanksi meski sudah menandatangani surat jaminan. Menyel mereka sama artinya dengan merampas kemerdakaan. Ini sudah termasuk delik, bukan lagi upaya paksa hukum. Jadi, Polres Ngada, jangan sembrono!

“Bentara” FLORES POS, Rabu 22 April 2009

SENGGOL

Di Lembata, dua anak panti asuhan Don Bosco tenggelam saat piknik.
Piknik = Pikir sebelum Nikmat.

Wabup Sikka ajak tokoh agama majukan pembangunan.
Mereka sudah dari dulu, Pak.

BLT naikkan daya beli masyarakat 6 persen.
Juga naikkan daya pesona capres.

Om Toki

BENTARA: Untuk Kadiskes Manggarai

2009-04-23T16:30:00.000-07:00

Kasus Honor Tenaga Harian Lepas

Oleh Frans Anggal

Di Manggarai, sudah empat bulan tenaga harian lepas bidang kesehatan belum menerima honor. Januari hingga April 2009. Jumlah mereka ratusan, umumnya perawat, tersebar di seluruh Manggarai. Jam kerja mereka sama seperti jam kerja PNS. Kalau akhir bulan PNS muka cerah terima gaji, para tenaga lepas ini hanya lonto acu, menunggu dalam ketidakpastian. Kini mereka sudah tidak tahan. Mereka mengeluh sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Apakah karena tidak ada anggaran? Anggaran ada, kata Wakil Ketua DPRD Jack Mut Naur. Anggaran untuk tenaga harian lepas pada sejumlah instansi sudah dialokasikan dalam APBD. Kalau begitu, kandas di mana?

Kandas di Dinas Kesehatan. Tapi Kadiskes Yulianus Weng punya alasan. Bukan tidak bayar, tapi belum, karena masih diproses. Pihaknya sudah mengajukan permohonan SK kepada bupati agar para tenaga lepas punya kekuatan untuk mendapatkan haknya. Prosesnya masih di dinas pendapatan dan keuangan. Yang ia khawatirkan, kalau tenaga harian tidak ada dalam DPA Diskes Manggarai maka mereka tidak akan menerima honor.

Ini mengerikan. Para tenaga lepas itu direkrut. Dipekerjakan. Tapi kerja tanpa SK. Lalu, karena tidak ada SK, honor tidak diberikan. Kadiskes gampang saja bermaian bahasa. Kata “tidak” diganti dengan “belum”. Bukan tidak bayar, tapi belum bayar. Bukan tidak ada SK, tapi belum ada SK.

Dalam banyak kasus, para pejabat suka berulah seperti ini. Memakai language game atau ‘permainan bahasa’ untuk menyembunyikan kenyataan sebenarnya dan ketidakbecusannya sendiri. Lapar dibilang rawan pangan. Rawan pangan dibilang rawan daya beli. Harga naik dibilang harga disesuaikan. Rakyat makan ubi hutan karena kelaparan dibilang ubi hutan itu pangan alternatif’ warisan nenek moyang.

Pujangga Inggris William Shakespeare sangat tepat ketika menggoreskan seuntai bait yang menyentil soal bahasa dan penamaan. What is in a name? Apa arti sebuah nama? Mawar, dengan nama apa pun yang kita berikan padanya, ia tetap semerbak mewangi.

Dalam kasus honor tenaga harian Diskes Manggarai, istilah apa pun yang digunakan, ia tetap kasus. Tidak bayar honor atau belum bayar honor, sama saja. Dua-duanya tetap menceritakan ketidakbecusan manajemen. Dari sisi dampaknya juga sama saja. Para tenaga lepas mengeluh. Mereka sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Honor itu hak para tenaga harian lepas. Mereka sudah direkrut, sudah dipekerjakan, dan sudah bekerja. Soal hak, tidak ada diskusi. Hak hanya mengenal satu kata: penuhi! Ada SK atau tidak, anggarannya masuk APBD atau tidak, diperhitungkan dalam DPA diskes atau tidak, itu bukan tanggung jawab mereka. Itu urusan DPRD, bupati, kadiskes, dan kadis terkait.

“Bentara” FLORES POS, Selasa 21 April 2009

SENGGOL

Mulai 1 Mei 2009, Pemkab Ende berlakukan enam hari kerja.
Setelah eksperimen yang mahal.

Psikolog: Caleg yang stres karena gagal, bermental pencari kerja.
Pemilihnya bermental cari ‘gizi’.

Kadis PU Ngada: Dalam tender, pungutan pada kontraktor dilarang.
Kalau uang datang sendiri?

Om Toki

Dua Anak Panti Asuhan Don Bosco Tenggelam

2009-04-21T07:27:00.000-07:00

Delapan Anak Selamat

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA -- Dua anak Panti Asuhan Don Bosco Lewoleba, Maria Ose Muda dan Helena Monika Ehe, Minggu (19/4) tenggelam di Pantai Lerahinga Kecamatan Lebatukan. Delapan lainnya berhasil diselamatkan. Dua jenazah korban sempat dibaringkan di Panti Asuhan Don Bosco sebelum dibawa ke keluarga masing-masing.

Keluarga besar Panti Asuhan Don Bosco Lewoleba, Minggu (19/4) berpiknik di Pantai Lerahinga. Ada 70 anak panti yang ikut. Bersama mereka ada orang tua, karyawan, dan para suster.

Kepala Panti Asuhan Don Bosco Suster Yuli, CIJ belum bisa dimintai keterangannya karena masih lelah dan masih trauma dengan peristiwa tersebut. Dia minta wartawan konfirmasi pada suster lainnya.

Suster Servia CIJ, didampingi Suster Yakobin mengatakan, rombongan berangkat dari Lewoleba pkl. 10.00. Di lokasi piknik, anak-anak mandi, tapi mereka mandi di pinggir pantai. Sedangkan anak-anak lainnya duduk di pinggir pantai. Suster Servia kupas mentimun untuk anak-anak usia 2-5 tahun.

Mereka bentangkan terpal di pinggir pantai. Suster Yuli minta Suster Theresia membeli ikan. Sekitar 30 menit sesudahnya, dia mendengar teriakan anak-anak bahwa ada teman mereka yang tenggelam.

Musa, karyawan di Pantai Asuhan langsung berenang dan membantu 10 anak tersebut. Suster mengatakan ia melihat anak-anak memeluk di Musa. Delapan anak bisa diselamatkan dan berhasil dibawa ke pantai dalam kondisi lemas. Dua lainnya tidak bisa diselamatkan.

Masyarakat sekitar datang membantu mencari Maria Ose dan Helmi menggunakan perahu. Mereka temukan Maria Ose, siswa kelas VI SD masih bisa bernafas, tapi mulutnya berbusa. Selang beberapa lama, mereka temukan Helmi, siswa kelas II SD. Kondisinya parah. Mata belalak dan lidah menjulur.

Sepuluh anak ini sempat dilarikan ke Puskesmas Hadakewa namun karena kondisi mereka parah akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Namun Tuhan menghendaki lain, Maria Ose dan Helmi tidak tertolong. Sementara 8 teman lainnya dirawat di rumah sakit. Delapan anak ini sudah sembuh dan kini sudah kembali ke Panti Asuhan Don Bosco.

Lorensia Peni Mukin (kelas VI SD) yang selamat dalam peristiwa itu menjelaskan mereka mandi kurang lebih dua meter dari bibir pantai. Saat itu pasang surut dan lautnya tenang. Mereka melihat ada kayu besar terapung. Maria Ose memegang salah satu bagian ujung kayu tersebut. Teman-teman lainnya memegang Maria Ose untuk tarik ke bibir pantai. Namun mereka tidak sadar justru mereka terbawa ke dalam bersama kayu tersebut. “Kami tidak sadar kalau kami terbawa arus. Kami mandi dekat pantai saja,” katanya.

Petrus Demo Tolok (kelas VI SD) mengatakan mereka mandi tidak jauh dari Maria Ose dan kawan-kawan. Mereka kaget dengar teriakan teman-teman lainnya.

Anak Rajin
Sr Yakobin CIJ mengatakan Helmi rajin. Dia ingat sekali dengan Helmi. Jika anak-anak lain belum datang, Helmi duluan membersihkan ruang kelas.
Petrus Demo Tolok mengatakan Maria Ose dan Helmi selama mereka hidup bersama di panti asuhan baik-baik saja. “Kami kehilangan adik, kakak teman dan sahabat yang senasib”.

Dibawa ke Keluarga
Jenasah Maria Ose dan Helmi dibawa ke keluarga mereka masing-masing. Helmi dibawa ke Lewokukung Kecamatan Nubatukan. Orang tua Helmi dan kakak-kakaknya masih hidup dan tinggal di Lewokukung.

Maria Ose asal Leragere, ayahnya sudah meninggal dunia. Ibu dan dua kakaknya masih hidup dan semuanya tinggal di Panti Asuhan. Jenasah Maria Ose disemayamkan di rumah Kunkradus Koli Muda di Berdikari Keluarhan Lewoleba.*

Dua Puluhan Ketua KPPS Datangi KPUD

2009-04-21T07:26:00.000-07:00

Tolak Honor

Oleh Christo Lawudin

RUTENG -- Sebanyak 20-an Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kecamatan Wae Rii mendatangi KPUD Manggarai, Senin (20/4) untuk mempersoalkan honor. Mereka menilai, pada saat penjelasan soal honor, mereka akan diberi Rp400 ribu. Namun, pada saat pembayaran, mereka hanya diberi Rp200 ribu, sehingga mereka tolak.

Dua puluhan Ketua KPPS dan anggota KPPS tersebut datang dari Desa Ranaka, Wae Rii, Bangka Jo, Golo Mendo, Timung, dan Golo Cadar. Sekitar 15 menit menunggu di halaman kantor KPUD, mereka diterima Sekretaris KPUD Bona Jenadut yang didampingi anggota KPUD Deby Syukur.

Mereka tidak puas dengan penjelasan KPUD, langsung meninggalkan tempat pertemuan. Mereka berencana memboikot pemilu presiden jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

Situasi pertemuan aman. Sebagai langkah antisipatif, Kabag Ops Polres Manggarai Agustinus Nggana bersama sejumlah anggota Polres sempat datang ke KPUD.

Seorang KPPS Kornelis Man di hadapan Sekretaris KPUD Bona Jenadut
mengatakan, mereka terpaksa datang ke KPUD karena ada perbedaan antara penjelasan besarnya honor dan realisasi pembayaran. Dikatakan, pada saat sosialisasi, honor ketua KPPS untuk tahap dua Rp400 ribu. Saat pembayaran dijelaskan, hanya Rp200 ribu untuk Pileg dan Rp200 ribu untuk Piplres.

”Penjelasan ini yang kami tidak mengerti. Kami tidak terima ini. Mengapa tidak disampaikan dari awal seperti ini. Makanya, kami datang ke KPUD,” katanya.
Seorang anggota KPPS, Hilarius menambahkan, kerja para KPPS bersama anggotanya cukup berat. Karena itu, kalau honornya hanya seperti itu,pasti banyak yang tidak mau terima. Lebih baik memilih pekerjaan lain daripada mengurus pelaksanaan Pileg.

”Kami pertanyakan, mengapa akhirnya seperti ini. Mengapa penjelasan dari awal tak terbuka untuk 2 tahap untuk Pileg dan Pilpres. Kita kecewa sekali. Untuk Pilpres, kita tak urus lagi. Cari orang lain saja,” katanya.

”Honor tak sama memang untuk para ketua dan anggotanya. Ketua Rp225 ribu dan anggotanya Rp200 ribu. Yang jelas, yang dibayar hanya setengah dari penjelasan awal Rp 400 ribu. Kami tolak kalau honor seperti itu.”

Sekretaris KPUD Bona Jenadut mengatakan, sesuai dengan aturan dan petunjuk penggunaan dana untuk Pemilu tersebut ada 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran honor untuk pelaksanaan Pileg dan tahap berikut untuk Pilpres. Pengaturan tersebut sudah jelas dari pusat. Di daerah tinggal hanya membayarnya sesuai dengan petunjuk tersebut.

”Aturannya seperti itu. Kita tak buat di sini. Karena itu, tidak ada belaskasihan untuk honor. Kita hanya laksanakan aturan pusat,” katanya .*